SMK Masih Jadi Pilihan Kedua


IRONI: Pendaftar ke SMK tak sebanyak peminat SMA, bahkan tahun ini kekurangannya mencapai 500 siswa. (Foto Dok Malang Post)

MALANG - Ada sedikit ironi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Berbeda dengan pendaftar SMA yang membeludak, pendaftar jenjang SMK di Kota Malang justru kekurangan pagu sebanyak 501 siswa. Padahal jatah pagu SMK adalah sebanyak 6.390 orang. Sedangkan pendaftar dalam kota Malang adalah sebanyak 4.321 orang.
Angka tersebut diselamatkan dengan tambahan kuota 25 persen dari pendaftar luar kota. Sehingga pagu SMK di Kota Malang mendapat “sumbangan” dari luar kota sebanyak 1.568 orang, dari jumlah pendaftar SMK di luar kota sebanyak 2.402 siswa.
Budiono, Kasie Kurikulum Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Kota Malang memaparkan bahwa kekurangan siswa jenjang SMK tak hanya terjadi di tahun ini saja.
“Tahun lalu juga kita kekurangan siswa untuk SMK, hanya saja jumlahnya berapa saya tidak ingat,” jelasnya.
Berdasarkan analisa Budi, kekurangan jumlah pagu SMK berlaku untuk jurusan yang kurang diminati siswa, seperti keramik dan kriya kayu. Oleh karena itu, siswa lebih memilih SMK swasta dengan jurusan yang sesuai dengan minat mereka, ketimbang SMK negeri namun menempuh pendidikan selama tiga tahun di jurusan yang tidak mereka senangi.
“Toh masyarakat zaman sekarang sudah cerdas, sudah bisa memilih mana yang sesuai kebutuhan mereka. Tidak serta-merta yang penting dapat negeri saja,” ujarnya.
Dilain sisi, fenomena ini menguntungkan bagi SMK swasta. Pasalnya, siswa yang tidak lolos di negeri mulai beralih ke SMK swasta dengan jurusan yang memang mereka cari.
Budi menjelaskan, jurusan yang kurang peminat sebenarnya sudah ada wacana penghapusan dari tahun lalu. Hanya saja dengan pertimbangan dan alasan tertentu, jurusan yang sepi peminat itu belum dihapus hingga PPDB tahun ini.
Sedangkan wacana penghapusan tahun mendatang, Budi belum bisa memastikan. Sebab, pengelolaan SMA dan SMK tahun depan sudah beralih ke provinsi. Sehingga seluruh kebijakan akan ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan (Dindik) provinsi.
Sementara itu Dodik Teguh Pribadi mengatakan, sistem langsung mengatur secara otomatis jika pagu SMK tidak terpenuhi oleh pendaftar dalam kota, maka pagu akan diisi oleh pendaftar luar kota yang tidak diterima karena pagu luar kota hanya sebanyak 25 persen.
Menurut Dodik, masyarakat masih mengidolakan SMA ketimbang SMK. Padahal, Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Mendikbud) berulang kali menggemakan bahwa SMK bisa. Apalagi, dengan adanya Lomba Kompetensi Siswa (LKS), menjadi ajang pembuktian kemampuan siswa SMK. (nia/oci)