Tak Punya Silpa, Anggaran TPG Dihandle Pusat


MALANG - Beberapa hari terakhir, dunia pendidikan geger lantaran anggaran Tunjangan Prestasi Guru (TPG) dipangkas sebesar Rp 23.3 triliun, sebagaimana yang diutarakan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Jianto, Kasie Fungsional Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang membeberkan, pemangkasan anggaran TPG tersebut diperuntukkan kepada daerah yang over budget, atau anggaran sisa pembagian TPG yang berada di kas Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing, semenjak tahun 2010.
Namun, ia memastikan Kota Malang tidak memiliki dana Silpa, karena kebutuhan yang diajukan berbanding lurus dengan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.  
“Kota Malang tidak termasuk daerah over budget, kalau yang daerah over budget tidak mendapat kiriman, Kota Malang tetap dapat dari APBN-P,” terangnya.
Apa itu dana Silpa? Jianto menjelaskan, setelah memverifikasi data guru yang mendaftar untuk pengajuan sertifikasi, tim dari Dindik mengajukan besaran tersebut ke Pemda, selanjutnya Pemda mengajukan ke pemerintah pusat.
Selanjutnya, anggaran TPG dari pusat diberikan langsung ke Pemda. Di titik inilah, biasanya pemerintah pusat melebihkan anggaran dari jumlah yang diajukan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jika terjadi kekurangan dana.
Sisa dana tersebut, lanjut Jianto, tidak boleh dikembalikan ke pemerintah pusat. Melainkan disimpan oleh masing-masing daerah. Meski demikian, setiap enam bulan sekali masing-masing daerah tetap mempertanggung-jawabkan anggaran tersebut.
"Misalkan ada rencana 600 guru sertifikasi. Namun yang lolos hanya 400 hingga 500 orang. Sementara yang mendapatkan anggaran untuk 600 orang. Sehingga terjadi silpa," papar Jianto.
Dana Silpa tersebut, lanjut Jianto, tidak bisa dikembalikan dan tidak bisa diotak-atik oleh Pemda. Sebab, setiap enam bulan sekali selalu akan ada rekonsiliasi dengan BPK, Kemenkeu dan Kemdikbud.
“Jadi tidak ada itu dana siluman, atau apa itu penyebutannya. Karena kita sendiri juga ada pertanggung-jawaban dengan pusat,” ujar Jianto.
Kumpulan anggaran dana Silpa dari tahun 2010 itulah yang akan dimanfaatkan untuk pembayaran TPG, triwulan mendatang. “Jadi maksudnya bu Menkeu (Sri Mulyani) itu bukan dipangkas, lalu jumlahnya berkurang. Dipangkas untuk memanfaatkan dana Silpa ini, sementara anggaran dari pusat bisa di hemat,” katanya.

Jianto memperkirakan, anggaran Silpa yang berada di kas Pemda saat ini mencukupi hingga pembagian TPG triwulan ke empat. Meski demikian, bukan berarti peraturan dan persyaratan pencairan dana TPG sedikit longgar.

Jianto menegaskan, guru yang ingin mendapat dana TPG tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku, seperti harus mengajar 24 jam per pekan dan bidang yang diajarkan pun harus linier dan telah bekerja minimal tujuh tahun.

Saat ini, Kota Malang memiliki 4.700 pegawai negeri di bidang tenaga pendidik, mulai dari TK hingga SMK. Data tersebut terhitung semenjak Januari 2016. Meski demikian, Jianto menuturkan belum semua PNS tersertifikasi, karena sebagian besar belum memenuhi syarat bekerja minimal tujuh tahun. (nia/oci)