UM Rancang Ospek Bebas Plonco


PENYAMBUTAN: Larangan pelonco di saat OSPEK akan berlaku mulai tahun ini. (DICKY BISINGLASI/ Malang Post)

MALANG - Komitmen anti plonco tak hanya berlaku untuk sekolah mengacu pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016 saja. Perguruan Tinggi pun juga menerapkan aksi bebas pelonco pada Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK).
Salah satu perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Negeri Malang (UM). Dr. Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed, Wakil Rektor III UM mengatakan, aksi plonco tidak berlaku lagi di kampus yang dulunya dikenal sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).
“Kalau di kami, kegiatan perkenalan kampus lebih mengacu pada kegiatan dalam kelas. Artinya sudah tidak ada lagi aksi di luar ruangan,” jelasnya. Selain larangan plonco, pihak UM juga melarang peraturan membawa atribut aneh dan tidak sesuai dengan konsep pendidikan, seperti name tag dari kardus ataupun topi dari kertas koran.
Ia menjelaskan, atribut yang dibawa Mahasiswa Baru (Maba) hanya yang sesuai dengan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKK-MB) (sebutan OSPEK di UM),  seperti alat tulis, jas almamater dan topi berlambang UM.
“UM memastikan kegiatan PKK-MB bebas plonco baik dalam bentuk fisik dan psikologis,” jelasnya.
Syamsul menjelaskan, kepanitiaan PKK-MB akan ditangani langsung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dibawah pengawasan pihak rektorat.
Kegiatan pengenalan kehidupan kampus tersebut akan terbagi menjadi dua. Pertama, pelaksanaan pengenalan kehidupan universitas secara luas di Graha Cakrawala selama tiga hari, terhitung semenjak tanggal 15 hingga 17 Agustus.
Selanjutnya semenjak tanggal 18 hingga 20 Agustus, Maba akan digiring ke fakultas masing-masing untuk mendapat pembekalan mengenai program pendidikan (prodi).
“Lebih ke bagaimana menyusun rancangan mata kuliah, apa saja yang harus diambil di semester ini dan juga pengenalan organisasi fakultas,” jelasnya.
Syamsul menyatakan, tidak akan segan memberi peringatan dan sanksi, apabila panitia kedapatan melakukan pelanggaran dengan melakukan aksi plonco sekecil apapun. Namun, ia yakin hal tersebut tidak akan terjadi karena sudah ada kesepakatan antara pihak rektorat dan BEM.
“Kami sudah melaksanakan rapat koordinasi, salah satunya membahas tentang PKK-MB,” tuturnya.
Syamsul mengimbau kepada seluruh Maba UM bersifat wajib diikuti. Hal ini menyangkut soal kelulusan dan juga pengajuan beasiswa, yang mensyaratkan mahasiswa memiliki sertifikat lolos PKK-MB. (nia/oci)