Warga Blimbing Minta Dibangunkan Sekolah Negeri


ilustrasi PPDB


MALANG - Kebijakan jalur wilayah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berakhir, terhitung semenjak pengumuman tanggal 29 Juni 2016 lalu. Disisi lain, suara hati warga kecamatan Blimbing masih menjerit lirih dari ketetapan kebijakan tersebut. Sebab, di kecamatan tempat mereka tinggal, masih belum ada SMP maupun SMA negeri. Hal itu menyebabkan warga kecamatan Blimbing memilih sekolah yang berada di kecamatan Lowokwaru.
Bambang Sumarto, ketua Komisi C DPRD Kota Malang dari Dapil Blimbing, menampung suara warga kecamatan Blimbing terkait soal PPDB jalur wilayah, saat reses beberapa waktu lalu. Berdasarkan keterangannya, warga kecamatan Blimbing merasa dirugikan dari peraturan jalur wilayah tersebut.
“Dari kebijakan tersebut, yang rugi masyarakat Blimbing karena tidak mendapat bagian sekolah,” jelasnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada Komisi D selaku Dinas Pendidikan (Dindik), mengusulkan pendirian sekolah negeri baik jenjang SMP dan SMA di kecamatan tersebut.
“Saya sudah usul ke pimpinan supaya ada rapat gabungan dengan Dinas Pendidikan, berupa penambahan SMA ditangkap sebagai perencanaan makro. Harus ada SMA negeri kalau ada jalur wilayah,” ujarnya.
Bambang mengungkapkan apabila tahun ini sudah ada perencanaan pembangunan sekolah di daerah tersebut, hal itu sudah merupakan langkah yang maju. “Misal di titik di kecamatan Blimbing akan didirikan sekolah, itu sudah jadi langkah maju, baru tahun depan mulai dilaksanakan,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota (Wawali) Malang, Sutiaji, membenarkan apabila ada beberapa wilayah yang tidak terdapat sekolah negeri, salah satunya adalah kecamatan Blimbing. Sehingga, arahnya kedepan adalah mewujudkan cita-cita pemerintah dalam pemerataan dengan tetap mengikutkan kecamatan Blimbing dengan wilayah yang berdekatan dengan kecamatan Blimbing.
“Karena wilayah tidak berbasis dengan kecamatan, wilayah ditentukan dengan lokasi yang berdekatan langsung dengan sekolah, karena Blimbing terdekat dengan Lowokwaru, maka kami tempatkan dalam satu wilayah,” ungkapnya.
Disinggung soal penambahan sekolah negeri di wilayah tersebut, Sutiaji mengatakan bahwa hal tersebut mungkin saja bisa terjadi, untuk mewujudkan misi mengurai kemacetan. “Karena harapannya memang pemerataan pendidikan, guru prestasi pun akan kami tempatkan di sekolah pinggir agar tidak terpusat di tengah kota saja,” urainya.
Sutiaji mengatakan kemungkinan terjadi untuk pembangunan SMP negeri. Hanya saja untuk pembangunan SMA negeri masih menjadi perdebatan. Sebab, tahun depan SMA sudah beralih pengelolaan dari kota ke provinsi. (nia/oci)