Yayasan Mardi Wiyata Programkan Akreditasi Internal


MALANG – Yayasan Mardi Wiyata menyiapkan dua penilaian akreditasi untuk lembaganya. Yakni akreditasi internal lembaga dan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah/Madrasah (SM).
Karena itulah Ketua Yayasan Mardi Wiyata Fr. Dr. M. Monfoort, BHK, SE, M. Pd, MM yakin, lembaga-lembaga di bawah naungan Mardi Wiyata lulus akreditasi BAN SM dengan nilai terbaik. Sebab, dikatakan Frater Mon, sapaan akrabnya, visitasi yang dilakukan asesor dalam proses akreditasi yayasan lebih ketat.
"Poin standar penilaiannya pun lebih banyak, kami berupaya sedemikian rupa agar proses pendidikan yang kami selenggarakan berstandar nasional," ucapnya kepada Malang Post.
Dalam akreditasi ada delapan poin standar penilaian. Yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.   
Sementara akreditasi oleh yayasan sendiri ditambah 2 poin standar. Yakni standar katolikitas dan kamardiwiyataan.
"Jadi kami yakin sekolah-sekolah Mardi Wiyata bisa lulus dengan nilai akreditasi yang bagus. Dan akreditasi A menjadi keharusan bagi kami, itu prinsip," tambahnya.
Mardi Wiyata menaungi 22 sekolah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Meski beberapa berada di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan namun sistem penyeleggaraan pendidikan tetap berstandar nasional.
"Guru harus benar-benar berjuang karena ini menyangkut profesionalisme mereka sendiri," imbuhnya.
Pada Jumat (26/8) lalu, SDK Mardi Wiyata 2, salah satu sekolah naungan Yayasan Mardi Wiyata divisitasi oleh BAN SM. Seluruh media yang berkaitan dengan penilaian disiapkan dengan baik. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan dokumentasi. Satu persatu asesor mengoreksi dokumen serta melakukan penilaian. Beberapa pertanyaan pun dapat dijawab dengan baik oleh guru pada setiap bidang yang ditanganinya.
Kesuksesan Mardi Wiyata dalam menjalankan tugas pendidikan bertumpu pada SDM. Oleh karenanya setiap pengajar di lembaga ini diprioritaskan memiliki sertifikat. Terutama yang menjabat sebagai kepala sekolah. Hal ini berdasar pada undang-undang guru dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2011. bahwa semua kepala sekolah wajib memiliki sertifikat izin memimpin. "Termasuk gurunya juga harus memiliki sertifikat mendidik. Walaupun bukan menjadi parameter, namun dengan memiliki sertifikat tersebut telah menunjukkan kualitas dan kelayakan sebagai guru maupun kepala sekolah," jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Malang ini.
Sementara itu SDK Mardi Wiyata 2 meski telah terakreditasi A sejak beberapa tahun namun tidak membuat pihak sekolah jumawa. YB. Wiyoto, S. Pd selaku kepala sekolah mengatakan pihaknya perlu melakukan beberapa perbaikan di lembaga yang dipimpinnya.
"Pastinya ada yang kurang. Tidak sempurna semua. Kami telah melakukan yang maksimal. Semoga hasil akreditasi kali ini lebih baik," harapnya. (imm/sir/oci)