Target Selesai Tahun Ini

UU ITE
JAKARTA- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan dirinya telah selesai menandatangani naskah revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 soal  Informasi Transaksi Elektronik dan masih berupaya terealisasi tahun 2015 ini.
"Saya sudah tandatangan administrasi dan naskah revisi UU ITE yang akan dikirim ke DPR," ungkap Rudiantara.
Chief RA, begitu ia akrab disapa, mengaku sudah rapat antar menteri dengan Menkopolhukam, rapat terbatas kabinet dengan presiden yang khusus membahas UU ITE pada Oktober lalu dan semuanya sudah disepakati. Ditanya seberapa besar optimisme revisi ini rampung, ia mengaku akan terus mengejarnya agar selesai tahun ini.
"Saya kejar dulu, kalau memang perlu dibawa ke Komisi I untuk saya update bahwa ini (UU ITE) masih dalam proses di pemerintah. Kalau mepet, nanti dibawa ke Baleg (Badan Legislatif)," lanjut Rudiantara.
Banyak aktivis yang mengkritik bahwa peran pemerintah, khususnya Kemenkominfo lalai dalam menangani revisi UU ITE.  Sejauh ini setidaknya ada sebanyak 118 pengguna internet yang terjerat "pasal karet" UU ITE terhitung sejak 2008 sampai November 2015 karena tuduhan pencemaran nama baik di media sosial. Sejumlah pegiat dan pengamat internet menganggap UU ITE tak ideal dan harus segera direvisi.
Sejumlah aktivis dan pegiat internet dari berbagai organisasi ramai-ramai menyerukan bahwa revisi UU ITE yang fokus pada pasal 27 ayat 3 sebaiknya dihapuskan hukuman pidananya karena membuat undang-undang ini hanya akan 'ditakuti' dan membungkam pendapat masyarakat.
"Iya, banyak yang minta perdata. Ya jangan lah, harus tetap ada pidana," ungkap Rudiantara.
Ia kemudian menuturkan, posisi pemerintah dalam revisi UU ITE ini adalah untuk menurunkan hukuman pidana dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Chief RA mengatakan UU ITE dibuat bukan untuk disalahgunakan. "Efek jera harus ada tapi yang mendidik. Jangan ditangkap dulu baru diperiksa. Makanya pemerintah menurunkan jadi 4 tahun pidana," sambungnya.
Dengan kata lain, menurut Rudiantara penurunan hukuman pidana di bawah 5 tahun ini akan berguna bagi proses penegakan UU ITE sebab aparat kepolisian tidak bisa langsung menangkapnya. Ia turut menambahkan, ada sejumlah klausul dalam UU ITE yang disesuaikan di dalam KUHP agar tidak rancu, namun ia tidak menyebutkan secara rinci klausul apa saja.
Beberapa waktu lalu, Asep Komarudin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap UU ITE penting karena KUHP tak mampu menjangkau tindak pidana di media online.
Disebutkan Asep, pasal 3 ayat 10-11 di KUHP, ada pembagian hukuman berdasarkan penghinaan ringan dan berat. Namun aturan tersebut tidak disertai oleh hukuman pidana. Nah, Asep menilai hukuman pidana di dalam UU ITE disamaratakan semuanya, yakni pidana 6 tahun penjara.
Pihak LBH Pers menurut Asep, menginginkan UU ITE menghapus aturan penghinaan dan tindak pidana karena sudah ada di KUHP. "Aturan tentang kebebasan berekspresi sejatinya bukan untuk membungkam, tapi melindungi. Tak harus ada hukum pidana karena bisa menciptakan efek jeri (chilling effect) dan menakut-nakuti masyarakat," ujar Asep. "Daripada ada pidana, mending cabut sekalian."(cnn/han)