Dicurangi SMS Premium, Konsumen Bisa Tuntut Ganti Rugi

JAKARTA - Kepentingan konsumen diklaim bakal sangat diperhatikan pemerintah dalam revisi peraturan menteri mengenai SMS Premium. Selain perlindungan konsumen, rancangan peraturan ini mengatur tentang bagaimana konsumen berhenti berlangganan atau Unreg.
Dijelaskan Kepala Informasi dan Humas Kominfo Gatot S Dewabroto, dalam RPM ini diatur mengenai perlindungan pengguna terhadap gangguan privacy, penawaran yang mengganggu, penipuan dan kejahatan melalui jaringan telekomunikasi, dan atau tagihan pemakaian yang tidak wajar (bill-shock).
"Dan yang paling penting adalah, dalam RPM ini ketentuan yang terkait mengenai Unreg diatur secara lengkap dan terperinci sehingga hak pengguna benar-benar terlindungi," ujar Gatot, yang dikutip melalui keterangannya, Senin (26/11).
Dalam pasal 36 tertulis "Pengguna berhak mengajukan ganti rugi kepada Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dan/atau Penyelenggara Jaringan atas kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dan/atau Penyelenggara Jaringan yang menimbulkan kerugian terhadap Pengguna".
Masih di pasal yang sama di butir kedua, penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kecuali penyelenggara konten bisa membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari pengguna itu sendiri.
Bila tak ada jalan keluar, seperti tertuang di pasal 37 penyelesaian ganti rugi dapat dilaksanakan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan. Tapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain sanksi refund, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (nda)