Koneksi Broadband Indonesia Kalah dengan Vietnam

 Meski penetrasi pengguna internet di Indonesia, khususnya mobile, terus meningkat namun hal ini dirasa masih belum cukup. Indonesia masih tertinggal jauh, bahkan di bawah Thailand, Filipina dan Vietnam.
"Dari 144 negara di dunia, Indonesia berada di urutan 64. Ini dirasa belum maju. Jika dibandingkan Asean, kita berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Ketinggalan," ujar Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel) Setyanto P Santosa, saat ditemui usai National Broadband Symposium di Jakarta, Rabu 18 Juni 2014.
Menurut Setyanto, ketertinggalan itu mencakup perhitungan untuk area Jakarta saja. Perhitungannya akan  jauh lebih tertinggal jika mencakup seluruh Indonesia. Hal ini karena belum meratanya penanaman fiber optik di Indonesia.
"Saya yakin Anda tidak punya fiber optik di rumah. Jika tidak ada, berarti Anda belum punya broadband. Yang kita bicarakan itu nirkabel yang terhubung dengan fiber optik, bukan dari ponsel," kata Setyanto.
Ditambahkannya, broadband di Indonesia akan dikatakan sukses jika 60 persen lalu lintas internet ditangani oleh fiber optik. Sisanya, sekitar 40 persen, bisa di-handle oleh seluler. "Masalahnya di situ kuncinya. Sekarang 90 persen masih seluler, fiber optik masih sedikit. Wajar kalau terima sinyal endut-endutan," katanya.
Dikatakan Setyanto, kebutuhan trafik data di Indonesia ternyata sangat tinggi. Bahkan pertumbuhannya mencapai 10 sampai 20 persen. Meski memiliki jaringan internet namun hanya bisa digunakan untuk individu, tidak bisa untuk institusi yang membutuhkan data besar. Oleh karena itu dibutuhkan fiber optik. "Peningkatan trafik data di Indonesia itu terus naik. Jika tidak diantisipasi, bisa stagnan," katanya.
Kendala lain yang paling krusial, kata Setyanto, adalah tidak adanya e-leadership. Dari semua pemimpin yang ada, tidak ada satupun yang memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itulah Mastel dan instansi terkait membuat simposium yang dihadiri oleh kepala daerah. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan awareness ke kepala daerah agar mau membuat perencanaan broadband yang signifikan untuk daerah mereka. "Selama ini pemerintah tidak memperhatikan hal ini. Infrastruktur dibangun dengan menyerahkan proyek kepada perusahaan swasta," jelas Setyanto. (one/nda)