Aturan TV Digital Dibatalkan

MALANG POST - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menyatakan belum akan mengajukan banding, terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATJVI). Putusan PTUN membatalkan aturan TV digital di Indonesia.
Disampaikan Kominfo belum berniat banding, karena perlu mengetahui isi dari putusan PTUN itu. "Banding atau tidak, nanti kita lihat," kata Rudiantara di Gedung Kominfo, kemarin.
Selain itu, Rudiantara tampaknya cukup percaya diri TV digital tetap akan digelar oleh pemerintah. Ia pun mempunyai alasannya tersendiri. "Kita sudah sepakat 2015 ini dibahas mengenai perubahan Undang-Undang Penyiaran dengan DPR yang sudah masuk Prolegnas. Apakah nanti banding tidak banding, ini dikaitkannya seperti apa," ujarnya.
Dilihat secara bisnis, pria yang disapa RA ini menuturkan akan berbicara dengan lembaga penyiaran yang terkena dari putusan tersebut. "Mungkin ada TV yang sudah investasi. Hasil putusan PTUN ini perlu saya baca seperti apa. Jadi, itu harus dipelajari, masih ada waktu buat kita," lanjut dia.
Hasil PTUN Jakarta telah mengugurkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan TV Digital. "Belum, tunggu saja, karena belum dapat salinannya. Nanti kita lihat salinan putusannya seperti apa," ujar Rudiantara.
Dalam hasil PTUN Kamis 6 Maret 2015, ada empat keputusan dalam perkara No.119/G/2014/PTUN-JKT yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim (KMH). Pertama, menolak eksepsi tergugat dan tergugat intevensi seluruhnya. Kedua, menyatakan batal segala peraturan menteri mengenai aturan penyiaran digital. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan menteri tentang penetapan aturan penyiaran digital. Dan terakhir, menghukum tergugat dan tergugat intervensi 1 sampai dengan 29 untuk membayar perkara sebesar Rp1.382.000. Dalam pengadilan tersebut, KMH mempersilahkan untuk tergugat, yakni Kominfo untuk mengajukan banding selama 14 hari setelah putusan. (jpnn/udi)