Pemerintah Akan Batasi Impor Ponsel 4G


PONSEL 4G: Kemenperin tengah menyiapkan aturan baru untuk mendorong pembangunan industri ponsel 4G di dalam negeri.


JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyiapkan aturan baru untuk mendorong pembangunan industri ponsel 4G di dalam negeri. Harga ponsel 4G yang boleh diimpor akan diatur.
Ponsel dengan harga di bawah tingkat tertentu tak boleh diimpor. Ada 4 opsi harga yang disiapkan, yaitu pelarangan impor ponsel 4G dengan harga di bawah Rp 5 juta, di bawah Rp 6 juta, di bawah Rp 7 juta, dan di bawah Rp 8 juta.
"Semua masih di meja Pak Menteri (Saleh Husin). Kita ngasih ada (yang dilarang) Rp 5 juta, Rp 6 juta, Rp 7 juta, dan Rp 8 juta. Dengan berbagai konsekuensinya kita buat. Nanti Pak Menteri yang memutuskan. Kita memberikan berbagai konsekuensi," kata Dirjen Ilmate Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan, saat ditemui di Kemenperin, Jakarta, kemarin.
Putu menginginkan harga ponsel 4G yang ditutup impornya serendah mungkin, misalnya di atas Rp 5 juta, untuk mendorong lebih banyak investasi. "Kalau semakin mahal harganya (ponsel 4G yang dilarang masuk), yang bisa ikut (investasi) skema software semakin sedikit. Orang yang mau mengembangkan investasi di skema software makin sedikit," kata Putu.
Industri ponsel 4G yang ingin menjual produknya dengan harga relatif murah, misalnya Rp 3 juta, akan diberi pilihan, apakah mau investasi untuk pembangunan industri software, atau hardware untuk ponsel 4G. Kalau ingin investasi di industri software, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) software ponsel 4G harus 70% lokal. Adapun hardware boleh diimpor.
"Kalau di skema software, bobot (TKDN) application-nya (di ponsel) 70%. Lalu investasi untuk development (pengembangan software) 20%, dan hardware 10%," paparnya.
Sedangkan kalau investasi di industri hardware, 70% komponen hardware ponsel 4G harus dari dalam negeri. Lalu software-nya boleh impor. "Aturannya lagi kita siapkan. Jadi yang namanya skema di hardware, bobot (TKDN) 70%-nya manufaktur, 20%-nya development, 10%-nya software," pungkasnya. (dtc/udi)