Sikapi Perubahan Mekanisme Perizinan

 
MALANG - Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Drs Ec Imam Ghozali mengajak Pemkot Malang sikapi perubahan mekanisme perizinan. Di antaranya izin gangguan (HO) diganti dengan surat keterangan domisili usaha (SKDU). Karena HO dihapus, belakangan warga bertanya-tanya tentang bermunculannya usaha.  
“Digantinya HO dengan SKDU harus disikapi secara serius dan bijak. Karena warga mengeluh tiba-tiba sudah muncul usaha baru di sekitar rumah mereka. Ini terjadi karena untuk mendirikan usaha tidak ada lagi tandatangan tetangga kiri dan kanan, cukup RT dan lurah. Akibatnya warga di sekitar tempat usaha baru tak tahu,” bebernya. 
Saat menggelar reses II di dapilnya, Lowokwaru, Rabu (30/5), Imam menegaskan akan membahas masalah ini di dewan. Ia juga meminta Pemkot Malang menyikapinya secara serius sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Belakangan banyak warga yang bertanya-tanya tentang hal ini,” ungkap politisi Hanura ini. 
Untuk diketahui, digantinya HO dengan SKDU merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut sudah diterapkan beberapa bulan lalu.
Saat ini masih ada warga yang belum mengetahuinya secara detail. Saat berdialog dengan warga dalam rangka reses, Imam Ghozali mempersilahkan untuk sampaikan aspirasi kepadanya.
“Semua aspirasi yang berkaitan dengan kesejahteraan publik dan pembangunan pasti kami perjuangkan,” paparnya. 
Ia juga menjelaskan mekanisme penyampaian aspirasi saat reses. Setelah semua usulan dan saran warga dikumpulkan lalu dibahas di fraksi kemudian didistribusikan ke komisi karena bersifat teknis.
Selain itu dia memastikan, hasil reses II tahun 2018 dibahas juga dalam sidang paripurna DPRD Kota Malang. (van) 

Berita Lainnya :

loading...