Sidang Paripurna, Dewan Bahas Dua Raperda

 
MALANG – Sidang Paripurna kembali digelar DPRD Kabupaten Malang kemarin. Kali ini, agenda Sidang Paripurna yakni “Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Bersama Fraksi Atas Dua Raperda.” Dalam hal ini Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda tentang Sistem Penyelengaraan Pendidikan.
Penyampaian Jawaban Bupati tersebut dibacakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Malang Drs H M Sanusi MM. Orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang ini menyampaikan, bahwa upaya dalam pengelolaan barang milik daerah, sudah dilakukan. Salah satunya menata struktur Organisasi Pejabat pengelola aset daerah.
“Hal ini kami berpedoman Permendgari Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” ujar Sanusi.
Dia menjelaskan, selanjutnya pemkab juga telah melakukan pendataan serta telaah aset milik daerah. Sedangkan apabila ada aset daerah tidak diperlukan lagi, maka bisa dipindah tangankan kepemilikannya.
“Pemindah tanganan aset daerah ini seperti tanah serta bangunan senilai lebih dari Rp 5 M, tentunya harus persetujuan dewan,” kata Abah Sanusi sapaan akrabnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bagi aset daerah yang sudah tidak terpakai lagi, maka harus dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sedangkan untuk Raperda tentang Sistem Pendidikan, kata Wabup, saat ini Pemkab Malang tengah mengutamakan pendidikan karakter.
“Dalam hali ini, mengingat Pendidikan Karakter merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan karakter sebagai pengembangan potensi bagi seluruh peserta didik,” paparnya.
Menurutnya, hal ini selaras dengan Pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2003.
“Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwasannya Pendidikan Nasional harus berfungsi membantu pengembangan watak. Sehingga, dapat menciptakan peradaban yang bermartabat dalam mencerdaskan bangsa,” kata Abah Sanusi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko yang memimpin sidang mengatakan, jawaban bupati tersebut akan kembali dibahas bersama oleh fraksi.
“Kemudian akan diagendakan kembali dengan tanggapan bersama dari seluruh fraksi, melalui Sidang Paripurna yang nantinya akan diagendakan oleh sekretariat dewan,” kata dia. (big/adv/lim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :