DPRD Kawal Pelaksanaan Permenhub 108


MALANG - DPRD Kota Malang akan mengawal pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek. Aturan itu menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan sistem baru pada angkutan umum, terkhusus angkutan online.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim, usai menerima belasan anggota DPC Serikat Sopir Indonesia (SSI) Malang Raya, Selasa (30/1)  kemarin, di Kantor DPRD Kota Malang.
“Kami siap membantu jika ada persoalan yang terjadi tidak mendapatkan tanggapan serius dari Pemkot Malang, khususnya Dinas Perhubungan,” kata Hakim kepada Malang Post di sela pertemuan.
Pihaknya akan membantu menghimpun usulan dan keluhan sopir angkutan umum yang ada di Kota Malang, baik dengan mengirim surat  langsung ke pemerintah provinsi, atau dengan memberi ruang mediasi semua pihak yang terkait.
Disebutkannya, kedatangan DPC SSI  Malang Raya itu, juga didasari dengan kekhawatiran aturan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik. Karena jumlah armada transportasi online saat ini sudah tidak terhitung jumlahnya.
“Tadi sudah saya sampaikan, jika hal ini akan menjadi perhatian. Tentunya koordinasi dengan dinas terkait bahkan dengan pihak angkutan online pun kita akan lakukan. Saya harap semua pihak dapat memahami peraturan tersebut dengan baik,” tegasnya politisi PDIP ini.
Sementara itu, Ketua DPC SSI Malang Raya, Agus Mulyono menjelaskan, kedatangannya ke DPRD Kota Malang untuk menyampaikan aspirasi. Karena  mulai diberlakukannya Permenhub No 108 Tahun 2017, seluruh pihak pemegang kebijakan harus turut mengawal.
SSI yang beranggotakan ribuan sopir angkutan umum dan taksi siap menaati aturan yang ada, meski kekhawatiran tetap ada.
“Kuota yang ditentukan di Kota Malang untuk transportasi online jumlahnya 225 armada. Sekarang yang ada jumlahnya ribuan. Apa bisa dikontrol dan ditertibkan semua?,” tanyanya.
Pria yang akrab disapa Gus Mul ini menambahkan, pihaknya ingin seluruh aturan transportasi online seperti harus uji kir, tarif diatur, kuota sesuai, domisili sesuai daerah dan lainnya benar-benar harus ditaati dan ditindak jika dilanggar.
Tidak hanya meminta sopir online menaati aturan, pihaknya pun siap dan berkomitmen untuk menaati aturan sendiri dan memperbaiki layanan yang selama ini dikeluhkan warga masyarakat.
“Karena pada dasarnya kita sudah setuju dengan keputusan pemerintah ini. Tapi semua harus fairplay. Karena pada dasarnya kita semua memberikan pelayanan transportasi umum pada warga,” tandasnya. (ica/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :

loading...