Kebut Susun Alat Kelengkapan Dewan


MALANG -  Usai dilantik, anggota DPRD Kota Malang hasil pergantian antar waktu (PAW) langsung tancap gas untuk menyusun alat kelengkapan dewan. Pimpinan definitif DPRD Kota Malang H Abdurrochman SH mengatakan, usai dilantik anggota dewan akan langsung melakukan rapat internal dan paripurna pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Malang.
“Ini langsung dibahas. Agenda pembahasan hingga paripurna hingga malam nanti,” ungkap Abdurrochman  usai kegiatan pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang hasil PAW di gedung DPRD Kota Malang.
Ia menjelaskan, skema pembentukan masih diarahkan dengan sistem siapa yang menggantikan siapa. Yaitu nama-nama anggota baru di tiap parpol per dapilnya akan dilihat untuk kemudian menjadi pengganti dari anggota dewan sebelumnya sesuai dapil.
Meski begitu hal ini perlu dibahas dikarenakan lagi karena ada beberapa parpol yang memberikan nama pengganti tidak sesuai nomor urutan pemilihan karena yang bersangkutan tidak berkenan atau berhalangan.
“Iya dibahas disana itu,” paparnya.
Hal yang sama juga dilontarkan anggota DPRD Kota yang baru saja dilantik Sulastri. Anggota dewan yang menggantikan Heri Subiantono ini mengakui, jika skema pembentukan kelengkapan dewan akan mengikuti langsung sesuai dapil penggantinya.
Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, sebelumnya pada pembahasan berupa diskusi diketahui pembentukan kelengkapan akan mengikuti skema pengganti dengan alasan agar lebih cepat dan efisien dalam waktu.
“Sepertinya skemanya memang langsung mengikuti siapa yang menggantikan siapa. Contoh saya gantikan pak Heri. Nanti akan masuk di komisi yang dibidangi pak Heri,” tandasnya.
Hal yang sama juga dikatakan Dito Arief yang juga baru saja dilantik menjadi anggota DPRD Kota Malang menggantikan Harun Prasojo. Politikus PAN Kota Malang ini mengatakan akan menggantikan posisi Harun membidangi Komisi C.
Ia menjelaskan hal itu akan ditetapkan segera dalam paripurna. Dan skema tersebut dianggap yang paling cepat dan efesien untuk dapat segera dilaksanakan.
“Kita rapatkan pembentukan Badan Musyarawah (Banmus) dulu lalu baru kelengkapan-kelengkapan lainnya termasuk yang komisi-komisi itu,” pungkas Dito. (ica/aim)

Berita Lainnya :