Sinergi Wujudkan Jasa Transportasi Publik Terbaik


Foto : OPERASI: Petugas Dinas Perhubungan Kota Malang menggelar operasi penertiban angkutan online.

Kabid Pengendalian dan Penertiban, Dinas Perhubungan Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang menambahkan, pihaknya memberlakukan aturan ketat terkait operasional transportasi berbasis online di Kota Malang.   “SIM A umum dan Buku Uji KIR harus dimiliki oleh transportasi online,” kata Raymond.
Disisi lain, pengemudi transportasi online masih menaruh harapan besar kepada pemerintah dan ahli transportasi untuk menentukan nasib mereka. Ketua Paguyuban Driver Online Arema, Andi Subianto mengatakan hal ini saat dimintai tanggapan.
“Kita tahu dan menyadari kita juga harus ikuti aturan. Saat ini saya mewajibkan teman-teman paguyuban untuk mulai mengurus Uji KIR dan buat SIM A Umum,” papar Andi.
Ia mengatakan, bahwa pihaknya sangat serius dalam menghadapi nasib mereka kedepan. Salah satu upaya tegas lainnya adalah ia membatasi waktu anggotanya sampai Februari 2018 mendatang untuk mengurus Uji KIR dan SIM A Umum.
Sementara itu, Sembilan substansi uji publik Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub)
26/2017 tentang transportasi online disambut cukup baik di Kota Malang. Hal ini menjadi  harapan baru bagi penyelesaian debat panjang soal keberadaan angkutan berbasis aplikasi dan keresahan sopir angkutan umum di Kota Malang.
Ketua tim advokasi Forum Komunikasi Angkot (Forkot) Kota Malang Roni Agustinus menjelaskan 9 poin substansi dipandang bisa menjadi solusi. Akan tetapi masih perlu dikaji lebih dalam terlebih pada keseriusan pemerintah melaksanakannya.
“Memang belum saya lihat secara gamblang 9 substansi tersebut tapi saya lihat sedikit tadi ada pengaturan-pengaturan yang dari dulu kita tuntut seperti perizinan dan pengelolaanya. Saya pikir ini bisa jadi baik,” ungkap Roni kepada Malang Post.
Dalam sebuah diskusi transportasi yang belum lama ini dihelat, Roni mengatakan bahwa sampai saat ini konsep dasar dari angkutan berbasis aplikasi belum diatur. Tidak ada pengaturan soal trayek, soal siapa yang mengelola dan kontribusinya bagi pemerintah. Sebelumnya disebutkan terdapat 9 substansi aturan operasional transportasi berbasis online yang ditentukan akibat revisi Permenhub 26/2017. Substansi tersebut mengatur beberapa poin yakni argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB dan persyaratan izin. Selain itu Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan pengaturan peran aplikator.
Sebelumnya pada awal November lalu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Kusnadi
menyebutkan sejauh ini hanya dua koperas yang pro aktif bertanya ke Dinas Perhubungan, Kota Malang. Keaktifan itupun ditindak lanjuti dinas dengan memberikan pelayanan kepada mereka.
”Dari wadah koperasi tersebut, pemilik taksi online juga dapat mengurus KIR,’’ tambah Kusnadi.
Lalu bagaimana dengan taksi online yang belum berbadan hukum? Kusnadi mengatakan ditunggu sampai dengan 1 Febuari tahun 2018 mendatang. Tenggat waktu empat bukan itu merupakan hasil rapat yang digelar Kementrian Perhubungan dengan dihadiri oleh seluruh Dinas Perhubungan se Indonesia beberapa waktu lalu.
”Sebelumnya Kementerian Perhubungan memberi waktu tiga bulan sejak Agustus lalu. Kemudian hasil rapat bagi taksi online yang belum memiliki bergabung dengan badan hukum diberi kesempatan mengurus hingga Febuari mendatang, untuk kelengkapan taksi online,’’ ucapnya.
Seiring dengan kebijakan tersebut, Kusnadi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Alasannya jelas, terkait dengan taksi online kewenangan dan tanggung jawabnya ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim.
”Termasuk jika ditanya mereka (taksi online yang tak berbadan hukum) legal atau tidak, itu nanti yang mengatur adalah Dinas Provinsi Jatim. Sementara ini, hanya itu yang bisa saya katakan,’’ ucap Kusnadi. Termasuk dengan batasan kuota taksi online, diuraikan Kusnadi yang memiliki kewenangan adalah Dinas Perhubungan Provinsi, Jatim. (van/adv) 

Berita Lainnya :