Soroti Anggaran Fantastis DPRD Kota Malang


MALANG - Anggaran belanja daerah selalu menjadi bahasan dan perhatian banyak pihak. Khususnya ketika ada anggaran yang memiliki nilai cukup besar, seperti anggaran DPRD Kota Malang. Salah satunya belanja pengadaan alat angkutan darat bermotor sedan sebesar Rp 5,085 miliar.
Hal ini menjadi perhatian juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surya Tjandra yang sempat melihat anggaran itu.
“Beberapa waktu ini lagi viral di media sosial soal anggaran makan, snack dan pembelian mobil dinas Ketua DPRD Kota Malang, dengan nilai yang fantastis hingga miliaran rupiah,” kata Surya Tjandra, kemarin.
Data yang didapatnya, nilai belanja makanan dan minuman Sekretariat DPRD Kota Malang Rp 6,8  miliar. Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp 6,7 miliar. Belum lagi pengadaan mobil dinas pimpinan dewan hingga Rp 5 miliar lebih.
“Ini sangat menyakiti perasaan warga Malang yang belum sembuh dari sakit luka bekas kelakuan korupsi bancakan anggota dewan yang terhormat,” tegas pria yang juga seorang pengacara ini.
Hal ini pun dikatakan Surya, terjadi di banyak daerah dan harus dihentikan. Ibarat bikin rumah lebih besar bayar tukangnya daripada modal material rumah itu sendiri.
“Biasanya praktek seperti ini terjadi karena ada mata anggaran yang dibintangi oleh DPRD di dalam RAPBD yang diusulkan oleh Pemda, semacam disandera,” imbuh Surya lagi.
Sebagai upaya agar mata anggarannya disetujui, oknum pimpinan dan anggota DPRD meminta Pemda agar menganggarkan juga pengadaan yang menunjang kepentingan pribadinya, seperti mobil dinas. Sehingga Pemda akhirnya manut agar mata anggarannya tidak ditandai lagi atau disetujui oleh DPRD.
Masalahnya, anggota DPRD Kota Malang ini adalah anggota hasil PAW (Pergantian Antar-Waktu), karena 41 dari 45 ditangkap dan sekarang di tahanan KPK karena korupsi.
“Sisa waktu mereka menjabat hanya tinggal beberapa bulan lagi, lalu untuk apa mobil dinas baru?,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.
Surya pun meminta pimpinan DPRD dan Walikota Malang bisa menjelaskan secara transparan kebenaran kabar ini, dan kalau benar segera mengoreksinya demi keadilan bagi warga Malang. (ica/red/aim)

Berita Terkait

Berita Lainnya :