Andai Tak Ada Korupsi

Minggu, 20 Oktober 2019

Minggu, 15 Sep 2019, dibaca : 1134 , mp, tamu

Mari kita berandai-andai. Andai tak ada korupsi, pasti tak ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak ada lagi orang yang harus pakai rompi oranye KPK dan tanpa malu melambaikan tangan pada awak media seakan tak bersalah. Jikalau tak ada korupsi, tentu tak ada berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang biasanya mengegerkan itu. Umpama tak ada korupsi, pasti tak ada hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ruang penjara pun tak jadi penuh sesak oleh tahanan kasus korupsi.

            Yang jelas, bila tak ada korupsi, tentu uang rakyat itu akan selamat. Uang ratusan juta hingga miliaran, bahkan triliunan rupiah yang digelapkan oleh para koruptor itu tentu akan dapat dinikmati rakyat. Bila korupsi sirna, tentu negara tak lagi merugi karena uangnya digarong para koruptor itu. Andai korupsi itu terkubur, tentu segala praktik kecurangan, manipulasi, dan mark up anggaran itu pasti hancur. Umpama saja korupsi itu tak ada, energi seluruh bangsa ini tak terkuras habis gara-gara kejahatan yang merugikan banyak rakyat itu.

            Oh, korupsi. Mengapa masih terus melanda negeri ini. Pemberantasan telah lama dilakukan. Sejumlah koruptor juga telah dijebloskan ke penjara. Pendidikan anti korupsi juga telah dilakukan di sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan lingkungan masyarakat. Media massa juga tak henti mengabarkan kasus-kasus korupsi agar jadi pembelajaran agar tak di contoh. Namun sejumlah ihtiar menjegal laju korupsi masih belum menampakkan kabar gembira. Masih saja korupsi terjadi di mana-mana.

 

Penyakit Kronis

            Negeri ini sedang sakit, kronis. Seumpama kanker, ini sudah stadium empat. Sel kankernya sudah menjalar ke mana-mana. Negeri ini sedang darurat korupsi. Penyakit korupsi sangat mengganggu kesehatan negeri ini. Korupsi telah menggerogoti keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Korupsi telah menjadikan rakyat sengsara. Korupsi telah menjadikan sang koruptor kaya raya, sementara rakyat semakin miskin dan hidup sengsara.

            Penyakit kronis korupsi di negeri ini sebenarnya telah coba diobati. Serupa penanganan penyakit kanker, KPK telah melakukan “chemotherapy”. Obat chemo itu telah disuntikkan guna membunuh sel-sel korupsi yang telah menggurita itu. Memang ada beberapa sel korupsi yang tumbang, namun belum bisa dinyatakan sel ganas korupsi itu telah sirna. Sel-sel korupsi itu laten yang sewaktu-waktu kembali muncul. Dalam kondisi ini, semestinya KPK semakin diperkuat hingga tak tumbang melawan ganasnya sel-sel korupsi itu.

            Sejumlah koran dan media elektronik beberapa hari ini memberitakan bahwa kewenangan KPK mulai dipereteli. Ada upaya beberapa pihak yang mencoba melemahkan kekuatan KPK. Sejumlah pihak menghendaki rencana pembahasan revisi UU KPK, sementara tak sedikit yang menolak upaya itu karena dinilai akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Lembaga KPK kini sedang sakit dan perlu obat mujarab yang bisa membuatnya perkasa.

            Proses pemilihan calon ketua KPK yang baru juga menyisakan persoalan. Sudah di peroleh lima orang yang dinyatakah layak memimpin KPK. Penentuan lima orang dari hasil voting anggota dewan. Namun proses pemilihan ketua KPK kali ini tak berakhir dengan happy ending bagi semua. Ada aroma ketidakberesan yang menyelimuti dalam proses pemilihan ketua KPK periode ini. Kondisi ini semakin memperburuk situasi di tengah upaya penyembuhan dari penyakit kronis korupsi yang diderita bangsa ini.

            Semoga segera ada keajaiban (miracle), hingga sakit kronis bangsa ini tak semakin memburuk. Butuh komitmen semua pihak agar upaya pemberantasan korupsi jadi menyatunya antara kata dan perbuatan. Semua perlu menyadari bahwa bangsa ini sedang sakit dan berusaha segera sembuh. Penyakit kronis korupsi itu perlu dilawan secara bersama-sama tanpa ada yang justru berusaha menyuburkan dan menebarkan penyakit kronis itu terus menjangkiti bangsa ini.

            Andai semua pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi punya satu visi dan tujuan yang sama maka upaya bangsa ini sembuh dari penyakit korupsi akan bisa segera terwujud. Andai saja semua pihak punya komitmen dan tujuan yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi, tentu masalah penentuan ketua KPK dan revisi UU KPK tak muncul sebagai sebuah masalah baru. 

 

Musuh Bersama

            Semua elemen bangsa seharusnya menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Bila kita menyadari punya musuh bersama, tentu bisa semakin solid untuk mengalahkan musuh itu. Upaya mengalahkan musuh berupa tindakan korupsi bisa dilakukan pada lingkungan keluarga dan tempat kerja. Meninggalkan beberapa sifat yang koruptif adalah salah satu langkah kongritnya. Ini tentu bukan persoalan mudah karena korupsi telah membudaya dan telah lama dilakukan secara berjamaah.

            Menjadikan korupsi sebagai musuh bersama adalah langkah penting. Bukan justru mengakrabi dan bersahabat dengan perilaku koruptif. Sel-sel jahat korupsi itu akan bisa mati ketika niat dan tindakan yang mengarah pada korupsi bisa dicegah. Segala peluang dan celah yang memungkinkan terjadinya korupsi harus di buntu. Tak ada lagi pemakluman atas semua perbuatan yang tergolong koruptif. Tak ada toleransi bagi pelaku dan perilaku yang mengarah pada tindakan koruptif.

            Korupsi adalah bahaya laten. Sejarah telah mencatat, gara-gara korupsi beberapa negara telah hancur. Kekaisaran Roma yang perkasa pun runtuh gara-gara korupsi. Mesir kuno juga hancur sebab korupsi. Korupsi merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi juga telah merusak tatanan masyarakat. Korupsi telah jadi musuh tak hanya bagi bangsa Indonesia, namun hampir seluruh bangsa di dunia.

            Andai semua pihak kompak dan sepakat menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, tentu tindakan korupsi bisa dicegah. Seumpama para koruptor itu sadar bahwa perilakunya itu salah dan merugikan banyak orang, tentu tindakan korupsi tak bakal mereka lakukan. Andai saja para koruptor itu bisa jerah, tentu tak akan jadi virus menular yang dapat menjangkiti banyak orang. Seumpama jeruji besi penjara itu mampu menyadarkan para koruptor, tentu sel tahanan itu tak akan terus bertambah penghuninya. Stop korupsi!. (*)

* Oleh: Sugeng Winarno

Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMM



Jumat, 18 Okt 2019

Menangani Cross Hijaber

Loading...