MalangPost - Angkutan Umum Dilarang Masuk

Senin, 10 Agustus 2020

  Mengikuti :

Angkutan Umum Dilarang Masuk

Minggu, 26 Apr 2020, Dibaca : 2739 Kali

MALANG – Seluruh kendaraan angkutan umum mengangkut penumpang dilarang masuk wilayah Kabupaten Malang. Larangan tegas ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Malang nomor 550/3210/35.07.032/2020 tentang Larangan Kegiatan Mudik Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di wilayah Kabupaten Malang.
“Iya, seluruh angkutan umum mengangkut penumpang tidak diperbolehkan masuk. Ini sebagai salah satu upaya kami untuk mencegah penyebaran sekaligus memutus mata rantai Covid -19,’’ kata Bupati Malang H.M Sanusi.


Bukan hanya kendaraan umum yang mengangkut penumpang, kendaraan pribadi pun demikian. Dalam surat edaran yang ditandatangani Bupati Malang tanggal 25 April 2020 ini disebutkan, siapapun warga dari daerah lain ataupun warga Kabupaten Malang yang bepergian dari luar daerah tidak boleh masuk Kabupaten Malang.
“Kalaupun memaksa masuk karena ada urusan mendesak, maka seketika itu orang tersebut ditetapkan sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP). Dimana orang tersebut wajib melakukan karantina diri selama 14 hari,’’tambah Sanusi.


Dia menyebutkan, karantina diri ini melibatkan petugas dari RT/RW, serta Babinkamtibmas serta Babinsa di wilayah masing-masing. Sehingga saat ada warga dengan status ODP terlihat keluar rumah, atau tidak mengindahkan aturan, maka yang bersangkutan terancam sanksi hukum.
“Jadi ini harus betul-betul ditaati. Kalau ada warga tidak taat, maka bisa kena sanksi hukum, ditangani langsung oleh kepolisian,’’ tegasnya.


Ketegasannya terkait larangan mudik ini dikatakan Sanusi tak lain seiring dengan terus bertambahkan kasus Covid -19 di Kabupaten Malang. Tidak hanya angka kasus terkonfirmasi positif yang terus naik, tapi juga kategori lainnya.
“Faktanya kasus positif ini adalah mereka yang baru saja bepergian. Jika ini tidak dibatasi, saya yakin angkanya terus meningkat,’’ ungkapnya.


Namun demikian, orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Malang ini mengatakan ketegasan itu tidak berlaku untuk wilayah Malang Raya.
“Contohnya warga Kabupaten Malang bekerja di Kota Batu, boleh kembali, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yaitu dengan terus menggunakan masker, jaga jarak, saat di chek point juga diukur suhu tubuhnya,’’ urainya.


Tapi saat pengukuran suhu tubuh ada warga yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat, mereka pun langsung ditetapkan sebagai ODP dan wajib melakukan karantina diri selama 14 hari.
Sementara itu, mantan wakil bupati Malang ini mengatakan, Surat Edaran terkait larangan mudik ini dibuat menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid -19. Selain itu Surat Edaran tersebut dibuat mengacu pada Keputusan Presiden pada tanggal 21 April 2020 tentang larangan mudik. Ada sepuluh poin tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani Bupati Malang tanggal 25 April 2020 tersebut.
“Tidak hanya melarang warga dari luar datang ke Kabupaten Malang. Tapi juga melarang warga Kabupaten Malang untuk bepergian, atau menunda dulu rencana bepergian ke luar daerah, sampai dengan Pandemi Covid-19 ini selesai,’’ ungkapnya.


Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ini juga berharap masyarakat mau bekerjasama dan mendukung upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19, sehingga segera berakhir.(ira/jon)

Editor : Jon Soeparijono
Penulis : Ira Ravika