Awas! Bantuan Ganda Untuk Dampak Virus Corona

Selasa, 26 Mei 2020

  Mengikuti :


Awas! Bantuan Ganda Untuk Dampak Virus Corona

Sabtu, 18 Apr 2020, Dibaca : 8430 Kali

BATU - Tumpang tindih penerima bantuan sosial dampak Covid-19 yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan non DD bakal jadi salah satu masalah. Sementara di Kabupaten Malang ditegaskan bahwa DD untuk Bantuan Langsung Tunai (BLTDD), Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Desa Tanggap Covid – 19.
Wajar saja muncul kekhawatiran penerima bantuan ganda. Sebab selain DD dialokasi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu per KK, terdapat sejumlah bantuan lain untuk warga.


Di Kota Batu contohnya, Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan. Yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui kartu e-Warung kepada 4.866 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp 200 ribu per KPM. Kemudian insentif bagi lansia dan disabilitas senilai Rp 500 ribu per bulan.
Belum lagi bantuan dari swasta. Untuk Kota Batu seperti bantuan sembako dari JTP 3 sejumlah 10 ribu paket per bulan, selama tiga bulan sejak April-Mei.


Melihat bayaknya bantuan yang didistribusikan, tentunya harus dilakukan pengawasan yang ketat. Mulai dari pendataan, pembagian, hingga penyalurannya. Baik dari tingkat desa, kecamatan, dan kota. Sesuai aturan, dalam pengawasannya untuk BLT ini diawasi oleh BPD, camat dan Inspektorat.


Anggota BPD Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Sugiono SE mengatakan, secara garis besar tugas BPD dalam pelaksanaan BLT mengontrol pelaksanaan. Mulai dari pendataan hingga penyaluran.  
"Agar tidak terjadi penyelewengan BLT denga banyaknya bantuan di tengah pandemi Covid-19, BPD mengontrol dalam pelaksanaanya di lapangan," ujar Sogik, sapaan akrabnya kepada Malang Post.


Ia menjelaskan kontrol yang dilakukan mulai dari data yang diterima dari RT. Apakah calon penerima layak menerima dan benar memang warga desa setempat.  "Nah disitu kami akan teliti. Pendataan langsung ke lapangan. Apakah benar menerima bantuan sesuai nominal dan layak tidaknya," imbuhnya.


Lebih lanjut, untuk penerima bantuan secara prinsip diungkapnya tidak boleh ganda. Atau satu KK mendapat dua bantuan. Misal 1 KK didalamnya ada buruh tani dan tukang ojek hanya mendapat jaring pengaman sosial dari Pemkot Batu. Tidak untuk BLT.
"Secara prinsip tidak boleh dobel. Tujuannya agar bantuan yang diberikan bisa merata ke semua warga terdampak. Jangan sampai malah membuat kecemburuan sosial karena memang warga tersebut berhak menerima," terangnya.


Untuk teknis pendistribusian, diungkapnya masih akan melakukan musyawarah pada Sabtu (18/4) hari ini bersama pemerintah desa. Sementara ini, kemungkinan BLT akan diserahkan RT, kemudian RT menyerahkan ke warga dengan tanda bukti.
Pemberian dilakukan secara langsung. Pasalnya tidak semua warga memiliki ATM jika diberikan melalui transfer. "Saat ini untuk RT sudah melakukan pendataan. Kami berharap penerima sesuai dengan terdampak. Sesuai kriteria penerima adalah keluarga miskin non PKH yang kehilangan pekerjaan, keluarga miskin yang belum terdata bantuan selain BLT, dan mereka yang punya anggota keluarga yang rentan sakit kronis," bebernya.


Namun menurut Sogik, untuk kepastian aturan yang lebih spesifik seperti ketentuan penerima dan penyaluran seperti apa dibahas Sabtu (18/4) hari ini.
Camat Junrejo, Arief Rachman Ardyasana mengungkapkan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) penyaluran BLT.
"Sampai saat ini kami belum menerima juknis resminya. Karena belum turun dari pusat. Namun secara prinsip penerima bantuan BLT tidak boleh dobel dengan bantuan insentif japes dan bantuan lainnya," terangnya.


Sementara itu, Jubir Covid-19 Kota Batu, M. Chori menyampakan untuk menghindari duplikasi atau tumpang tindih penerima bantuan, maka pendataan dilakukan melalui satu pintu. Yakni RT dan RW di desa maupun kelurahan.
Selain itu dasar pemberiannya  berdasarkan KK dengan menyertakan dokumen KK. Kemudian data yang sudah diverifikasi oleh pemerintah desa selanjutnya akan di cek ulang oleh Dispendukcapil dokumen KK-nya. Setelah clear baru di proses oleh Dinas Sosial.
"Karena Pemkot Batu memberikan tiap KK sebesar Rp  1 juta maka bagi warga kurang mampu yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat atau Pemprov Jatim apabila nilainya kurang dari Rp 1 juta akan menambah kekurangan atau selisihnya. Supaya nilainya sama dengan yg diberikan oleh Pemkot Batu yaitu sebesar Rp 1 juta. Istilah di Top Up," pungkasnya.

 

Dana Desa Fokus untuk Tiga Bidang
Inspektorat Pemkab Malang melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Suwadji. Kepada Malang Post, Suwadji menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT no 6 tahun 2020, tentang prioritas penggunaan dana desa ada tiga instansi yang melakukan monitoring dan evaluasi  BLT DD. Yaitu, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), camat dan Inspektorat.
“Monitoring dan evaluasi tidak melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Tapi sesuai dengan Permendes PDTT No 6 tahun 2020, monitoring dan evaluasi dilakukan  BPD, camat dan Inspektorat,’’ katanya.


Sementara untuk penanggung jawab penyaluran BLTDD  dijelaskan Suwadji yakni kepala desa.

“Jadi semua BLTDD itu penanggung jawabnya adalah kepala desa,’’ ungkapnya.


Dia kembali menjelaskan sesuai Permendes No 6 tahun 2020, terkait jaringan pengaman sosial dana desa, ada tiga program prioritas.  Yakni Bantuan Langsung Tunai (BLTDD), Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Desa Tanggap Covid – 19.
“Ini saya tegaskan, DD dapat digunakan untuk BLT. Siapa yang menerima adalah warga miskin non penerima PKH, BNPT, Kartu Pra Kerja,’’ kata Suwadji.

 

Dia mengatakan, untuk BLT DD sendiri masing-masing desa tidak sama. Yakni untuk DD dibawah Rp 800 juta dapat mengalokasikan BLT DD 25 persen. Untuk DD Rp 800 juta – Rp 1,2 Miliar dapat mengalokasikan 30 persen, dan desa yang mendapatkan DD  diatas Rp 1.2 Miliar bisa mengalokasikan 35 persen dari DD.
“Sekali lagi sesuai dengan Permendes No 6 tahun 2020, DD bisa untuk BLTDD, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Desa Tanggap Covid-19. Penerima BLT bukan seluruh warga Kabupaten Malang, tapi warga miskin non penerima PKH, BNPT, Kartu Pra Kerja,’’ tegasnya.


Sebelumnya diberitakan (DD) digelontor untuk penanganan Covid-19. Di Kabupaten Malang dan Kota Batu mulai disiapkan skema realisasinya. Sebab anggaran bantuan pemerintah pusat itu sudah harus cair bulan ini dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Masing-masing warga mendapat Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
“Untuk BLTDD sendiri itu juga harus ada menakinsmenya, tidak serta merta digelontorkan. Pertama harus dilakukan pendataan. Pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid -19, dan pendataan itu terfokus mulai dari RT, RW dan desa,’’ ungkapnya.

 

Hasil pendataan dijelaskan Suwadji, desa kemudian menggelar musyawarah desa khusus, dengan agenda tunggal yaitu validasi  dan finalisasi data.
Selanjutnya ditambahkan Suwadji legalitas dokumen  hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa. “Oleh kepala desa dilaporkan kepada bupati melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLTDD dalam waktu selambat-lambatnya lima hari kerja per tanggal diterima di kecamatan,’’ tambah Suwadji.


Selain itu, pihak desa juga wajib melakukan perubahan APBDes, terkait dengan adanya BLT DD ini. “Jadi tidak serta merta. Semuanya ada proses,’’ tegasnya.
Sementara itu Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti membenarkan, bahwa Inspektorat dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi BLT DD. “Sesuai di Permendes PDTT No 6 tahun 2020, Inspektorat dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi BLTDD. Kami akan melaksanakan tugas kami dengan profesional,’’ ungkapnya.


Tridiyah mengatakan, untuk monitoring dan evaluasi dilakukan sejak awal. Mulai dari pendataan. Alasannya  agar BLT DD ini tepat sasaran. “Kriteria penerimanya itu sesuai Permendes sudah jelas. Jadi mulai dari inipun kami melakukan pengawasan,’’  katanya.


Dia mengatakan   pengawasan agar warga yang sudah mendapatkan bantuan tidak lagi mendapat bantuan yang sama. “Ini memang agak rumit. Tapi ya sudahlah, karena ini regulasinya dari pusat maka harus diikuti,’’ ungkapnya. (eri/ira/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Redaksi