Bawaslu: Bupati Tak Bisa Usul Wabup

Rabu, 16 Oktober 2019

Jumat, 20 Sep 2019, dibaca : 522 , bagus, agung

Ketua Dewan Sebut Statement Bawaslu Masih Debatable
MALANG-Bawaslu menganggap DPRD dan Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi tak bisa mengusulkan Wabup. Sebab jika mengikuti redaksional dalam aturan, pengajuan Wabup sudah kehabisan waktu. Namun, DPRD maupun Sanusi sama-sama ngotot bahwa waktunya masih ada. George Da Silva, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang ini, menilai bahwa Sanusi tidak bisa mengusulkan calon Wabup. Ia mengajak DPRD dan Pemkab Malang melihat kalimat yang ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, kabupaten dan kota terkait tugas dan wewenang.
Menurutnya, pada pasal 23 huruf d, memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Sementara, masa jabatan Rendra Kresna dan Sanusi, yang dilantik pada 17 Februari 2016 berakhir pada 17 Februari 2021. 
"Sementara Pak Sanusi, dilantik sebagai bupati definitif pada 17 September 2019. Berarti persis 18 bulan, tidak ada lebih dari 18 bulan," ujar George.
Apabila pelantikan bupati definitif sebelum tanggal 17 September 2019, lanjutnya, pengusulan calon Wabup bisa menggunakan PP nomor 102 tahun 2014 tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota.
Sebab pada pasal 5 ayat 2, bupati dan wali kota wajib mengusulkan calon wakil kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Paling lambat 15 hari kerja setelah pelantikan sebagai bupati definitif.
"Jadi kesimpulannya, bahwa partai politik atau gabungan partai politik tidak bisa mengusulkan calonnya. Begitu juga dengan Bupati Malang (Sanusi, red) tidak bisa mengusulkan calon Wabup," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang sementara, Didik Gatot Subroto, dikonfirmasi mengatakan bahwa tanggapan dari George da Silva, sifatnya debatable. Namun demikian, Didik memastikan bahwa pengusulan calon Wabup masih tetap bisa dilakukan.
"Dasarnya apa, adalah surat dari Gubernur Jatim, nomor 131/195-85/001.011:/2019 perihal pengisian jabatan Wabup yang diberikan kepada kami (DPRD), untuk disampaikan ke Bupati Malang serta Parpol pengusung," jelas Didik.
Dikatakannya, bahwa pelantikan Bupati Malang definitif pada 17 September lalu, memang persis 18 bulan sisa masa jabatan. Tetapi, waktu pelantikannya dilakukan pukul 11.00. Sedangkan hitungan sisa masa jabatan adalah pukul 00.00.
"DPRD hanya sebagai fasilitasi dalam rangka untuk menjalankan surat dari Gubernur Jatim. Dan terkait pandangan berbeda ini, adalah bagian dari debatable sehingga perlu sama-sama dipahami supaya tidak menjadi sebuah problem," ujarnya.
Atas dasar surat Gubernur Jatim itulah, Didik memastikan bahwa pengusulan calon Wabup, masih bisa dilakukan. Sehingga Parpol diminta untuk segera mengusulkan dua nama calon, sesuai perintah pada surat tersebut.
"Dari dua calon yang diusulkan itu, kemudian akan dipilih oleh DPRD. Namun sebelumnya, dilakukan rapat paripurna terlebih dahulu," tuturnya.
 



Loading...