Dana Pihak Ketiga Tumbuh 8,63 Persen | Malang Post

Selasa, 12 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Rabu, 16 Okt 2019, dibaca : 810 , halim, linda

MALANG – Perkembangan kinerja perbankan di wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang menunjukkan partumbuhan yang cukup baik. Hal ini dilihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 8.63 persen di Agustus 2019 dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama pada kategori Bank Umum dan Bank Syariah.
Pertumbuhan Bank Umum dan Bank Syariah juga dilihat dari Non Performing Loan (NPL) pada Agustus 2019 yang menunjukkan angka 2.11 persen. Sedangkan dilihat dari struktur komposisi sektor di wilayah Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo, penyaluran kredit didominasi oleh modal tenaga kerja dengan prosentasi sebesar 45 persen dari total kredit.
“Kalau di provinsi lain biasanya penyaluran kredit untuk konsumsinya lebih tinggi. Kalau di Jawa Timur kredit modal kerjanya lebih tinggi, tidak sekonsumtif kota lain,” ujar Kepala OJK Malang, Sugiarto Kasmuri saat mengisi materi Gathering Media pada Senin (14/10) lalu di Hotel Bumi Surabaya.
Sedangkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hingga Agustus 2019 juga menunjukkan pertumbuhan positif dilihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebanyak Rp 1.4 triliun dan telah disalurkan Rp 1.6 triliun. Kekurangan senilai kurang lebih Rp 200 miliar tersebut didapatkan dari pinjaman ke Bank Umum atau biasa disebut eksekuting yang kemudian disalurkan lagi ke nasabah dalam bentuk kredit.
Dilihat dari parameter Year over Year (YoY), DPK mengalami pertumbuhan bagus dengan nilai 0.28 persen tetapi kredit pertumbuhannya hanya 1.84 persen. Nilai pertumbuhan kredit ini dipengaruhi adanya beberapa BPR yang di tahun 2018 masih beroperasi namun di tahun 2019 izin usahanya dicabut.
“Untuk itu, kami mendorong BPR untuk memperkuat, harus memiliki modal inti yang sudah mempunyai Rp 3 miliar harus memenuhi ke Rp 6 miliar hingga akhir tahun 2019,” urai Sugiarto.
Hal tersebut lantaran berkaitan dengan skala bisnis yang terus mengalami perkembangan. Jika dulu modal Rp 10 juta sudah memenuhi kebutuhan bisnis namun sekarang ini angka tersebut tidak berarti apa-apa. Karena skala bisnisnya belum terpenuhi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan semakin besar.
“Di BPR ada namanya batas maksimum pemberian kredit. Misalnya BPR ngasih kredit Rp 100 maka harus dibackup dengan modal. Modal harus memenuhi 8 persen dari risikonya. Ketika dia memberi kredit ke pihak lain maka tidak boleh lebih 20 persen dari modal,” urainya.
Untuk itu, pihak BPR yang sudah memiliki modal Rp 3 miliar di akhir tahun 2019 harus memenuhi kewajiban ke Rp 6 miliar. Sementara BPR yang modalnya di bawah  Rp 3 miliar, per 31 Desember 2019 harus memenuhi angka tersebut.
“Di wilayah kerja OJK ada 24 BPR yang memenuhi syarat, 20 BPR dipastikan bisa memenuhi artinya ada 4 yang sekarang sedang dicarikan solusinya. Kita comblangin atau mencari investor yang mau investasi di BPR,” tandas Sugiarto.
Saat ini ada 2 BPR yang sedang proses merger dari total 5 BPR. Inilah cara OJK Malang untuk mendorong penguatan BPR, lantaran BPR ditujukan untuk masyarakat kecil.(lin/lim)



Minggu, 03 Nov 2019

Berikutnya, Hadapi Madura United

Loading...