Dewan Nilai Pendistribusian Bantuan Pemkot Batu Lamban

Minggu, 31 Mei 2020

  Mengikuti :


Dewan Nilai Pendistribusian Bantuan Pemkot Batu Lamban

Kamis, 23 Apr 2020, Dibaca : 3045 Kali

BATU - Anggota DPRD Kota Batu menilai pendistribusian bantuan bagi warga terdampak secara ekonomi lamban. Pasalnya proses pergeseran anggaran, khususnya untuk bantuan insentif Japes (jaring pengaman sosial) yang sudah ditetapkan senilai Rp 60 miliar masih terkendala pendataan. 
Lambannya penanganan tersebut disesalkan Ketua Fraksi Golkar Kota Batu, Didik Machmud. Yang menurutnya pemerintah kurang berkoordinasi dengan pemerintah tingkat desa. Sehingga pendistribusian anggaran tak kunjung direalisasikan.
"Lambannya penyaluran anggaran insentif Japes bagi masyarakat terdampak ekonomi akibat Covid-19 karena minimnya koordinasi. Selain itu, lambannya insentif karena data warga pra sejahtera di Kota Batu tidak sinkron satu sama lainnya," ujar Didik kepada Malang Post, Kamis (23/4) kemarin.
Lebih lanjut, ia menguraikan untuk pendataan masyarakat terdampak secara ekonomi akibat Covid-19,  seharusnya Dinas Sosial telah memiliki data mana saja yang terdampak. Kemudian tinggal melakukan verifikasi melalui pemerintah, desa apakah benar penerima bantuan masih berhak menerima atau tidak.
Dengan pendataan seperti itu, menurutnya akan lebih efektif. Sehingga penyaluran bantuan lebih cepat didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak. Sebaliknya jika semua OPD diturunkan untuk mendata beberapa wilayah, maka akan membutuhkan waktu cukup lama.
"Karena itu, setidaknya ada kebijakan yang mampu memutus birokrasi agar tidak melalui proses yang cukup lama. Misal untuk insentif Japes mengacu pada data Dinsos yang kemudian pemerintah desa melakukan verifikasi," terangnya.
Dengan begitu, menurut Ketua DPD Partai Golkar Kota Batu, bantuan bisa cepat tersalurkan paling tidak akhir bulan April. Mengingat hari ini sudah memasuki bulan Suci Ramadan. Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat agar bantuan mulai didistribusikan sebelum bulan Ramadan. 
"Ini (Japes.red) masih satu jenis bantuan. Belum lagi nanti bantuan seperti BLT dari pemerintah desa senilai Rp 600 ribu. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Sehingga satgas atau panitia pendistribusian harus benar-benar teliti dalam verifikasi dat," tegasnya.
Sedangkan untuk BLT dari desa, warga Sidomulyo juga beraharap pendataan warga yang berhak bisa dilakukan oleh RT/RW. Kemudian pemerintah desa melakukan verifikasi. Dengan begitu menurutnya tidak ada terjadi tumpang tindih dan bantuan bisa segera diberikan bagi mereka yang terdampak Covid-19.
"Namun, saya juga apresiasi percepatan bantuan tahunan yang dilakukan oleh Pemkot Batu. Beberapa diantaranya seperti bantuan sembako senilai Rp 200 ribu dan insentif lansia dan disabilitas senilai Rp 500 ribu yang dipercepat bulan April ini, serta bantuan beras 10 Kg. Semuanya tentu sesuai kriteria yang telah ditentukan," urainya.
Sementara itu, Wakil Satgas Covid-19 Kota Batu, Ir. Punjul Santoso mengungakapkan jika saat ini untuk insentif Japes masih dalam proses pendataan. Pasalnya Pemkot Batu mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Batu tahun 2012. 
"Saat ini teggah dalam pendataan. Pendataan dilakukan karena memang untuk warga yang tercatat tidak mampu mengacu dari DTKS tahun 2012. Sehingga masih perlu verifikasi lagi karena banyak yang telah meninggal atau pindah daerah," terangnya.
Selain itu, lanjut ketua PMI Kota Batu ini bahwa verifikasi data yang dilakukan penting untuk dilakukan.  Hal itu agar tidak ada warga yang mendapat bantuan ganda atau bantuan bisa didapat warga yang membutuhkan secara merata.
"Jadi untuk kesulitan harus dilakukan verifikasi di tingkat RT/RW dan kemudian mendapat rekom melalui pemerintah desa atau kelurahan. Karena masih banyak warga yang tidak menyerahkan nomor KK. Nah perlunya verifikasi melalui nomor KK agar tidak ada yang satu KK yang dapat dobel. Misal ayah bekerja tukang ojek, ibu buruh tani dan anaknya parkir," bebernya.
Tak hanya itu, Punjul menghimbau agar bantuan rekom RT/RW harus benar-benar orang yang terdampak secara ekonomi. "Ya pak RT/RW harus tegas dalam mendata. Jangan warga yang bekerja sebagai tukang parkir tapi punya dua mobil dapat insentif," pungkasnya. (eri/jon)

Editor : suparijono
Penulis : kerisdianto