MalangPost - Dishub Pasang Baliho Larangan Mudik

Rabu, 12 Agustus 2020

  Mengikuti :

Dishub Pasang Baliho Larangan Mudik

Minggu, 26 Apr 2020, Dibaca : 1980 Kali

MALANG - Intruksi Presiden RI Joko Widodo terkait larangan mudik lebaran didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Terbukti sejak akhir pekan lalu melalui Dinas Perhubungan, Pemkab Malang mulai memasang baliho limbauan larangan mudik.


Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Hafi Lutfi mengatakan imbauan larangan mudik sudah diterapkan pemerintah Kabupaten Malang. Bahkan sejak akhir pekan lalu, Dishub Kabupaten Malang sudah memasang baliho-baliho terkait imbauan larangan mudik tersebut.
“Saat ini ada 36 baliho yang sudah kami pasang. Area pemasangan adalah tempat-tempat yang kerap  didatangi warga. Diantaranya terminal, stasiun, bandara, juga pasar,” katanya.


Selain itu, baliho imbauan larangan mudik juga dipasang di area pelabuhan sendang biru, bandara Abdul Rachman Saleh, check point posko gerpadu, dan jalan-jalan utama.
Sementara itu Kepala Seksi Managemen Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Puguh Saksomo mengatakan imbauan larangan mudik ini patut diterapkan di Kabupaten Malang. Ini untuk menghentikan penyebaran Covid -19. Terlebih menurut Puguh meningkatnya kasus Covid -19 di Kabupaten Malang tersebut dibawa oleh pendatang.


Dia mencontohkan salah satu kasus di wilayah Ampelgading. Ada salah satu warga masuk dalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) itu berasal dari Subang.
Begitu juga dengan kasus Covid -19 dari Ngantang. Orang yang masuk PDP adalah pendatang dari Kalimantan.
 “Kami sudah melaporkan semuanya, baik di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim maupun pusat. Dari beberapa kasus tambahan Covid -19 ini faktanya dibawa oleh orang luar,” katanya.


Sementara dari dalam atau warga asli Kabupaten Malang justru stagnan.
“Untuk imbauan larangan mudik ini, kami terus melakukan koordinasi dengan kepolisian dan TNI,” ungkapnya.
Disinggung apakah akan memberikan sanksi kepada kepada pemudik, Puguh mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan.
“Karena saya masih banyak di lapangan. Untuk teknis nanti akan disampaikan setelah ada rapat koordinasi. Apalagi terkait surat-surat larangan mudik belum sampai ke kami,” ungkapnya.


Dia juga mengatakan jika ada surat edaran dari pusat yang menyebutkan ada sanksi untuk warga yang mudik, pihaknya pun akan mengikuti aturan tersebut. “Ya itu, secara teknis kami juga belum tahu. Mungkin akan ada rapat koordinasi dulu,” tandasnya.(ira/feb)

Editor : Febri Setyawan
Penulis : Ira Ravika