MalangPost - Disperindag Kabupaten Malang Anggarkan Rp 800 Juta Untuk Sertifikasi Halal

Selasa, 04 Agustus 2020

  Mengikuti :

Disperindag Kabupaten Malang Anggarkan Rp 800 Juta Untuk Sertifikasi Halal

Sabtu, 11 Jan 2020, Dibaca : 10719 Kali

MALANG - Perhatian Pemerintah Kabupaten Malang kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) memang tidak perlu diragukan. Tidak hanya memberikan pelatihan kepada masing-masing pelaku usaha. Tapi Pemkab Malang juga memfasilitasi pelaku IKM mendapatkan sertifikasi halal.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, Dr Agung Purwanto MSi, mengatakan, tahun 2020 ini Pemkab Malang memfasilitasi 200 IKM.
Jumlah tersebut naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2019, yang hanya 100 IKM.
"Tidak hanya memberikan kemudahan, tapi sertifikasi halal ini diberikan secara gratis. Pelaku IKM tidak perlu membayar sepeserpun untuk mendapatkan sertifikasi halal," kata Agung.
Dia menjelaskan, jika sertifikasi halal diurus secara mandiri, biaya yang harus dibayar pelaku IKM sebesar Rp 4 juta. "Tapi melalui program tersebut semuanya gratis. Ini merupakan perhatian dan kepedulian pemerintah Kabupaten Malang, kepada para pelaku IKM," ungkapnya.
Agung mengatakan, pembiayaan untuk pengurusan sertifikasi halal diambilkan dari APBD tahun 2020. "APBD inti Rp 400 juta, dan di perubahan nanti juga dianggarkan Rp 400 juta," tambahnya.
Agung menyebutkan sertifikasi halal sangat penting, untuk memberikan kejelasan kepada konsumen, bahwa produk yang mereka beli atau konsumsi betul-betul halal. Selain itu dengan sertifikasi halal, produk-produk tersebut dapat dijual secara resmi, baik di pusat oleh-oleh maupun pertokoan modern. "Memang syaratnya bisa masuk pertokoan modern bahwa produk makanan atau minuman harus disertai dengan label halal. Untuk mendapatkan label itu, harus lebih dulu mengurus sertifikasi halal," ujarnya.
Kepada pelaku IKM, lanjut Agung, tidak perlu takut. Jika memang syaratnya lengkap agar cepat mengajukan. "Mereka bisa mengajukan ke kami (Disperindag) selanjutnya kami teruskan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim untuk kemudian dilakukan proses," kata Agung.
Secara teknis, setelah pengajuan pihak MUI datang ke lokasi IKM untuk melakukan uji, mulai dari bahan, cara pembuatan, hingga packaging. "Jika semuanya oke, tidak ada yang diragukan, maka sertifikasi halal langsung diterbitkan oleh MUI Jatim," tambah Agung.
Sejauh ini, pria berkacamata minus ini mengatakan, tidak ada kendala saat pengurusan sertifikasi halal. Para pelaku IKM juga memiliki motivasi untuk mendapatkannya. Sehingga seluruh persyaratan pun dipenuhi. "Harapannya, tahun ini juga demikian. Kami sudah sosialisasikan kepada para pelaku IKM. Sehingga saat mereka mengajukan, tidak ada yang kurang persyaratannya," urainya.
Ditanya jumlah IKM yang sudah memiliki sertifikasi halal? Agung mengatakan sudah banyak. Namun, untuk program gratis baru dilakukan sejak 2019 lalu. "Sebelum-sebelumnya pelaku usaha mengurus secara mandiri. Dan sekarang difasilitasi secara gratis," tandasnya. (ira/udi)

Editor : Mahmudi Muchid
Penulis : Ira Ravika