MALANG POST - Guru Tidak Tetap Dapat Dana BOS Reguler

Senin, 25 Mei 2020

  Mengikuti :


Guru Tidak Tetap Dapat Dana BOS Reguler

Minggu, 19 Apr 2020, Dibaca : 4161 Kali

MALANG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada para kepala sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020, kepala sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk membayar honor guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa pembatasan 50 persen.


Syarat guru honorer pun dibuat fleksibel tidak lagi dibatasi hanya untuk guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) saja. Namun honorer tersebut tetap harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019, tidak mendapat tunjangan profesi serta wajib memenuhi beban mengajar.


Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kota Malang, Drs. Burhanuddin, M.Pd, mengatakan dengan adanya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 sekolah lebih leluasa dibanding sebelumnya yang diikat hanya kepada guru honorer dengan NUPTK.
"Kalau yang sekarang syaratnya Guru Tidak Tetap (GTT) itu harus terdaftar sebelum 31 Desember 2019,  kalau dulu ketika Permendikbud No. 8 tahun 2020 keluar ada beberapa yang menanyakan bagaimana dengan GTT tidak memiliki NUPTK akhirnya digeserkan dari Bosda," terang Burhan, sapaan akrabnya.


Dilanjutkannya bahwa Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap GTT di Kota Malang. Terlebih Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah selesai, sehingga GTT yang belum memiliki NUPTK honor diambilkan dari Bosda.
Namun bagi sekolah yang kesulitan memberikan honorium kepada para GTT dengan menggunakan Bosda maka boleh diambilkan dari BOS Reguler. Selain dapat digunakan untuk memberikan upah kepada para guru honorer, dana tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membeli pulsa atau paket data bagi para siswa dan pendidik.
"Di Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 juga diberi keleluasaan membeli pulsa atau paket data menggunakan dana BOS Regulerbagi siswa dan pendidik guna menunjang belajar daring hanya saja di sekolah kami belum," urai Kepala SMPN 5 Kota Malang ini.


Namun pihaknya saat ini telah meminta wali kelas di sekolahnya untuk mendata para siswa khususnya kelas VII dan VII. Pendataan itu hanya diperuntukkan bagi siswa yang benar-benar tidak mampu mengikuti pembelajaran daring lantaran tidak memiliki paket data.


Secara terpisah, Pelaksana tugas Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad, mengatakan, para kepala satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan juga diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 juga mengubah ketentuan besaran persentase dana BOP per kategori pemakaian di Permendikbud sebelumnya tidak berlaku.
"Penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan juga sekarang diperbolehkan untuk honor dan transportasi pendidik," terang Hamid.


BOS Reguler dan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dapat digunakan untuk melakukan pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik agar memudahkan pembelajaran daring. Selain itu juga dapat digunakan membeli penunjang kebersihan di masa Covid-19,seperti sabun cuci tangan, cairan disinfektan, dan masker.
"Kewenangan sepenuhnya ada di kepala sekolah. Jadi, kepala sekolah harus dapat mempertimbangkan dan menghitung secara cermat apa saja yang menjadi prioritas untuk menyelenggarakan pembelajaran selama masa darurat ini," tutup Hamid. (lin/jon)

Editor : Jon Soeparijono
Penulis : Linda Epariyani