Hak Pekerja Yang Dirumahkan Selama Covid-19

Rabu, 03 Juni 2020

  Mengikuti :


Hak Pekerja Yang Dirumahkan Selama Covid-19

Kamis, 23 Apr 2020, Dibaca : 3474 Kali

Kepanikan terhadap penyebaran virus Covid-19 mulai dirasakan Indonesia sejak Senin, 16 Maret 2020 lalu, dimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hampir secara serentak mengeluarkan imbauan perihal social distancing. Pada sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, yang mengimbau kepada para kepala daerah untuk membuat kebijakan agar melakukan pembatasan kegiatan usaha pada perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya. Sejak saat itu, mulailah tren baru work from home (WFH).
Permasalahannya adalah, WFH yang secara harfiah berarti bekerja di rumah belum tentu dapat dilaksanakan oleh setiap sektor perusahaan. Makna belum dapat dilaksanakan di sini memiliki dua arti. Pertama tidak dapat dilaksanakan karena memang jenis pekerjaan yang diberikan kepada pekerja bukanlah pekerjaan yang dapat dilaksanakan secara remote. Kedua dari sisi hilangnya keuntungan produksi disertai kesanggupan memenuhi hak pekerja.
Untuk alasan pertama di atas, biasanya terjadi pada perusahaan yang bergerak di bidang hiburan/ketangkasan, rumah makan, perhotelan, tekstil, retail, dan lain-lain, yang pada intinya perusahaan tersebut membutuhkan sumber daya manusia langsung di lokasi kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kondisi demikian, maka perusahaan tentu tidak dapat melakukan kegiatan produksi jika mempekerjakan pekerjanya di rumah sebagaimana edaran pemerintah maupun pemerintah daerah.
Untuk alasan kedua, masih berkaitan dengan alasan pertama yaitu dikarenakan tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah, maka secara otomatis perusahaan tidak berproduksi. Maknanya perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan dan bahkan merugi, dikarenakan walaupun tidak beroperasi tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti upah pekerja, pemeliharaan gedung, listrik/air, pembayaran utang, dan lainnya.
Perusahaan dengan kategori di atas pada akhirnya mengambil kebijakan merumahkan pekerja untuk sementara waktu, hingga wabah Covid-19 mereda. Merumahkan pekerja berbeda dengan WFH. WFH berarti pekerja memiliki kewajiban melaksanakan pekerjaan namun dilakukan di rumah. Sedangkan merumahkan pekerja artinya pekerja sama sekali tidak ada kewajiban melakukan pekerjaan. Hal ini ditakutkan oleh banyak pekerja, karena adanya ketidakpastian upah yang akan dibayarkan selama mereka dirumahkan.
Pada tanggal 3 April yang lalu saya menyebarkan angket perihal pemenuhan hak pekerja selama wabah Covid 19. Dari 42 responden yang terkena imbas kebijakan pencegahan dan penanggulangan wabah covid-19, terdapat 14 orang atau 33 persen pekerja yang upahnya tidak dibayarkan penuh. Bahkan 11, 4 persen upahnya dibayar kurang dari 50 persen upah per bulan.
Lantas, apakah hal tersebut benar di mata hukum? Dalam hal ini,  pengusaha tidak boleh melakukan pemotongan upah dengan dalih ketentuan pada Pasal 93 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi “Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.” Mengapa demikian? Karena ketentuan tersebut berlaku untuk pekerja yang tidak bekerja disebabkan adanya unsur kesalahan pada diri pekerja. Artinya, sudah pasti tidak ada unsur kesalahan pada diri pekerja yang tidak bekerja karena dirumahkan oleh pengusaha, bukan karena kesengajaan pribadi tanpa alasan oleh pekerja (absen).
Namun, pekerja pun tidak dapat memaksakan pembayaran upah dengan berlindung pada Pasal 93 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengusaha wajib membayar upah apabilapekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.” Adanya wabah Covid-19 tentu bukan karena kesalahan pengusaha, dan dalam situasi seperti saat ini, tidak ada satu pengusaha pun yang dapat menghindarinya.
Harus diketahui bahwa merumahkan pekerja maupun pelaksanaan pembayaran upah selama merumahkan pekerja, tidak diatur eksplisit dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan peraturan induk perihal ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, secara mendasar harus dipahami bahwa pemotongan upah tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pengusaha dengan alasan apapun, karena upah adalah bagian dari kesepakatan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha (lihat Pasal 1 Angkat (30) UU Ketenagakerjaan).
Artinya, merumahkan pekerja bukanlah alasan untuk memberikan upah di bawah yang seharusnya mereka terima. Hak-hak mereka sebagai pekerja tetap harus diberikan. Apabila tidak dipatuhi, maka kondisi ini disebut sebagai perselisihan hak, yang dapat diselesaikan secara non litigasi hingga litigasi.
Namun, jika karena ketidak mampuan, dan akhirnya terjadi pemotongan upah, maka ketentuan tersebut sudah harus tertuang dalam perjanjian kerja ataupun addendum. Pengusaha yang merumahkan pekerja dan membayar upah tidak sebagaimana upah/bulan yang biasanya diterima oleh pekerja, maka besarnya upah yang dibayarkan tersebut haruslah hasil dari kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, serta bukan hasil kebijakan sepihak yang dikeluarkan oleh pengusaha.
Bagaimana dengan penangguhan pembayaran upah? Maka lantas saya bertanya balik, untuk apa penangguhan? Apakah paham substansi dari penangguhan pembayaran upah yang tertuang dalam Pasal 90 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan? Penangguhan itu tidak berarti kekurangan yang tidak dibayarkan selama masa penangguhan, harus dilunasi oleh pengusaha. Justru penangguhan pembayaran upah merupakan legalitas bagi pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang ada (pemotongan dalam kondisi saat ini).
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah melalui kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah daerah harus turun tangan untuk menjaga keharmonisan hubungan industrial yang ada. Bukan sekadar mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan perihal pembatasan kegiatan usaha, namun lebih konkrit pelaksanaan hak pekerja selama masa pembatasan tersebut berlangsung, harus diatur secara konkrit. Bagaimanapun juga, pengusaha tidak akan memperolah keuntungan jika tidak ada pekerja sebagai salah satu unsur produksi. Sebaliknya, pekerja tidak akan mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarga jika bukan karena upah dari pengusaha. Hubungan simbiosis mutualisme ini harus selalu dijaga, bukan hanya untuk perkembangan dunia usaha, namun juga untuk kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan rakyat.(*)

Oleh: Nur Putri Hidayah A,Md, SH, MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Editor : Redaksi
Penulis : Opini