Indonesia dan Berhala Ego

Rabu, 16 Oktober 2019

Selasa, 03 Sep 2019, dibaca : 769 , MP, tamu

Banyak ujian yang dialami dan akan “mengancam” eksistensi Pancasila di masa mendatang. Perkembangan hajat seseorang atau sekelompok orang yang bersifat eksklusif dan menuntutut akseleratif klaim kebenaran eksklusifnya identik dengan “menantang” (memosisikan) Pancasila  berada dalam kondisi sangat istimewa untuk terus dan harus dijadikan sebagai kekuatan sakral dan fundamental untuk menjawabnya.
Kalau jargon yang terus dikumandangkan atau berkumandang di penjuru nusantara berbunyi Negara kesatuan Republik Infonesia (NKRI) sebagai harga mati, maka Pancasila pun tidak kalah asasinya dibandindangkan NKRI,  sehingga ketika Pancasila digunakan mengawal penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan atau terwujudnya kepentingan strategis kehidupan bangsa lainnya, maka hal ini identik dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan komitmennya.
Ajakan demikian itu merupakan kerelaan dan sekaligus “kegagahan” mengalahkan ego, apa ego diri sendiri atau kelompok. Al-kisah, pernah suatu hari ketika Nabi tengah berbicang-bincang dengan para sahabat dalam suatu majelis, tiba-tiba lewat rombongan yang sedang mengantar jenazah. Secara spontan Nabipun berdiri untuk menghormatinya. Namun salah seorang sahabat membisiki beliau, bahwa jenazah yang baru saja lewat tersebut adalah jenazahnya seorang Yahudi. Mendengar pemberitahuan seperti itu, Nabipun menyatakan bahwa jika ada anak Adam meninggal dunia, tidaklah boleh dibeda-bedakan keyakinan hidupnya dan  harus dihormatinya.
Didikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tersebut merupakan teladan bermaknakan egalitarianisme atau inkusifisme beragama, yang mengajak setiap orang wajib diperlakukan secara terhormat, bermartabat, dan sederajat. Perbedaan agama, status sosial, dan kedudukan tidak boleh dijadikan alat mendiskriminasikan  sesamanya.
Kalau manusia sudah bisa saling menghormati atau memartabatkan sesamanya, tentulah tidak akan sulit terwujud atmosfir kehidupan damai dan membahagiakan. Istilah kekerasan, kekacauan, radikalisme, peminggiran orang kecil, ujaran kebencian, dan ekstrimitas, barangkali tidak akan pernah menjadi ”bahasa” akrab menakutkan di masyarakat, manakala prinsip saling memperlakukan sederajat dan berekeadban dikedepankan.
Sila kedua Pancasila sudah tegas menyebutkan ”kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang sejatinya mengajarkan pada setiap elemen bangsa ini supaya setiap ucap, sikap, dan perilakunya  tidak mengedepankan ego atau keakuannya. Nilai-nilai keadaban, kemanusiaan, dan keadilan tidak akan pernah membumi sepanjang ego yang ”diberhalakan” manusia.
Negeri ini tetap kesulitan menghilangkan stigma  Gunnar Myrdal sebagai ”negara lembek” (soft state), jika setiap elemen bangsa ini, apapun agamanya, masih lebih terfokus menyembah keakuannya, misalnya untuk menjadi yang paling berkuasa, paling istimewa, atau paling segala-galanya.
Seseorang yang bisa menempatkan dirinya bukan sebagai ”aku” diantara manusia lain, tentulah kehadirannya  bisa diterima dan disambut gembiran oleh sesamanya ini sebagai unsur yang membingkai dan menguatkan, dan bukan sebagai sel keropos yang melemahkan dan menghancurkan.
Seseorang menjadi radikalis atau teroris tidak lepas dari faktor ego. Jika tidak karena kuatnya menempatkan ego, khususnya ego merasa menang, benar, pantas, atau  paling berhak, tentulah dirinya tidak akan sampai memproduksi kekerasan sebagai instrumen. Dirinya akan melihat orang lain sebagai ”pembutuh” hak hidup selamat, aman, nyaman, dan bahagia, jika egonya tidak dijadikan sebagai ”hakim” bermata buta.
Mengalahkan ego atau keakuan bukanlah pekerjaan gampang. Sepertinya setiap orang tidak sulit untuk keluar jadi pemenang dalam mengalahkan ego, atau ego bisa ditundukkan tanpa harus mengerahkan banyak enerji, padahal dalam realitasnya, tidak sedikit kita jumpai elemen masyarakat, khususnya dari kalangan punggawa  yang ”kalah” bertarung dengan keakuannya.
Sifat memasyarakatnya manusia yang tergambar dalam hubungan antar manusia, antara ”aku” dan orang lain dalam hidup bersama bukan sekedar didasarkan kepada motif-motif naif yang tersembunyi dalam batinnya, melainkan mempunyai akar yang lebih mendasar, seperti berakar pada perasaan cinta kasih menurut istilahnya Gabriel Marcel, atau menurut Emmanuel Levinas bahwa pendekatan sesama itu bukan bertitik tolak dari motif kebutuhan sendiri, tetapi kehadiran orang lain sebagai subyek humanistik yang harus disayangi (dilindungi).
Hubungan antara ”aku” dan orang lain itu didasarkan pada hubungan etis dan hubungan kewajiban. Sementara menurut Martin Heidegger dinyatakan bahwa hubungan antar manusia itu adalah mutlak diperlukan, karena justru dalam relasinya dengan orang lain itulah yang menentukan eksistensinya selaku manusia. Heidegger menggambarkan pendiriannya ini dengan ungkapan ”Sein ist Mit-sein” atau eksistensi manusia adalah eksistensi bersama.  Fuad Hassan bahkan menyatakan bahwa keterlibatan seseorang dalam kehidupan bersama mutlak diperlukan, sebab hanya lewat bentuk keterlibatan itulah diri manusia akan menemukan kepribadiannya.
Gabriel Marcel dalam menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial dengan menggunakan istilah ”Esse est co-est” artinya ada berarti ada bersama. Bersama (melebur) dengan manusia lain bermakna ”adanya” dirinya.
 Dari beberapa pikiran itu, dapat dikonklusikanbahwa sesungguhnya sifat sosialitas manusia itu merupakan suatu keniscayaan yang mutlak, yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat dihindari oleh siapapun sejauh ia menghendaki tetap berdiri di atas sifat-sifat kemanusiaannya.
Faktanya,  sebagian oknum aparat pemerintah masih tidak sedikit yang gampang terjebak dalam suatu prinsip menggampangkan urusan rakyat dan menasbihkan urusan ego atau menyembah keakuannya, seperti derita yang menimpa rakyat di wilayah rentan, katakanlah wilayah terluar atau pedalaman, yang sebatas ditempatkan atau diwacanakan sebagai bagian dari bencana instan atau “eksaminasi psikologis”, yang kurang mendapatkan perhatian istimewa.
Ironisnya lagi, mereka ”memaksa” rakyat untuk menerima realitas dengan sabar, dan bukannya disikapinya sebagai gugatan kalau komplikasi yang dialami rakyat adalah indikasi kegagalannya dalam menerjemahkan kebutuhan empirik rakyat, atau masih ”setengah hatinya” dalam mengamalkan pesan kemanusiaan dan keadaban dalam Pancasila.
Seharusnya ketika rakyat masih menghadapi beragam keprihatinan dengan secepatnya mereka turun tangan dengan lebih dulu menjauhkan paradigma  viktimisasi (menumbalkan) rakyat dan mengedepankan prinsip, bahwa doktrin keadilan sosial dan pemanusiaan manusia wajib membumi (menusantara) setiap waktu di penjuru nusantara ini. Kalau ini belum terwujud, berarti yangg menang sebagai ”berhala” masihlah ego yang disupremasikan mendustai ideologi.

Oleh: Abdul Wahid
Pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
dan pengurus AP-HTN/HAN dan penulis sejumlah buku korupsi



Rabu, 16 Okt 2019

PSM Partai Neraka Arema

Loading...