MalangPost - Jarak Rumah ke Sekolah Tak Akurat, Akibatnya Terpental di Luar Zonasi

Senin, 06 Juli 2020

  Mengikuti :


Jarak Rumah ke Sekolah Tak Akurat, Akibatnya Terpental di Luar Zonasi

Jumat, 05 Jun 2020, Dibaca : 15327 Kali

MALANG - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi SD dan SMP Negeri Kota Malang secara online tutup Jumat (5/6) malam nanti. Tepatnya pukul 00.00 WIB. Namun  masalah masih saja menghampiri warga yang mendaftarkan anaknya. Akibatnya MCW dan dewan mendesak evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

   Baca juga : Lancar Jelang Penutupan


Jelang pendaftaran ditutup, warga mengungkapkan kekecewaan mereka. Setelah alami gagal registrasi karena server down, kali ini ditambah akurasi kordinat Google Maps yang menjadi acuan jarak rumah siswa ke sekolah.

 Baca juga : Disdikbud Pilih Sistem PPDB Tak Aman


Dewi, salah seorang warga mengeluhkan persoalan tersebut. Rumahnya yang berjarak 1.100 meter ke sekolah menjadi hampir dua kali lipat menurut ukuran Google Maps. Itu terjadi karena pengukuran jalan yang lebih jauh melingkar dari rute terdekat.
Hasil kordinatnya lebih jauh dari jarak sebenarnya. Dengan kejadian tersebut anaknya yang harusnya bisa masuk SMPN 5 menjadi tidak diterima. Akhirnya ia berharap bisa masuk sekolah pilihan kedua atau ketiga. "Tapi apa ya mungkin, soalnya sekolah kedua dan ketiga jaraknya lebih jauh lagi," katanya.

  Baca juga : Janjinya Lancar, Nyatanya Error


Ketua PPDB SMPN 5 Malang Marindha,  S.Pd, MM  mengatakan, jarak yang terukur di Google Maps menjadi acuan diterimanya siswa. Terkait dengan ketidakakuratan jarak rumah dengan sekolah ia memastikan tak bisa mengintervensi.
Sebab semuanya telah disetting dengan program yang tidak bisa diubah. "Seharusnya memang ada tenaga IT di Dinas (Disdikbud) untuk bisa menentukan jarak terdekat, jadi betul-betul akurat," ucapnya.  


Sementara itu, Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Pemkot Malang memperbaiki dan memaksimalkan komunikasi dan peran Komite Sekolah. Hal ini menjadi catatan penting melihat kembali terjadinya kekacauan dalam sistem PPDB di Kota Malang beberapa hari terakhir.
MCW menilai instansi terkait tidak serius melancarkan proses penyelenggaraan pendidikan. Sebab masalah PPDB kembali terjadi berkaitan dengan alasan server down dan sistem online PPDB yang tahun lalu juga bermasalah.


Hal ini ditegaskan Unit Pendidikan Publik MCW Ahmad Adi soal kinerja Disdikbud yang belum melaksanakan tugasnya. “Kami melihat ini menjadi salah satu wujud ketidakseriusan Pemkot Malang dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Tahun lalu bermasalah, tahun ini juga bermasalah,” tegas pria yang akrab disapa Adi ini saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang.
Tidak hanya PPDB yang bermasalah, hal yang paling krusial dicatat MCW yakni tentang Komite Sekolah. Tuntutan MCW sejak tahun 2018 sudah dilayangkan agar Pemkot Malang melakukan revitalisasi peran Komite Sekolah.


Sebab Komite Sekolah memiliki peran penting.  Salah satunya menjadi pihak luar yang memonitoring dan mengawasi jalannya penyelenggaan pendidikan di sekolah-sekolah seakan-akan tidak dimaksimalkan. Anggapan yang ada, Komite Sekolah hanya dibutuhkan ketika membutuhkan tanda tangan saja.
“Padahal peran Komite Sekolah ini adalah pengawasan, terutama pada anggaran sekolah. Perannya jelas ada dalam Permendikbud soal Komite Sekolah. Tetapi seakan-akan tidak diperankan. Kami ingin menuntut kembali sejauh mana peran Komite Sekolah ini,” tegasnya.


Hal ini dikatakan Adi, karena bersamaan dengan kembali kacaunya sistem PPDB Kota Malang, terdapat pula aduan dari beberapa anggota Komite Sekolah. Aduan terkait penyaluran Dana Bosda.
Sementara itu berkaitan dengan PPDB, MCW sudah menerima banyak keluhan masyarakat yang masuk melalui portal pengaduang online MCW. “Kami banyak dapat keluhan soal server lemot sampai tidak bisa input data dengan lancar. Ini jadi catatan kami juga, akan kami telusuri bagaiaman sistem perencanaanya lalu sarprasnya bagaiamana dari awal. Harus ada evaluasinya,” tegas Adi.


Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Kota Malang H Ahmad Wanedi menegaskan DPRD Kota Malang hanya akan menerima alasan server down dalam sisem PPDB tahun ini saja. Jika terjadi lagi tahun depan akan dilakukan evaluasi besar terhadap kinerja sistem di Disdikbud.
Wanedi menyampaikan tahun lalu, masalah ada pada sistem zonasi, tahun ini ada pada server down yang kedua-duanya sama-sama dilakukan secara online. Menurutnya permasalahan tahun ini memang berbeda dengan tahun lalu,  akan tetapi sama berkaitan dengan jaringan sistem server.


Maka dari itu evaluasi akan dilakukan pada sistem jaringan server di Dikbud nantinya. Akan tetapi Komisi D DPRD Kota Malang masih akan melihat hingga masa pendaftaran PPDB online berakhir.
“Kami dapat laporan hari ini katanya sudah kurang lebih 10 ribu sudah bisa daftar. Hanya masih ada masalah di penempatan zonasi ada yang zonanya tak  tepat,” paparnya. (imm/ica/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Redaksi