Jerat Hukum Penolak Jenazah CORONA

Rabu, 27 Mei 2020

  Mengikuti :


Jerat Hukum Penolak Jenazah CORONA

Kamis, 16 Apr 2020, Dibaca : 2091 Kali

Penanggulangan Corona Virus Desease 19 (Covid-19) di Indonesia masih belum muncul titik terang. Segala kebijakan dari Pemerintah telah dikeluarkan namun korban-korban yang terinfeksi semakin hari semakin bertambah. Jumlah orang yang positif Covid-19 sudah mencapai ribuan. Namun tidak diikuti dengan angka kesembuhan yang hanya pada angka ratusan. Bahkan angka kematian orang akibat serangan infeksi Covid 19 sudah mencapai angka ratusan pula.


Ancaman Covid 19 ternyata juga berimbas pada korban yang meninggal akibat virus tersebut. Imbasnya telah terjadi kendala pada beberapa pemakaman jenazah Covid 19 di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia menolak pemakaman jenazah Covid 19 di wilayah yang dekat dengan pemukiman mereka. Menurut mereka jenazah tersebut akan menjadi sumber masalah yang dapat menjadi penularan Corona di wilayahnya. Atas aksi tersebut berakibat proses pemakaman tidak berjalan lancar karena terhalangi dengan aksi penolakan tersebut.


Aksi penolakan jenazah seharusnya tidak boleh dilakukan karena dapat dijerat hukum. Pasal 178 KUHP menyebutkan “Barang siapa yang dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat  ke kuburan yang diizinkan diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.” Dasar hukum tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penolakan jenazah Covid 19 karena dapat dijerat penjara jika dilanggar.


Berdasarkan isi aturan di atas para penegak hukum bisa langsung bertindak apabila terjadi penolakan jenazah tanpa menungu laporan dahulu karena masuk delik murni. Artinya ketika para penegak hukum telah mengetahui terjadi penolakan jenazah yang dilakukan masyarakat, para penegak hukum bisa langsung bertindak. Penegak hukum tidak perlu menunggu aduan kerugian terlebih dahulu dari masyarakat sebagai penegasan terjadinya tindak pidana layaknya delik aduan.


Penegakan hukum terhadap penolakan pemakaman jenazah di Indonesia telah dilakukan oleh jajaran kepolisian Indonesia. Salah satunya Polda Jateng telah menetapkan tiga tersangka atas dugaan provokasi penolakan jenazah perawat yang meninggal akibat Corona di Desa Sewakul, Unggaran Barat Kabupaten Semarang (Tribunnews: 2020). Para pelaku diduga memprovokasi 10 (sepuluh) warga untuk memblokade menuju pemakaman. Sehingga mengakibatkan para petugas pemakaman yang hendak melaksanakan tugasnya merasa ketakutan dan membatalkan pemakaman di area tersebut.


Fenomena penolakan jenazah korban Corona di Indonesia tidak hanya terjadi di Kabupaten Semarang saja, melainkan terjadi di daerah-daerah lain. Penolakan jenazah juga terjadi di Cianjur (Kompas: 2020). Jenazah merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19. Warga setempat keberatan jika jenazah tersebut dimakamkan di TPU Sirnalaya karena takut masyarakat setempat tertular dari virus jenazah tersebut. Kemudian di Pasuruan, Gowa, Depok, Makasar juga terdapat beberapa masyarakat yang menolak pemakaman jenazah yang positif maupun dugaan Corona. Alasan penolakan pun juga sama. Yaitu takut tertular virus yang berasal dari jenazah jika dimakamkan di daerah tersebut.


Kedudukan hukum dalam menanggapi fenomena penolakan jenazah d itengah pandemi Corona harus menjalankan salah satu hakekat dari fungsi hukum. Hukum memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan dalam hukum dilakukan sebagai bentuk pengamatan tentang serangkaian kondisi dan fakta di lapangan apakah sesuai dengan amanat hukum. Dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah pasal 178 KUHP yang mengatur larangan penolakan jenazah. Ketika ada perilaku masyarakat yang tidak sesuai amanat hukum tersebut di sinilah fungsi hukum untuk segera menindak para pelanggar dengan ganjaran sanksi yang telah ditentukan.


Hakekat pelaksanaan pengawasan hukum perlu dilakukan menjadi dua bagian, yaitu pengawasan secara preventif dan represif agar masyarakat bisa mematuhi aturan. Pengawasan preventif ini merupakan bagian pencegahan kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum dalam hal ini melanggar pasal 178 KUHP. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara penanganan pemakaman jenazah Corona yang tepat.


Kemudian pentingya edukasi tentang penularan Corona tidak ditularkan melalui jenazah yang sudah meninggal. Ketika masyarakat paham akan hal tersebut maka potensi-potensi penolakan jenazah tidak akan terjadi karena tidak akan panik dan bingung dalam menyikapi jenazah Corona. Selain itu juga juga perlu dibarengi seruan kepada masyarakat bahwa penolakan jenazah Corona bisa dijerat hukum dengan aturan yang berlaku.


Langkah pengawasan selanjutnya adalah pengawasan represif sebagai tindak lanjut dari upaya pengawasan preventif. Langkah represif dilakukan jika langkah preventif tidak berhasil. Ketika upaya-upaya pencegahan telah dilakukan sebagai antisipasi agar masyarakat tidak melakukan penolakan jenazah namun tetap dilanggar, maka pengawasan represif perlu dilakukan. Upaya represif merupakan bentuk penegakan hukum lebih tegas kepada para pelanggar aturan. Melalui penegakan hukum, para penolak jenazah akan ditindak secara hukum berdasarkan pasal 178 KUHP untuk mempertangungjawabkan perbuatannya, baik melalui penjara atau denda.


Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil poin penting bahwa dalam hukum Indonesia ada aturan larangan penolakan pemakaman jenazah Corona dan dijerat hukum jika dilanggar. Akan tetapi hakekat hukum sebagai pengawasan harus berjalan. Upaya preventif melalui edukasi masyarakat tentang menyikapi jenazah Corona perlu dilakukan agar paham. Kemudian upaya represif penegakan hukum juga perlu ditegakkan jika upaya represif tidak berjalan.


Aturan tanpa penegakan hukum tidak akan bisa mewujudkan amanat dari isi aturan tersebut. Aparat hukum yang memilki kewenangan dalam menindak para penolak jenazah berdasar aturan yang sudah tersedia. Pihak kepolisian harus berani mengambil langkah tegas kepada para penolak jenazah. Karena jika tidak ada ketegasan sebagai upaya awal dari kepolisian dapat berdampak pada meningkatnya para pelaku penolakan jenazah di tengah pandemi Corona ini. Ketika upaya hukum tersebut dilakukan dengan maksimal, maka akan mencegah terjadinya kembali penolakan jenazah Corona di Indonesia.(*)

Oleh : Aditya Prastian Supriyadi
Pemerhati Hukum yang Sedang Merantau di Malang

Editor : Redaksi
Penulis : Opini