Kartu Kredit Pemerintah, Implementasi dan kemanfaatannya

Rabu, 16 Oktober 2019

Jumat, 30 Agu 2019, dibaca : 1118 , MP, tamu

Pada tanggal 28 September 2017 Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-17/PB/2017 sebagai landasan hukum untuk melakukan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan belanja APBN. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengimplementasikan salah satu Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, khususnya terkait pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan memanfaatkan instrument keuangan modern serta untuk mendukung insklusi keuangan dan meminimalisir uang tunai yang beredar.
Pelaksanaan uji coba penggunaan kartu kredit yang efektif mulai dilaksanakan di triwulan IV tahun 2017 tersebut dilakukan secara bertahap. Tahap I diimplementasikan pada satker Istana Kepresidenan Jakarta, Sekretariat Negara, Sekjen Kemenkeu, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal, PPATK dan KPK RI. Tahap II uji coba diimplementasikan pada seluruh satker vertikal lingkup Ditjen Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN).
Selanjutnya di sepanjang tahun 2018 uji coba pembayaran dengan kartu kredit berkembang diimplementasikan pada satker-satker Kementerian Negara/Lembaga baik yang ada di pusat maupun di daerah yang secara sukarela mau mengikuti uji coba. Di masa percobaan implementasi kartu kredit tersebut, Pemerintah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BRI, BNI,  Mandiri dan BTN yang menyediakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi satker yang memiliki rekening Bendahara Pengeluaran di salah satu anggota HIMBARA tersebut.
Saat KKP dilaunching secara resmi oleh Menteri Keuangan dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2018, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Politisi yang juga pengamat ekonomi ada yang menilai bahwa kebijakan ini menimbulkan kesan seolah-olah pemerintah tidak memiliki kas yang cukup untuk membiayai belanja APBN, sehingga perlu menggandeng Bank Pemerintah.
Salah seorang anggota DPR RI, menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak pada pengusaha kecil yang selama ini menjadi pemasok pemerintah untuk melayani belanja negara.  Pengusaha kecil sebagai suplier pemerintah yang tidak memiliki mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk melayani belanja dengan kartu kredit berpotensi tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas kegiatan belanja APBN.
Dilain pihak Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menginisiasi penggunaan kartu kredit menjelaskan bahwa penggunaan kartu kredit ini merupakan salah satu metode alternatif  baru dalam transaksi belanja APBN. Khususnya dalam penggunaan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk bertransaksi sekaligus meminimalisir penggunaan uang tunai (cashless) dalam belanja APBN.
Saat launching penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penggunaan uang tunai secara berlebihan berpotensi menimbulkan kecurigaan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU) maupun pembiayaan terorisme.
Pengamat ekonomi lainnya, menilai bahwa penggunaan kartu kredit dapat meningkatkan efesiensi antara lain mengurangi/mempercepat waktu transaksi sekaligus juga meningkatkan pengawasan. Efesiensi juga terjadi dalam ketersediaan uang tunai pemerintah, karena uang tunai yang akan ditarik Bendahara Pengeluaran untuk membayar belanja yang menggunakan kartu kredit akan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil yang telah dibelanjakan.
Selama ini, ditengarai Bendahara Pengeluaran seringkali menarik uang persediaan yang dikelolanya dalam bentuk tunai secara berlebihan karena tidak dihitung secara cermat kebutuhannya. Kelebihan lainnya dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah adalah bahwa pengawasan atas belanja Kementerian Negara akan menjadi lebih baik dan paperless karena semua transaksinya, kapan, untuk apa dan dimana akan tercatat secara elektronik di sistem perbankan. Sehingga bila sewaktu-waktu diperlukan datanya bisa disajikan secara cepat dan akurat serta mengurangi resiko penyelewengan dan penyalahgunaan.
Pada tanggal 31 Desember 2018,  telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 196/PMK.05/2018 tentang Tatacara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. PMK tersebut mendefinisikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.
PMK tersebut juga mengatur bahwa terhitung mulai 1 Juli 2019 diimplementasikan secara penuh penggunaan KKP dalam pelaksanaan belanja APBN yang menggunakan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Dalam implementasinya, sebanyak 40 persen UP yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker akan menggunakan KKP sedangkan sisanya 60 persennya masih menggunakan uang tunai yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini memiliki beberapa manfaat dan kelebihan sebagai. Pertama, Fleksibel yakni memiliki kemudahan dalam penggunaannya dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin EDC. Kedua, aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai.
Ketiga, Efektif dalam mengurangi Uang Persediaan yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) yang perlu disiapkan pemerintah dari transaksi UP. Keempat, Akuntabel yakni terpenuhinya akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan Uang Persediaan KKP.
Keuntungan lain dari implementasi KKP ini bagi satker adalah bahwa bank penerbit KKP membebaskan satker dari biaya penggunaan KKP yang meliputi biaya keanggotaan (membership fee), biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM dan e-banking, biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit), biaya penggantian kartu kredit karena hilang/dicuri/rusak, biaya penggantian PIN, biaya copy billing statement, dan lain sebagainya.
Para vendor/merchant juga tidak diperkenankan mengenakan biaya tambahan/surcharge bagi satker yang menggunakan KKP untuk belanja APBN. Dalam penggunaan KKP, biaya yang dibebankan pada APBN hanya biaya materai. Dalam implementasinya sejak uji coba sampai saat ini berdasarkan informasi dari satker yang telah melakukan belanja menggunakan KKP memang masih ditemukan adanya kendala yang dihadapi satker khususnya terkait dengan masalah perpajakan dan isu adanya vendor/merchant yang mengenakan biaya tambahan/surcharge pada transaksi menggunakan KKP.
Karenanya Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama seluruh jajarannya di Kantor Wilayah dan Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah terus berupaya untuk mengedukasi satker K/L di wilayah kerjanya guna memberikan pemahaman terkait implementasi KKP. (*)

Penulis : Teddy ST. M.Si
Kepala KPPN Malang



Senin, 14 Okt 2019

Orkestrasi Buzzer

Sabtu, 12 Okt 2019

Melanjutkan Cita-cita Habibie

Loading...