MalangPost - Kecewa Penerima JPS Covid-19 Tak Sesuai Usulan, Warga Sukoharjo Tolak Bantuan Pemkot

Kamis, 06 Agustus 2020

  Mengikuti :

Kecewa Penerima JPS Covid-19 Tak Sesuai Usulan, Warga Sukoharjo Tolak Bantuan Pemkot

Kamis, 23 Apr 2020, Dibaca : 4260 Kali

MALANG - Warga Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ,kecewa lalu menolak bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemkot Malang. Pasalnya jumlah penerima bantuan  dampak Covid-19 itu tak sesuai yang diusulkan warga. Mereka akhirnya menggalang dana sendiri untuk bantu sesama yang membutuhkan.


Salah satu RW di kelurahan tersebut, yakni RW 06 membagikan paket sembako kepada 130 PKL, Kamis (23/4) .  Para PKL penerima bantuan sembako ini sebelumnya diusulkan sebagai peneirma bantuan. Mereka juga membentang banner tentang kegiatan pembagian paket sembako. Salah satu tulisan pada banner tersebut berbunyi, ‘Pembagian Sembako dari RW 06’ pada bagian bawah banner terdapat tertulis, ‘(Bukan dari Pemkot)’

   Baca juga : Alokasi Anggaran Tak Cukup


Untuk diketahui, jenis bantuan yang seharusnya diterima berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu per warga pada setiap bulan. Bantuan tersebut rencananya diberikan dalam jangka waktu tiga bulan. Jadi total bantuan sebesar Rp 900 ribu.
Ketua RW 06 Sukoharjo Umar Munir menjelaskan masalah ini berawal dari rencana pemberian bantuan untuk warga terdampak Covid-19. “Awalnya RW diminta mendata PKL untuk terima bantuan dari pemkot. Data awal di RW 06 sebanyak 130 warga terdampak Covid-19. Ternyata bantuan hanya diberikan untuk 18 orang. Itu pun untuk satu kelurahan,” urai Umar. 

Akhirnya sepakat semua RW menolak bantuan tersebut.
Umar berinisiasi menggunakan kas RW untuk membeli paket sembako kepada warga yang namanya tak muncul sebagai penerima bantuan  walau sebelumnya telah terdata. “Masyarakat  menggunakan kas RW dan sumbangan dari warga mampu dan pertokoan yang ada di RW 06. Hingga akhirnya bisa mengumpulkan 130 paket sembako," tambah Umar.


Bantuan dari swadaya masyarakat diserahkan di utara Masjid Noor Jalan Prof. Moch. Yamin, Kelurahan Sukoharjo.
Informasi yang diperoleh Malang Post, awalnya pendataan yang dilakukan kelurahan Sukoharjo berdasarkan Surat Edaran Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang No 511/858/35.73.412/2020. Surat tertanggal 23 Maret 2020 ini meminta perangkat kelurahan mendata warga terdampak Covid-19 yang sehari-hari menjadi PKL.


Ketua RW 04 Sukoharjo Yusuf mengaku pihaknya juga menolak bantuan yang yang kini jadi polemik itu. Ia menduga persoalan ini terjadi karena ada miss komunikasi. Sebenarnya warga di Kelurahan Sukoharjo yang dapat bantuan sebanyak 26 orang. Rinciannya, empat warga sebagai penerima bantuan golongan Program Keluarga Harapan (PKH), empat warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sisanya  untuk 18 warga yang merupakan PKL. Namun berdasarkan data di RW 04, jumlah PKL bukan 18 orang tapi sebanyak 75 PKL.  
“Kami tidak mau nanti ada salah persepsi di masyarakat, karena data dan bantuan yang turun tidak sesuai. Akhirnya kami menolak saja. Bukan apa-apa, supaya  tidak jadi keributan. Dan sepertinya ada miss komunikasii,” ungkap Yusuf.


Mereka juga akan  mengadakan pembagian sembako kepada warga terdampak Covid-19 secara swadaya. Rencananya digelar pekan depan. Tujuannya membantu warga yang sempat terdata sebagai penerima bantuan.  

 

Kelurahan Hanya Mendata
Lurah Sukoharjo Munadi menjelaskan pemberian bantuan yang menjadi polemik di kelurahan yang dipimpinnya karena miss komunikasi. Ia mengakui ada perangkat RT dan RW yang diminta mendata PKL terdampak pandemi virus Corona di wilayah masing-masing.  


Permintaan itu berawal dari instruksi Diskopindag yang diteruskan pihaknya ke tingkat RW dan RT, pada Maret 2020 lalu.
“Setelah datanya diserahkan ke Diskopindag, kami mendapatkan bantuan bagi 26 warga Sukoharjo yang terdampak. Ini yang terverifikasi dari dinas, bukan kelurahan yang menentukan. Data ini kami sampaikan ke tingkat RW,” bebernya.


26 warga itu sudah sesuai kriteria penerima bantuan. Di antaranya bekerja sebagai PKL.
Hasil verifikasi inilah yang kini jadi masalah. Sementara di sisi lain, bantuan belum dicairkan.
“Saat kami jelaskan bahwa satu kelurahan hanya 26 warga saja yang terverifikasi,  kami sudah jelaskan bahwa kelurahan hanya menjadi fasilitator. Sedangkan yang menentukan Diskopindag yang indikatornya ditentukan mereka. Yang saya tahu salah satunya penghasilan per bulan dibawah Rp 700 ribu,” jelas  Munadi.


Ia mengakui, beberapa ketua RW, salah satunya Ketua RW 06 sempat mengungkapkan kekecewaannya. Karena pendataan yang dilakukan di lingkungan RW menunjukan kurang lebih 130 warga yang terdampak. Akan tetapi hanya 26 warga Kelurahan Sukoharjo  saja yang terverifikasi dan akan mendapat bantuan.
“Jadi bantuan itu belum cair. Tetapi karena hanya 26 yang terverifikasi, akhirnya mereka swadaya sendiri. Saya tekankan, kami pihak kelurahan hanya fasilitator,  kami tidak ikut verifikasi,” kata dia. (ica/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Francisca Angelina