KPK Wajibkan Publikasi Sumbangan Covid-19

Minggu, 31 Mei 2020

  Mengikuti :


KPK Wajibkan Publikasi Sumbangan Covid-19

Kamis, 16 Apr 2020, Dibaca : 3150 Kali

JAKARTA - Ini peringatan bagi semua pemerintah daerah (pemda). KPK mengingatkan sumbangan masyarakat yang diterima institusi pemerintah terkait penanganan virus Corona wajib dipublikasi. Hal itu sebagai bentuk transparansi.
Permintaan KPK tersebut disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dari pusat hingga daerah. Surat bernomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020  itu ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri.


Untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, Firli meminta institusi pemerintah mengadministrasikan segala bentuk sumbangan. Kemudian mempublikasikan ke masyarakat luas termasuk penggunaannya.
"Instansi dapat memanfaatkan situs resmi yang dikelola oleh masing-masing instansi untuk memublikasikan kepada masyarakat terkait penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima," kata Firli dalam keterangan tertulis.  


Ia menyarankan agar penggunaan sumbangan atau bantuan yang diterima bisa dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran.
"Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengumpulan dan penyaluran sumbangan terkait pandemik Covid-19," ucap jenderal bintang tiga itu.


Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona (Covid-19), Achmad Yurianto mengatakan pihaknya telah menerima donasi dari masyarakat lebih dari Rp196 miliar  per Senin (13/4) lalu.


Sementara itu, jumlah pasien positif terinfeksi virus Corona (Covid-19) di Indonesia per Rabu (15/4) secara kumulatif mencapai 5.136 kasus. Dari jumlah itu, 469 orang meninggal dunia dan 446 orang dinyatakan telah sembuh. "10 kematian terkonfirmasi hari ini," kata Yuri, kemarin. (cni/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Net