LOCKDOWN

Rabu, 27 Mei 2020

  Mengikuti :


LOCKDOWN

Senin, 16 Mar 2020, Dibaca : 1572 Kali

Tiba-tiba netizen gaduh meminta pemerintah melakukan lockdown. Melalui beragam platform media sosial (medsos) seruan untuk lockdown disuarakan sejumlah figur publik. Melalui media pertemanan WhatsApp (WA), beberapa orang juga meminta negeri ini di lockdown. Beberapa kota di tanah air ada yang dinyatakan di lockdown. Beberapa lembaga pendidikan juga melakukan lockdown di beberapa sekolah dan kampus.

            Menurut istilah Bahasa Inggris, lockdown atau bisa diartikan kuncian merupakan situasi dimana orang tidak diizinkan masuk atau meninggalkan gedung atau area tertentu secara bebas karena sebuah keadaan darurat. Lockdown merupakan standar protokol darurat yang biasanya untuk mencegah orang meninggalkan suatu daerah. Protokol kedaruratan ini biasanya diajukan oleh seseorang yang punya otoritas seperti pimpinan negara atau kepala daerah.

            Terkait wabah virus Covid-19, lockdown dilakukan oleh pemerintah China di provinsi Hubei. Selanjutnya menyusul di Daegu Korea, Italia, Denmark, Filipina, Irlandia, dan mungkin berkembang di beberapa negara lain. Upaya lockdown ditempuh beberapa negara guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Lantas bagaimana dengan di Indonesia? Di beberapa wilayah, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus? Apakah lockdown perlu segera diterapkan?

 

Sikap yang Terbelah

            World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dunia telah menetapkan virus Covid-19 sebagai pandemi. Penetapan pandemi karena penyakit yang disebabkan oleh virus ini telah menyerang banyak orang di seluruh dunia dalam waktu yang berdekatan. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan kementerian terkait agar melakukan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global Covid-19 ini.

            Sikap sejumlah negara menyikapi pandemi Covid-19 terbelah. Ada negara yang melakukan lockdown, sementara ada juga negara yang tidak melakukan lockdown. Masing-masing keputusan dengan melakukan lockdown atau tidak punya konsekuensi sendiri-sendiri. Ada yang menilai wabah Covid-19 ini sebagai wabah seperti layaknya penyebaran virus berbahaya lain yang sebelumnya terjadi. Jadi tak perlu disikapi sampai dengan melakukan lockdown.

            Sementara sejumlah pihak lain menganggap peristiwa ini sudah sangat mencekam. Korban jumlahnya juga terus meningkat, yang meninggal juga terus bertambah. Di Indonesia sendiri beberapa pejabat tinggi negara, termasuk ada menteri yang telah dinyatakan positip Covid-19. Tak salah kalau ada sejumlah pihak yang menilai wabah ini sudah sangat serius, hingga perlu upaya lockdown.

            Di dunia pendidikan juga terbelah. Seperti yang telah beredar di medsos dan WhatsApp, sejumlah kampus telah menyatakan diri menutup kampusnya. Beberapa kampus telah menggantikan perkuliahan tatap muka di kelas diganti dengan perkuliahan daring. Namun tak semua kampus melakukan hal yang sama. Beberapa kampus memilih tak terlalu panik, namun tetap melakukan antisipasi dan pencegahan terhadap merebaknya virus Covid-19 bagi warga kampusnya masing-masing.

            Sejumlah sekolah di beberapa daerah juga ada yang meminta murid-muridnya untuk belajar di rumah. Permohonan belajar di rumah minimal untuk 2 minggu ke depan sambil menunggu perkembangan situasi. Namun upaya lockdown di sekolah-sekolah juga tidak berlaku secara massal. Walaupun tak melakukan lockdown di semua sekolah, sejumlah kebijakan teknis terkait antisipasi dan upaya membangun kewaspadaan di sekolah sudah dilakukan.

            Di sejumlah daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten juga berbeda-beda cara dalam penyikapan merebaknya wabah ini. Pemrov DKI Jakarta misalnya, Gubernur Anis Baswedan telah menutup sejumlah tempat wisata di Jakarta dan meniadakan hari bebas kendaraan bermotor (car free day). Sementara di Malang, car free day yang biasa berlangsung setiap hari Minggu pagi masih tetap ada dan justru digunakan untuk sosialisasi terkait virus Covid-19 ini.

 

 

Protokol Komunikasi Covid-19

            WHO telah mengeluarkan protokol dalam menangani permasalahan ini. Protokol komunikasi Covid-19 perlu dilakukan pemerintah dengan baik agar tak menciptakan kepanikan di masyarakat. Pemerintah hendaknya mengomunikasikan standar penanganan yang jelas hingga tak menimbulkan penafsiran yang terbelah di masyarakat. Para penyampai pesan (komunikator), para pejabat publik juga harus satu suara, biar tak membingungkan.

            Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 WNI yang positip terkena virus Covid-19 waktu itu langsung ciptakan kepanikan dan kebingungan. Apalagi Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto waktu itu menyebut kota Depok sebagai asal daerah pasien yang terkonfirmasi positip Covid-19. Kondisi ini semakin diperparah Wali Kota Depok, Jawa Barat, Mohammad Idris Abdul Somad yang menyebut identitas lengkap pasien.

            Kondisi ini menunjukkan bahwa belum ada protokol komunikasi yang jelas dari pemerintah pusat sampai ke tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Kesimpangsiuran komunikasi yang terjadi justru semakin diperparah oleh produsen konten berita bohong (hoaks) di medsos yang semakin bikin keruh keadaan. Beragam kabar bohong yang belum terkonfirmasi akurasinya justru dipercaya masyarakat. Komunikasi krisis kesehatan yang dilakukan pemerintah juga terhalang oleh masifnya hoaks.

            Kondisi ini memang telah disadari oleh pemerintah hingga segera dibentuk juru bicara khusus terkait masalah ini. Presiden Jokowi menunjuk Sekretaris Ditjen P2P Kementerian Kesehatan, Achmad Yulianto sebagai juru bicara terkait virus Covid-19. Secara periodik Achmad Yulianto muncul di televisi dan dihadapan sejumlah awak media menyampaikan konferensi pers. Laporan perkembangan waktu demi waktu terkait penanganan dan penambahan jumlah pasien disampaikan kepada masyarakat.

            Bahkan Presiden Jokowi sendiri menjadi talent dalam sebuah Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di layar televisi, radio, dan beragam platform medsos. Dalam pesan ILM tersebut Jokowi mengajak untuk menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, berolah raga, makan makanan sehat, dan tak mempercayai beragam rumor dan hoaks tentang virus Covid-19 yang banyak menyesatkan masyarakat.

            Indonesia perlu lockdown atau tidak adalah domain pimpinan negara dan pejabat daerah. Segala keputusan harus berdasar para protokol penanganan wabah virus Covid-19. Keputusan lockdown tentu tak bisa hanya disandarkan karena tekanan masyarakat atau karena rasa kepanikan yang memuncak. Indonesia tak boleh kalah dan menyerah dengan virus Covid-19. Semua harus serempak mengikuti dan mematuhi protokol penanganan masalah ini. Semoga Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) ini segera berlalu. Aamiin. (*)

Oleh: Sugeng Winarno

Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Editor : Redaksi
Penulis : Sugeng Winarno