MalangPost - LOGIKA PENGHENTIAN PERKARA KORUPSI

Senin, 10 Agustus 2020

  Mengikuti :

LOGIKA PENGHENTIAN PERKARA KORUPSI

Rabu, 11 Mar 2020, Dibaca : 1320 Kali

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut setidaknya ada 100 lebih perkara yang dihentikan di tahap penyelidikan dalam 5 tahun terakhir. KPK menjelaskan alasan kenapa penghentian kasus di tahap penyelidikan ini baru diumumkan di pimpinan KPK era Firli Bahuri cs.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, bahwa pertimbangan penghentian berkaitan dengan transparansi akuntabilitas. Supaya masyarakat tahu KPK dalam menangani perkara jumlah dilakukan evaluasi dan ternyata saat evaluasi tidak cukup bukti untuk meningkatkan suatu perkara itu ke penyidikan.

Apa yang disampaikan Marwata itu berlogika yuridis, bahwa sepanjang alat atau barang buktinya kurang, maka perkara dugaan korupsi jenis apapun, akan diambil langkah yuridis bernama penghentian.

Memang logika yuridis itu normal, pasalnya dalam sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana, apa itu perkara korupsi atau bukan, ada ruang yang menggariskan bolehnya dilakukan penghentian  jika barang atau alat buktiya kurang.

Jika benar bahwa langkah yang dilakukan oleh KPK itu “benar-benar” berpijak pada realitas (obyektifitas) pembuktian, tidaklah masalah. Pasalnya jika memang yang diduga korupsi bukanlah korupsi, maka KPK identik dengan memberikan keadilan pada negara dan rakyat, khususnya “rakyat” yang direlasikan dengan terduga korupsi.

Siapapun orangnya tidak akan ada yang mau “diusut” atau diperkarakan oleh KPK dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Mereka sangat takut mendapatkan stigma publik sebagai subyek yang disangka “menggarong” uang negara.

Kalau kemudian KPK menetapkan bahwa sekian banyak perkara tidak cukup bukti dan terduganya benar-benar bukan pelakunya atau perkara yang semula diduganya mengandung unsur korupsi, ternyata tidak terpenuhi, maka jelas logika yuridis yang dikonstruksi KPK ini menjadi “berkah” yang bisa merehabilitasi nama baik terduga korupsi, yang barangkali sebelumnya sudah “ambyar” di masyarakat akibat distigma sebagai “pencoleng berdasi.” Masalahnya, bagaimana jika yang dihentikan termasuk dugaan korupsi yang senyatanya adalah korupsi?

Mahatma Gandi pernah berpesan,  “You may never know what results come of your action, but if you do nothing there will be no, atau  anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang anda lakukan, tetapi jika anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak mungkin mendapatkan hasil,” yang sebenarnya mengingatkan pada setiap orang supaya dalam hidup ini, manusia  tidak suka atau tidak boleh menyerah, termasuk KPK dalam menjawab tantangan, dan sebaliknya berusaha menunjukkan kemampuan dirinya untuk melahirkan sejarah, baik bagi diri maupun masyarakat dan bangsanya.

Kata kunci yang disampaikan Gandi tersebut terletak pada “usaha” atau memproduk “usaha”, yang mengajak pada setiap manusia di bumi,  apalagi yang jelas-jelas mempunyai kapabilitas moral, agama, hukum, atau keistimewaan lainnya demi terjadinya perubahan besar, khususnya perubahan dari kondisi yang membebani masyarakat menjadi atmosfir yang mencerahkan atau membeningkan masyarakat.

KPK jelas mempunyai kapabilitas keilmuan dan kemahiran teknis di bidang hukum, artinya  secara das sollen,  tidak perlulah barangkali meragukan kemampuan keilmuan para pemimpin atau pilar-pilarnya. Sedangkan secara das sein atau di ranah empirik, usaha-usaha yang dilakukannya, tampak memberikan marwah bagi penegakan hukum.

Siapapun warga Negara Indonesia yang mencintai penegakan hukum berbasis konstitusionalitas, khususnya demi keadilan untuk semua (justice for all) di ranah pnyelidikan dan penyidikan tentulah mengidealisasikan kalau kinerja KPK  sekarang dan nanti, harus benar-benar konsisten dalam independensi, transparansi, dan moderasinya.

Oleh sebagian elemen masyarakat, di luar apresiasi keberhasilannya,  KPK memang dinilai belum memberikan semua (secara totalitas) kinerjanya untuk penegakan hukum Indonesia. KPK belum menunjukkan usaha-usaha terhebatnya dalam membongkar kasus-kasus hebat dan “khos” yang hingga sekarang tidak akan pernah dilupakan oleh para pecinta dan perindu keadilan.

KPK  tetap akan dicatat oleh para pencari dan perindu keadilan itu sebagai institusi yudisial khusus yang belum menunjukkan totalitas karakternya ketika di jagat kasus lain masih kurang disentuhnya atau menyimpan berbagai misteri, yang oleh mereka sudah sekian lama ditunggu titik benderangnya.

Mereka itu tidak akan “mengamnesiakan” dirinya dalam membaca dan “meriset” kinerja KPK dalam relasinya dengan kasus-kasus korupsi kakap. Mereka tidak akan terbuai dan lupa diri dalam merekam jejak-jejak para aktor politik dan kekuasaan yang diduga kuat terindikasi dengan penyalahgunaan uang negara.

Tidak bisa dijadikan suatu dalil, bahwa setiap orang atau suatu institusi peradilan pasti ada yang gagal dalam mengungkap beberapa kasus di antara ribuan kasus yang berhasil ditanganinya. Pasalnya jika ini dijadikan logika pembenaranya, maka ribuan kasus yang berhasil diselesaikan atau ditangani, ditempatkannya sebagai instrumen pembenaran untuk mengharuskan setiap orang (publik supaya juga menerima kegagalan atau “terkatung-katungnya” beberapa kasus.

 Terdapat sejumlah kasus yang sampai sekarang masih dinilai oleh publik terkatung-katung atau istilah lain “kasus mengambang” (floating case). Ini dapat terbaca dalam kasus-kasus besar dan lama yang menjadi “catatan publik” secara khusus. Setidaknya dari kasus ini seringkali dijadikan sebagai obyek eksaminasi kadar integritas dan independensi setiap pimpinan KPK.

Soal banyaknya perkara yang berhasil ditangani oleh KPK atau diputus oleh pengadilan tipikor, publik menilainya wajar. Pasalnya di negeri ini, problem korupsi sangat dahsyat, sehingga siapapun yang jadi aparat penegak hukum, dengan mudah dapat menjaring perkara korupsi.

KPK memang bisa berdalih, bahwa pemeriksaannya  pada siapapun yang terduga atau tersangka korupsi, adalah tanpa diintervensi siapapun atau kekuatan manapun tidak mempan mempengaruhi kinerja KPK. Benarkah KPK tegak-lurus dan konsisten serta egaliter  dalam menangani kasus korupsi?

Faktanya KPK  masih dinilai publik belum “sepenuh hati” membongkar kasus korupsi tertentu akibat ketidakmaksimalannya dalam menunjukkan kinerja investigasi atau pengumpulan barang atau bukti.  KPK idealnya tidak boleh “lesu darah” ketika yang tersangka yang dihadapi ternyata bobot political power-nya bersifat exstra erdinary.(*)

Oleh: Abdul Wahid

Pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Islam Malang dan Pengurus AP-HTN/HAN”

Editor : Redaksi
Penulis : Opini