Mau Konsultasi Kemendagri Tapi Ditunda

Kamis, 28 Mei 2020

  Mengikuti :


Mau Konsultasi Kemendagri Tapi Ditunda

Senin, 10 Feb 2020, Dibaca : 843 Kali

BUPATI Malang Drs.H.M Sanusi pun menunggu kepastian dari Kemendagri. Apalagi jajaran Pemkab Malang sudah melakukan berbagai proses administrasi. Sedangkan DPRD Kabupaten Malang sudah berupaya konsultasi ke Kemendagri namun belum ada jawaban pasti.
“Itu ranah Mendagri dan Gubernur Jatim. Kami hanya menunggu,’’ kata Sanusi kepada Malang Post. Pemkab Malang, kata Sanusi, sudah melakukan berbagai upaya. Di antaranya mengirim surat ke Mendagri di Jakarta dan Gubernur Jatim di Surabaya.
“Sudah semuanya kalau dari kita (Pemkab Malang). Sekarang kami pun juga menunggu, karena memang untuk pelantikan itu kewenangan dari Mendagri dan Gubernur Jatim,’’ jelas Sanusi.
Namun demikian Sanusi enggan berkomentar saat ditanya seberapa pentingnya pengisian jabatan Wabup Malang.  “Langsung ke Pak Sekda saja, yang mengetahui persis untuk tanggal -tanggal pengajuan suratnya,’’ jawabnya.
 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Ir Didik Budi Muljono mengatakan hal yang sama. Yakni usulan pengesahan dan penetapan Wabup Malang telah dilayangkan ke Mendagri melalui Gubernur Jatim.
“Begitu terpilih 9 Oktober 2019 lalu, kami melalui Ketua DPRD Kabupaten Malang membuat surat usulan pengesahan dan penetapan bapak Drs Mohamad Soedarman, MM, AK,Ca sebagai wakil bupati. Surat itu dilayangkan Gubernur Jatim ke Mendagri pada 23 Oktober 2019. Prinsipnya di Pemkab Malang semuanya sudah sesuai prosedur, sekarang menunggu dari pusat,’’ urainya.
Didik menjelaskan, usulan pengesahan dari Pemkab Malang tidak ada masalah. Dia pastikan tak ada yang menghambat. “Kalau menghambat surat usulannya kan tidak dikirim. Buktinya begitu terpilih, siang harinya surat usulan  langsung dibuat dan dikirim ke Gubernur Jatim,’’ katanya.
Disinggung masalah waktu atau masa jabatan wakil bupati yang kurang dari 18 bulan sesuai dengan UU No 10 tahun 2016? Didik mengatakan enggan berpolemik. Menurut dia, begitu H.M Sanusi dilantik menjadi Bupati Malang 17 September 2019 lalu, maka tepat 18 bulan, sampai dengan masa jabatannya habis, 17 Febuari 2021 mendatang.
“Dalam undang-undang memang dijelaskan itu. Yang pasti, dari kami sendiri sudah melakukan sesuai aturan. Yaitu begitu bapak bupati di lantik, kemudian langsung ada pemilihan wakil bupati, dilanjutkan dengan surat usulan dikirimkan ke Mendagri melalui Gubernur,’’ ungkapnya.
Ditanya seberapa penting jabatan wakil bupati dalam pemerintahan? Mantan Inspektur Kabupaten Malang ini mengatakan, bupati dan wakil bupati merupakan satu paket. Keduanya didukung oleh seluruh komponen menjalankan roda pemerintahan.
Namun demikian, Didik mengatakan, sejauh ini meskipun jabatan wakil bupati kosong, tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. “Bisa dilihat, selama ini roda pemerintahan tetap berjalan, tidak ada yang kurang. Bapak bupati dapat menjalankan semua pekerjaan. Sedangkan saya sebaga sekretaris daerah juga melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi,’’ tandasnya.  

Dewan Tunggu Undangan Kemendagri
Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengaku telah mengupayakan pelantikan Wabup Malang.  “Kami sudah  konsultasi ke Kemendagri. Tapi, sekarang pun masih menunggu hasil. Karena, sudah sempat akan diundang lagi untuk persoalan ini, tapi terjadi penundaan karena satu dan lain hal. Pertemuan itu batal, dan masih re-schedule,” kata Didik.
Dia mengungkapkan DPRD Kabupaten Malang sudah berupaya mendorong lewat upaya konsultasi ke Kemendagri. Hanya saja, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena tak ada respon berarti. Padahal secara prinsip, DPRD Kabupaten Malang sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya.
“Kami sudah melaksanakan kewajiban, surat awal dari  Mendagri yang direkomendasi kepada provinsi lewat Gubernur Jatim, disampaikan kepada kami, dan kami dapat melaksanakan proses penjaringan dan pemilihan wakil bupati sisa masa jabatan,” terang politisi PDI Perjuangan ini.
Hanya saja, kondisi ini akan terus berlanjut sampai ada suara dari Kemendagri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah yang membidangi persoalan administrasi pemimpin daerah. Dia berharap, situasi ini segera terselesaikan. Sehingga tugas pemerintahan di Kabupaten Malang bisa berjalan sesuai struktur yang ada.
Sementara itu Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik belum menjawab konfirmasi Malang Post terkait kepastian pelantikan Wabup Malang. Upaya konfirmasi Malang Post mencari konfirmasi Akmal tak dijawab, baik lewat telepon seluler, maupun pesan WhatsApp.
Begitu pula, Kabiro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim  Jempin Marbun belum  menjawab ketika dikonfirmasi Malang Post. (ira/fin/van)  

Editor : Vandri Battu
Penulis : Fino Yudistira