MalangPost - MENGAWAL DARURAT KESEHATAN

Rabu, 12 Agustus 2020

  Mengikuti :

MENGAWAL DARURAT KESEHATAN

Selasa, 07 Apr 2020, Dibaca : 2475 Kali

Firli, bos Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu mengingatkan, bahwa prioritas KPK sekarang adalah penyelamatan jiwa dalam pandemic Corona, di samping ia mengingatkan kalau korupsi anggaran penanganan Corona bisa diancam dengan hukuman mati.
Peringatan Firli tersebut apa akan diindahkan oleh para penyalahguna kekuasaan atau koruptor Indonesia? Jawabannya, belum tentu, pasalnya koruptor di negeri ini sangat pemberani menghadapi risiko apapun.
Keberanian koruptor itu diantaranya dapat terbaca dalam kasus distigmatisasinya “darurat korupsi” di negara ini, sehingga meski Presiden Joko Widodo menetapkan darurat kesehatan sekalipun, sepak terjang koruptor dalam kondisi  apapun  tetap harus diwaspadai.
Penetapan darurat sipil yang dilakukan oleh Jokowi berimplikasi serius, pasalnya atau idealisasinya harus diikuti dengan pengerahan sejumlah kebijakan lain yang berelasi dengan perlindungan dan penguatan rakyat (sipil), khususnya di sektor asasi seperti keuangan atau kondisi perekonomian rakyat, yang mau tidak mau harus melibatkan diskresi belanja negara atau mengubah konstruksi APBN. Dalam ranha inilah kerawanan bisa terjadi akibat munculnya “tangan-tangan gaib” (koruptor).
Para pembelajar paham, bahwa “corruptio optimi pesima”, yang terjemahan bebasnya “pembusukan moral dari orang yang tertinggi kedudukannya adalah perbuatan yang paling jelek”, yang perbuatan ini acapkali dilakukan dengan tidak mempertimbangkan kondisi bangsa.
Memahami adagium itu juga menunjukkan, bahwa kebejatan, kejahatan, atau pembusukan nilai-nilai (values decay) bisa dilakukan oleh golongan elit kekuasaan dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semakin banyak komunitas elit kekuasaan yang “mandi basah” dengan penyimpangan moral dan hukum, maka masyarakat pun semakin mengidap penyakit komplikasi yang sulit disembuhkan, termasuk “merananya” dalam hegemoni pandemic Corona
Komplikasi dalam stadium itu sarat dengan virus yang dengan mudah menular kepada segmen kekuasaan lain. Pejabat berpangkat rendah akan menjadikan pejabat level atas sebagai guru yang model perilaku tidak terpujinya bisa diadopsi dan diadaptasikannya dengan mudah. Dalam urusan kebobrokan ini, model peniruan jauh lebih gampang dibandingkan dalam soal kebaikan, kebenaran, dan kejujuran (J. Kristiadi, 2007).
Komplikasi itu juga ditandai dengan semakin berdaulatnya kekuatan drakula. Drakula menjadi sosok pelaku kejahatan yang tergolong istimewa ini (korupsi), pasalnya perilakunya lebih lihai dan perkasa dibandingkan aparat penegak hukum sehebat apapun aparat ini, apalagi jika dalam diri aparat penegak hukum ini juga sudah tercemar virus darah drakula atau mendeklarasikan penasbihan dirinya sebagai makhluk penghisap sumberdaya public, diantaranya sumberdaya kesehatan.
Salah satu karya Thomas Hobbes adalah Leviathan (1651). Karya ini mengungkap tentang hubungan kekuasaan antara indvidu dengan negara. Dalam karyanya itu, Hobbes mengatakan manusia pada dasarnya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan segala tindakan manusia mengarah pada pemupukan kekuasaan dan hak milik.
“Binatang purba”  itu terbukti bisa mengarungi samudera raya dengan perkasa (absolut), tanpa menghiraukan siapapun dan apapun, termasuk barnagkali kondisi rakyat saat Corona. Kekuasaannya mutlak  atau “siapa yang diserahi kekuasaan tertinggi, tidak terikat pada hukum negara dan tidak memiliki kewajiban terhadap seorang warga negara.”
Kalau mengikuti konsep Hobbes tersebut, tampaknya Indonesia memang tidak akan pernah mencapai tahapan negara bubar, pasalnya bangunan negara yang disampaikan oleh  Hobbes adalah leviathan, konstruksi negara yang disangga atau diisi oleh manusia  yang lebih sering sibuk menghabiskan waktunya untuk memikirkan diri dan kelompoknya untuk mengembangkan pola berelasi sosial, politik, hukum, dan berbudaya yang bergaya perampokan berdasi, namun dari penyimpangannya masih disisakan untuk rakyat, meski tinggal ampasnya, sehingga tidak mengakibatkan negara bubar atau masih ada kerelaan di hati rakyat untuk mendukung keberlanjutannya.
Sekarang. yang mudah terbaca adalah wajah Indonesia yang terkadang terdesain di tangan sebagian elitis yang bergelar “binatang purba”, perannya bukan bagaimana membangun atmosfir kehidupan rakyat yang berbasis kesejahteraan dan kedamaian, melainkan atmosfir bernegara yang sarat berbagai penyakit, termasuk “menyakiti” hak-hak atas (sumberdaya) kesehatan publik.
Sekelompok elitis seperti itu identic tidak menghendaki negara ini menjadi negara  hukum bermarwah wibawa, berkredibilitas tinggi, atau beridenttaskan empirik sebagai organisasi besar yang memedulikan aspirasi rakyatnya yang butuh pembebasan dari virus. Mereka menginginkan negeri ini tidak ubahya “perahu” yang mudah diombang-ambingkan kesana-kemari supaya bisa digunakan sebagai jalan mengail keuntungan sebesar-besarnya.
KPK sejatinya dihadirkan untuk menjawab ulah manusia-manusia rakus, atau elitis yang terjerumus dalam berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan atau kewenangannya. Meski demikian KPK bisa kehilangan elan vitalnya, jika tidak didukung seluruh elemen rakyat. Rakyat harus mengawal sumberdaya (dana) yang menjadi kebutuhan fundamental kesehatannya.
Rakyat harus terus menerus menyalakan atau menggencarkan dalam menabuh genderang perang terhadap siapapun dari oknum pejabat dan “kroni-kroninya” yang cenderung atau potensial mendisain dirinya sebagai “binatang purba”. Darurat kesehatan ini harus dikawalnya supaya tidak dijadikan ajang “menari” daalam melakukan dan memperluas korupsi.  
Kalau peperangan itu tidak terus dikibarkannya, jangan disalahkan jika koruptor terus mengepakkan sayapnya kemana-mana seantereo nusantara, sementara rakyat yang juga berperang dengan Corona menjalani kehidupan dengan semakin merana akibat terdestruksi hak-hak kesehatannya.
Peperangan yang dilakukan oleh rakyat itu adalah berbentuk kesatuan gerakan dan suara kerasnya melalui media sosial atau media-media lainnya yang memudahkan dibaca publik dan mampu menjadi spirit yang membangkitkan kesadaran bernegara bersih dan berwibawa, serta menyatukan emosi dan integritas moral yang menempatkan korupsi dan siapapun aktor-aktor di belakangnya sebagai musuh bersama. Jika ini bisa diwujudkan, setidaknya kondisi darurat kesehatan tidak makin serius daruratnya. (*)

 

Oleh : Prof. Dr. Bambang Satriya, SH.MH, guru besar Universitas Merdeka Malang, penulis buku ”Etika Birokrasi”

Editor : Redaksi
Penulis : Opini