Mengawal DPRD Melalui Fraksi Berintegritas

Rabu, 16 Oktober 2019

Rabu, 04 Sep 2019, dibaca : 1005 , mp, tamu

Masih hangat diingatan kita bersama tentang Tsunami Korupsi yang melanda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi yang terjadi ditubuh DPRD memiliki hubungan erat dengan posisi anggota dewan sebagai anggota partai politik yang terwujudkan melalui Fraksi di dalam DPRD. Dari sejumlah putusan pengadilan tindak pidana korupsi Jawa Timur atas kasus korupsi suap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2015 terungkap bahwa aliran uang mengalir dari oknum Pemerintah Kota Malang kepada Ketua DPRD dan disalurkan kepada Anggota DPRD melalui Fraksi. Tragisnya suap yang terjadi di dalam pembahasan APBD ataupun Program lain dianggap sebagai kebiasaan yang sudah berjalan secara terus menerus dari tahun-ketahun dan dianggap bukan bagian dari tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, muncul juga pandangan miring kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengungkapan kasus tersebut, mengingat jumlah suap tergolong kecil. Hal ini tentu harus diluruskan karena korupsi yang dilakukan oleh DPRD bersama dengan Pemkot sesungguhnya memiliki dampak turunan yang sangat besar terhadap program-program pemerintah dapat dipastikan juga di korupsi. Artinya pihak yang paling dirugikan adalah Masyarakat Kota Malang itu sendiri.
Peran Strategis Fraksi
Fraksi merupakan kelompok yang berada di dalam DPRD yang terdiri dari 1 (satu) partai atau lebih hasil pemilihan umum yang memiliki pandangan dan kepentingan yang sama. Fraksi memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan padangan terhadap program DPRD dan juga program Pemerintah Daerah baik diminta atau tidak diminta. Setiap proses pelaksanaan peran dan fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan selalu melibatkan Fraksi di dalamnya. Fraksi akan memberikan pandangan umum terhadap setiap hal yang menyangkut kepentingan publik. Sehingga dari sanalah secara normatif publik dapat melihat sejauhmana DPRD memihak kepentingan rakyat ataukah justru sebaliknya. Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, Pengawasan dan anggaran serta laporan terhadap aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telag dilakukan Fraksi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Pasal 120 ayat (9) dijelaskan bahwa dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya. Pada titik inilah Fraksi dituntut secara serius menjalankan mandat tersebut secara baik dan beintegritas. Jika alat kelengkapan tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan memiliki integirtas maka dapat dipastikan alat kelengkapan dewan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan cenderung Korup. Hal tersebutlah yang tergambarkan dari kasus korupsi DPRD Kota Malang. Jika pembentukan alat kelengkapan dewan diwarnai negosiasi-negosiasi di bawah meja maka dapat dipastikan alat kelengkapan yang terbentukpun akan sama, artinya dalam menjalankan perannya juga akan selalu diwarnai dan dibumbui dengan transaksi yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Publik Kota Malang tentu berharap Fraksi yang telah terbentuk dapat mengusulkan orang-orang yang memiliki latar belakang, kompetensi dan pengalaman yang mumpuni untuk mengisi alat kelengkapan DPRD. Terutama alat kelengkapan yang selama ini dianggap strategis, misalnya Badan Anggaran dan Komisi.
Masa Depan DPRD Kota Malang
Momentum pelantikan anggota DPRD Kota Malang menjadi pendulum baru arah DPRD ke depan. Apakah akan membawa perubahan, ataukah berjalan ditempat atau justru mundur kebelakang. Pada area ini Partai Politik memiliki peran penting untuk membawa arah gerakan DPRD Kota Malang. Dimana partai politik akan membentuk Fraksi di dalam DPRD, baik dalam satu Fraksi maupun melalui Fraksi gabungan. Partai politik yang tidak dapat membentuk fraksi sendiri dan bergabung dengan partai politik lain untuk membentuk Fraksi Gabungan biasanya tidak memiliki kekuatan di dalam DPRD. Apalagi jika partai politik yang bersangkutan memiliki jumlah anggota yang sedikit di dalam Fraksi Gabungan. Dalam bahasa lain dapat disebut sebagai simpatisan karena secara politis sudah kalah jika bersuara di dalam Fraksi Gabungan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Malang Corruption Watch, DPRD Kota Malang  tahun 2019 terdapat 6 (enam) Fraksi, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Damai Gabungan dari partai Demokrat, PAN, Perindo dan Fraksi Golkar, Nasdem, PSI. Fraksi yang sudah terbentuk inilah yang akan mengusulkan nama-nama anggotanya untuk menempati alat kelengkapan dewan, mulai dari Komisi, Badan Anggaran, Bapemperda, Badan Kehormatan dan Juga Badan Musyawarah yang kemudian akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang oleh Ketua DPRD Definitif.
Proses Pembentukan alat kelengkapan Dewan harus dilakukan secara terbuka, artinya seluruh Fraksi harus menyampaikan kepada publik dasar argumentasi usulan nama-nama yang ditempatkan ke dalam Alat kelengkapan DPRD. Sehingga dari sanalah publik dapat memberikan masukan sekaligus dapat melakukan pengawasan terhadap individu-individu dan alat kelengkapan yang telah terbentuk. Proses ini penting sebagai salah satu bagian dari penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, seluruh Anggota DPRD harus membuat pacta integritas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan perilaku-perilaku koruptif lainnya.  
DPRD harus kembali pada jalurnya, bekerja secara optimal untuk mengembalikan kepercayaan publik Kota Malang. Meningkatkan peran pengawasan terhadap program-program pemerintah, berkata tidak untuk pembagian kue Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada orang-orang tertentu,  mempercepat program pembentukan peraturan daerah. DPRD harus terlibat secara aktif dalam setiap upaya pemberantasan Korupsi baik yang ada di dalam DPRD sendiri atau yang berada di luar DPRD. DPRD harus memposisikan diri sebagai lembaga yang lahir dari mandat rakyat, harus dekat dengan rakyat bukan justru lebih dekat dengan pemerintah Kota Malang. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang boleh boleh saja, akan tetapi jangan sampai atas nama sinergitas justru memupuk hubungan yang mengarah pada negosiasi-negosiasi yang berujung pada tindak pidana korupsi.
Kita semua tentu berharap DPRD Kota Malang dapat berubah, dapat lebih terbuka kepada publik, dapat menjadi garda terdepan pemberantasan Korupsi di Kota Malang. Namun jika tidak ada perubahan di tubuh DPRD, maka mari bersama-sama kita datangi DPRD dan kita cabut mandat mereka.  karena sesungguhnya mereka telah gagal menjadi perwakilan masyarakat Kota Malang. (*)

* Oleh, M. Fahrudin Andriyansyah
(Koordinator Malang Corruption Watch)



Rabu, 16 Okt 2019

Polemik Batas Usia Nikah

Senin, 14 Okt 2019

Orkestrasi Buzzer

Loading...