MalangPost - Mengembalikan Kejayaan Pasar Besar Batu

Sabtu, 08 Agustus 2020

  Mengikuti :

Mengembalikan Kejayaan Pasar Besar Batu

Senin, 16 Mar 2020, Dibaca : 9960 Kali

PASAR Besar Kota Batu pernah mengalami masa jaya sebagai pusat perekonomian di Kota Batu dan sekitarnya. Tapi geliatnya sempat memudar. Kini ada suntikan anggaran dari APBN untuk merevitalisasi pasar terbesar di Kota Batu itu dengan anggaran Rp 200 miliar. Bagaimana  kondisi pasar dan konsep pembangunannya secara ideal?  

Diskusi rutin yang digelar Malang Post Foum membahas Pasar Besar Kota Batu, Jumat (13/3) lalu di DPRD Kota Batu.  Diskusi bertajuk 'Mengembalikan Kejayaan Pasar Besar Batu' ini diikuti berbagai kalangan. Di antaranya DPRD Kota Batu, Diskumdag, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Disparta, Humas Pemkot Batu, Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Kota Batu, Kadin, Himpunan Pramuwisata Indonesia, TNI, Polri, dan juga jajaran Redaksi Malang Post.
Dalam diskusi ini terungkap masa jaya pasar seluas 4 hektare itu memudar karena berbagai faktor. Mulai dari tak terawatnya bangunan dan area pasar hingga terbangunnya pasar tradisonal dan modern di berbagai daerah yang lebih representatif, hingga adanya perubahan industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi sehingga pembeli cukup memanfaatkan gawai. Selain itu masih banyak lagi.
Setelah lama terpuruk, upaya menggeliatkan kembali Pasar Besar Kota Batu kembali menemukan jalan. Itu seiring dengan Perpres RI No 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Jatim. Untuk Kota Batu, program atau proyek yang masuk didalamnya adalah pembangunan Pasar Induk Kota Batu yang didanai APBN senilai Rp 200 miliar.
Peluang tersebut memang seharusnya diambil dan didukung oleh semua pihak. Mulai dari eksekutif atau Pemkot Batu, legislatif atau DPRD, dan masyarakat dalam hal ini pedagang ada warga secara umum. Hal itu bisa dilakukan dengan sinergi bersama dalam bentuk mengawal proses perencanaan, relokasi, dan pembangunan.  


Ketua DPRD Kota Batu Asmadi mengatakan harus ada perbaikan dan pembenahan Pasar Besar. Sebab kondisi saat ini seakan tidak ada perhatian dari pemerintah. Beruntung gayung bersambut, solusi pembangunan datang dari pemerintah pusat.
"Alhamdulillah dengan keadaan pasar saat ini ada solusi untuk dibangun dari pemerintah pusat. Anggaran sebesar Rp 200 miliar ini sedemikan besar dan harus dikelola sebaik-baiknya. Artinya ada partisipasi dalam proses perencanaan atau DED oleh semua pihak. Sehingga nantinya tidak ada pembangunan yang menang-menangan karena kepentingan atau ego dari salah satu pihak," terangnya.


Asmadi berharap pembangunan pasar besar jangan sampai gagal. Menurutnya pembangunan harus dilakukan oleh ahlinya (DPKPPred) sehingga batas waktu yang telah ditentukan (DED dan reloksi.red) tahun ini harus diselesaikan. Ia berpesan agar eksekutif (DPKPP dan Diskumdag.red) harus jemput bola, jika tidak pembangunan akan gagal.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman menambahkan, seluruh anggota dewan telah berkomitmen agar setiap kebijakan yang akan diambil harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Salah satunya pembangunan Pasar Besar Kota Batu.
"Diskusi ini jadi satu hal yang harus ditunjukkan ke masyarakat bahwa ada banyak pemikiran,  ide, gagasan yang harus diimplementasikan ke masyarakat. Kesungguhan (pembangunan,red) ini jadi ukuran DPRD. Sehingga kepentingan masyarakat dan kami akan jadi barisan pertama untuk mengawal. Tidak ada pilihan lagi, pembangunan pasar harus dilakukan, apalagi masyarakat Kota Batu terus dan harus berkembang," bebernya.
Dukungan itu karena bertujuan untuk melindungi pasar tradisional agar tetap eksis sebagai pusat perekonomian masyarakat. Serta agar pasar tradisional tidak tergerus oleh pasar-pasar modern yang ada di Kota Batu.
"Eksistensi dan ekonomi masyarakat kita terancam. Saya harap temen-temen eksekutif sungguh-sungguh dan jangan main-main dengan pembangunan pasar. Apalagi diskusi yang digagas sangat bagus, yakni mengembalikan kejayaan pasar besar," imbuhnya.


Ketua DPC PKB Kota Batu ini berpesan dan menegaskan jangan sampai pasar tradisonal beralih fungsi, jangan dicampuri yang lain. Artinya pasar harus mempertahankan karakteristiknya. Namun juga bukan berarti pasar induk tidak terbuka dengan perubahan dan jangan anti perkembangan juga.
"Misalnya tawar menawar di pasar yang menarik. Kondisi ini yang harus dipertahankan. Kedua pasar sebagai pusat ekonomi rakyat, artinya pasar jadi tempat ideal dan harus representatif. Jangan sampai ada pergeseran fungsi. Taruhlah area parkir harus ada konektivitas dan jangan ada pemisah dari tiap unit,” katanya. “Begitu juga dengan memanfaatkan terminal yang ada agar pasar kembali dan semakin banyak pembeli yang datang. Tak tanya warga Batu, tapi juga dikunjungi wisatawan,"  sambung dia.


Hal itulah lanjutnya, yang perlu dipikirkan bersama dalam diskusi. Ia juga memastikan jika pembangunan Pasar Besar bukanlah pasar wisata dan bukan objek wisata. Tapi bagaimana pasar di desain menarik, bersih dan membuat pembeli datang.
"Pasar tradisional nanti harus menarik dan mendatangkan wisatawan. Yang seperti ini bukanlah sesuatu yang salah. Tapi jadi pemikiran bagus dan menjadi momentum tepat untuk revitalisasi pasar mengacu pada Perpres percepatan pembangunan. Saya harap semua pihak bekerja sama untuk bisa merespon kebijakan pemerintah pusat untuk merevitalisasi pasar besar," tegasnya.

Relokasi Jangan Asal-Asalan
Tidak kalah pentingnya, menurt  pria yang akrab disapa Cak Nur ini adalah ketika proses pasar dibangun mulai dari nol. Artinya ada proses relokasi. Ia ingain relokasi bagi pedagang dilakukan dengan tepat. Karena relokasi tidak mudah. Ia mencontohkan misalnya pedagang yang awalnya punya kios berukuran 5 X 5 meter saat direlokasi  menjadi 3 X 3 meter. Itu jadi salah satu persolanan.
"Sehingga relokasi pasar jangan asal-asalan. Harus ada penyesuaian. Ini harus dipertimbangkan dan jadi PR bagi Diskumdag dan kita semua," bebernya.


Untuk diketahui, relokasi pedagang harus dilakukan sebelum akhir tahun ini. Timgar dan Banggar telah mengangarkan dana untuk relokasi dalam APBD 2020 senilai Rp 1,5 miliar.
Terakhir, Cak Nur berharap tidak terjadi semacam kesalahpahaman saat dilakukan relokasi. Sehingga Diskumdag harus mengakomodir penempatan pedagang dan harus ada komitmen bersama. Begitu juga saat pasar telah dibangun, semua pedagang diharapnya mendapat tempat bagian depan. Tidak ada yang di belakang. Diartikannya akses pembeli ke Pasar Besar Batu harus benar-benar diutamakan. Sehingga semua bisa mendapatkan manfaat yang sama.


Diskusi yang dimoderatori oleh Pemred Malang Post, Abdul Halim ini mencatat  ada empat poin yang disampaikan oleh legislatif. Pertama eksekutif harus benar-benar mengkonsep pembagunan pasar tradional agar kedepan menjadi pusat perekonomian warga, kedua pasar tidak beralih menjadi pasar wisata, tapi harus sebagai tujuan wisata.
Ketiga, dengan adanya terminal harus ada sinergi dengan menghubungkan akses tersebut. Mengingat terminal tipe B milik Provinsi Jatim saat ini nampak hidup segan mati tak mau. Terakhir, Diskumdag harus mengakomodir para pedagang untuk relokasi secara adil tanpa merugikan semua pihak.
"Melihat beberapa kasus, pembangunan pasar selalu berhenti di tengah jalan. Misalnya ada yang telah memilki konsep bagus tapi tak ada dana. Begitu juga sebaliknya. Untuk Kota Batu sendiri revitalisasi pasar induk telah di depan mata. Aana sudah ada, tinggal sinergitas semua pihak untuk menyamakan persepsi agar pembangunan pasar terlaksana tanpa kendala," tegasnya. (eri/van/lim/bersambung)

Editor : Abdul Halim
Penulis : Redaksi