MALANG POST - Menguji Nalar Kemanusiaan Para Elit

Senin, 25 Mei 2020

  Mengikuti :


Menguji Nalar Kemanusiaan Para Elit

Jumat, 10 Apr 2020, Dibaca : 2103 Kali

Covid-19 menjadi virus paling mematikan sepanjang kehidupan manusia di muka bumi ini. Sejak WHO menobatkan virus ini sebagai pandemi global, berbagai Negara kuwalahan menghadapinya. Tatanan kehidupan berubah drastis, kondisi ekonomi semakin kritis, nasib pasien yang dinyatakan positif berada di tangan Tuhan dan tenaga medis.
Indonesia dapat dikatakan lamban dalam merespon pandemi ini ketimbang negara-negara lain. Ketika negara-negara lain telah mengambil tindakan seperti Lockdown dan Social Distancing, Indonesia baru belakangan ini menyadari akan hal itu. Padahal virus Covid-19 ini bukanlah jenis virus abal-abal layaknya penyakit biasa yang mudah disembuhkan hanya dengan meminum obat. Akibatnya, banyak korban yang tidak terdeteksi secara dini sehingga berakibat fatal bahkan berujung pada kematian.
Misalnya saja kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di kecamatan Dau Kabupaten Malang. Korban yang meninggal dunia di kecamatan Dau tersebut dikabarkan telah positif Covid-19. Fatalnya lagi, tenaga medis terlambat dalam menanganinya bahkan hasil laboraturium baru diketahui empat hari pasca korban meninggal dunia. Kejadian ini mengindikasikan bahwa pemerintah terkesan abai, lamban serta remeh-temeh dalam merespon virus ganas ini.

Covid-19 dan Rasa Kemanusiaan
Ketimpangan ekonomi dan sosial begitu terasa selama Covid-19 ini masuk di Indonesia. Tampak begitu terasa disparitas antara rakyat dengan elit. Bahkan di tengah situasi seperti ini para elit justru bertindak liar untuk melancarkan kepentingan sepihak. Seperti sikap elit penguasa yang tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pimpinan KPK meminta kenaikan gaji, bahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dikabarkan akan membebaskan narapidana korupsi dan narapidana umum.
Pola pikir elit penguasa yang cenderung materialism oriented tersebut jelas-jelas bertentangan dengan situasi akut yang dihadapi rakyat di tengah pandemi global ini. Apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi dan sosial yang cukup krusial. Oleh sebab itu, kepentingan rakyat secara kolektif berupa kesejahteraan ekonomi, kesehatan massal sudah sepatutnya diutamakan oleh para elit penguasa.
Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencegah penyebaran Covid-19 berupa Karantina Wilayah, Lockdown dan Social Distancing, tidak sepenuhnya berjalan efektif di setiap daerah. Terlihat masing-masing daerah punya kebijakan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan seruan pemerintah pusat tersebut. Bagi sebagian daerah yang tidak berstatus zona merah, aturan yang diterapkan tidak seberapa ketat seperti di kota-kota besar.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat agar masyarakat mengarantina diri di rumah masing-masing menjadi hal yang dilematis bagi kalangan masyarakat yang berstatus ekonomi rendah. Bagi masyarakat yang secara ekonomi masih tertatih-tatih alias kembang kempis, adanya pandemi ini justru menambah beban hidup yang semakin berat. Bahkan tidak sedikit orang yang memaksakan untuk tetap mengais rezeki di tengah wabah Covid-19 meskipun nyawa menjadi taruhannya.
Hanya ada dua pilihan bagi masyarakat kalangan bawah hidup di tengah wabah Corana ini. Pertama mereka tetap pergi mencari nafkah, atau pilihan kedua mereka mengikuti himbauan pemerintah untuk bertahan di rumah melakukan social distancing.
Jika mereka memilih pilihan yang kedua sudah dipastikan tidak ada makanan yang bisa disantap oleh sanak keluarga. Mereka hanya dapat berharap, bersabar dan berdoa agar supaya ada seseorang yang dermawan untuk membantu menopang perekonomian keluarga.
Jika kondisi ekonomi rakyat sudah sedemikian parahnya, maka sudah selayaknya para elit negeri ini berhenti untuk terus menerus memerkaya diri. Bukan saatnya lagi untuk berebut proyek dengan memanfaatkan situasi yang pelik ini. Seharusnya peristiwa Covid-19 ini menjadi momentum berharga bagi para elit negeri ini untuk belajar menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.
Jangan sampai mental para pemimpin-pemimpin negeri ini mirip apa yang disebut Amien Rais sebagai mental kelelawar yang tidak punya kejelasan dan keberpihakan kepada kaum yang lemah. Penting kiranya bagi elit penguasa hari ini untuk menunjukkan wujud rasa kepedulian dan empatinya. Hal tersebut hanya dapat dimiliki elit penguasa jika punya mental yang disebut Yudi Latif sebagai mental altruisme dan mentalitas persatuan.
Bapak sosiologi dunia Auguste Comte mendefinisikan altruisme sebagai “living for others” yang artinya “hidup untuk orang lain”. Altruisme dalam pandangan Comte singkatnya merupakan tindakan untuk menolong orang lain secara suka rela tanpa mengharap imbalan apapun. Orang yang dikatakan altruistik menurut Bierhoff, Klein dan Kramp memiliki lima karakteristik yaitu: empati, memercayai dunia yang adil, tanggung jawab sosial, locus of control internal, dan egosentrisme rendah.
Sementara itu mentalitas persatuan harus benar-benar terefleksikan dalam jatidiri para elit hari ini. Sudah saatnya kini kian bahu membahu dan gotong-royong untuk saling menolong. Pengorbanan dan pelayanan menjadi modal utama dalam rangka merawat nilai-nilai persatuan di tengah situasi genting seperti ini. Mengingat kita sebagai bangsa yang memiliki falsafah dan historisitas panjang sangat menjunjung tinggi semangat unity in diversity.
Sebagai pemimpin yang telah dipercaya rakyat dalam mengemban amanah di negeri ini, wujud kepedulian para pemangku kebijakan sangat diharapkan rakyat. Pengalokasian dana sosial, kebutuhan pokok, dan pelayanan kesehatan sudah semestinya digulirkan pemerintah melihat kondisi ekonomi rakyat yang kian darurat.
Selama Covid-19 ini beredar di permukaan, para elit pemodal dan pengembang belum berkontribusi banyak andil. Pemerintah daerah harus lebih tegas untuk menekan perusahaan-perusahaan mapan agar mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR) untuk penanggulangan Covid-19.
Sejauh ini, peran relawan dan LSM jauh lebih nyaring dibandingkan para elit penguasa dan pemodal. Lembaga-lembaga filantropis kini lebih dipercaya masyarakat dan tampil di garda terdepan. Namun peran LSM ini masih belum sepenuhnya maksimal mengingat minimnya dukungan dari pemerintah. Jika para elit penguasa dan pemodal tidak kunjung ambil sikap, dapat dipastikan kesenjangan dan ketimpangan akan jauh lebih parah.(*)

Oleh : M. Ibnu Rizal
(Kader Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang,
Staf di KPU Kabupaten Malang )

Editor : Redaksi
Penulis : Opini