MALANG POST - MENYELAMATKAN PEREKONOMIAN MALANG RAYA

Senin, 25 Mei 2020

  Mengikuti :


MENYELAMATKAN PEREKONOMIAN MALANG RAYA

Senin, 06 Apr 2020, Dibaca : 2319 Kali

Pandemi covid-19 di Indonesia berdampak sangat signifikan bagi pelemahan ekonomi nasional. Kondisi ini berdampak pula pada goyahnya perkonomian daerah, khususnya daera-daerah yang didominasi oleh sektor pariwisata, jasa dan industri seperti Malang Raya (Kota Malang, Kab. Malang dan Kota Batu). Malang Raya sebagai salah satu pusat pariwisata di Jawa Timur sangat terpukul dengan mewabahnya Covid-19 ini. Dampak wabah ini sudah dirasakan sejak pertengahan Maret 2020 dengan ditemukannya dugaan kasus penularan covid-19 pada salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Malang. Sejak saat itu, beberapa perguruan tinggi di Malang merubah pola pengajaran berbasing e-learning (baca on line) dan me-“lockdown” kampus. Selanjutnya, pemerintah daerah di wilayah Malang raya bersatu padu untuk membendung merebaknya penularan covid-19.

            Kebijakan pemerintah daerah yang disinergikan dengan kebijakan pusat dalam penanggulangan covid-19 berdampak pada perekonomian daerah malang raya. Kebijakan social distancing (sekarang physical distancing), penutupan tempat hiburan, destinasi wisata, pembatasan jam buka café dan restoran membuat perkonomian malang raya mulai goyah. Indikasi ini ditunjukkan dengan terjadinya deflasi pada bulan Maret ini yang mencapai 0,41% (data release BPS Kota Malang 1 April). Deflasi ini disumbang oleh komponen makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,5%. Selain itu, sektor transportasi mengalami deflasi terbesar yaitu 3,21% (khususnya dari angkutan udara). Kondisi ini sebagai dampak turunnya sektor pariwisata yang didukung sektor kuliner, transportasi, dan sektor jasa lainnya. Situasi ini diperkuat pula dengan tingkat okupansi hotel di Malang dan Batu yang diperkirakan hanya mencapai 25%. Bahkan sebagian besar pelaku usaha di sektor perhotelan memperkirakan akan hanya mampu bertahan sampai akhir april jika kondisi masih tetap seperti sekarang ini. Bahkan sektor ini akan semakin terpuruk dengan dikeluarkannya PP 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

            Disamping itu, Pelaku usaha lainya yang terdampak kebijakan penanganan pandemi Covid-19 adalah pelaku usaha kuliner, usaha mikro dan kecil yang lebih dari 90?sar bergerak di Makanan dan minuman. Para driver transportasi online, dan masih banyak pelaku usaha lainnya juga turut terdampak. Jika kondisi ini terus berlanjut sampai dengan akhir tahun, maka diprediksi pertumbuhan ekonomi malang raya hanya pada kisaran 3 - 4%, dengan asumsi penurunan lebih dari 30% pada sektor perdagangan, akomodasi & mamin, transportasi, dan jasa (jasa pendidikan & keuangan). Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat turun sebagai dampak dari turunnya daya beli masyarakat.

            Kembali pada data deflasi Maret sebesar 0,41% mengindikasikan beberapa hal. Pertama, permintaan bahan pokok yang menurun karena usaha kuliner yang mengalami keterpurukan. Kedua, sektor transportasi yang terguncang karena sektor pariwisata “lockdown” sementara dan mobilitas masyarakat yang dibatasi. Ketiga, daya beli masyarakat turun. Dampak ketiga ini yang sangat dikhawatirkan jika kondisi sekarang terus berlanjut sampai akhir tahun. Kemiskinan dan pengangguran diprediksi akan meningkat, dan bahaya lain yang dapat muncul adalah gejolak sosial di masyarakat. Oleh karena itu, perlu kebijakan komprehensif yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelematkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memperkuat daya beli masyarakat. Kebijakan ini harus disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan memberikan semacam BLT pada masyarakat miskin dan beberapa komunitas yang terdampak. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menyiapkan data-data komunitas yang terdampak akibat pandemi covid-19, misalnya pengusaha warung, pedagang kecil, dan driver transportasi on line. Keakuratan data menjadi hal penting di dalam kesuksesan penyaluran program peningkatan daya beli masyarakat.

Langkah berikutnya, pemerintah daerah harus segera melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Dengan kondisi saat ini, capaian target penerimaan daerah yang bersumber pada PAD dan dana transfer dari pemerintah pusat diprediksi tidak akan sesuai target, sehingga akan dilakukan penyesuaian (pemotongan DAU, DAK, DBH). Hal ini akan berdampak pada penyesuaian alokasi belanja daerah. Refocusing belanja daerah diarahkan untuk proram-program tertentu, misalnya pembiayaan tanggap darurat penanganan pandemic covid-19. Selain itu, realokasi belanja yang meliputi penghematan anggaran, pergeseran anggaran, penundaan program yang kurang produktif dialihkan untuk penguatan program layanan kesehatan, pemberdayaan usaha mikro & kecil, dan program penguatan daya beli masyarakat (misalnya penyelenggaran pasar murah). Kebijakan refocusing dan realokasi belanja daerah ini harus dituangkan dalam APBD 2020 perubahan (APBD 2020-P). Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif (DPRD) untuk percepatan APBD 2020-P.

Selanjutnya, pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan ketersedian pasokan, kecukupan, dan keterjangkauan harga bahan pangan di wilayah Malang raya. Hal ini merupakan bagian menjaga ketenangan masyarakat agar tidak terjadi panic buying dan gejolak harga pangan. Dari sisi kebijakan perpajakan, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan “tax holiday” bagi pengusaha perhotelan dan restoran, pelaku usaha transportasi, dan UKM. Contah kebijakan ini dapat berupa diskon pajak selama 6 bulan ke depan atau sampai dengan normalnya roda perekonomian daerah. 

Langkah-langkah antisipatif dan implementatif yang dilakukan pemerintah daerah menjadi kunci sukses daerah di dalam meminimalisir dampak pandemi Covid-19. Semua pihak harus bersatu agar badai cepat berlalu. (*)

* Joko Budi Santoso, SE., ME

Peneliti senior di Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Uiversitas Brawijaya (PPKE FEB-UB).

Editor : Redaksi
Penulis : Opini