MALANG POST - Pahami Efek Berantai Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Senin, 25 Mei 2020

  Mengikuti :


Pahami Efek Berantai Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Selasa, 11 Feb 2020, Dibaca : 3741 Kali

BULLYING (perundungan) yang dialami MS, siswa SMPN 16 Malang harus didalami lebih jauh. Sebab tak hanya menyangkut kekerasan fisik, tetapi juga mental anak. Jika publik sudah mengetahui fakta yang terjadi dan proses hukum, lalu apa selanjutnya? Semua pihak harus duduk bersama merumuskan formulasi pendidikan yang tepat. Apalagi Kota Malang merupakan Kota Pendidikan juga Kota Layak Anak.

Ketua Woman Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Sri Wahyuningsih membeber pandangannya kedepan menghadapi efek berantai kasus tersebut.“Yang kita inginkan sebernarnya kasus ini terakhir kan? Selama ini saya sudah melihat banyak unsur bahkan publik t sudah melihat dan bergerak. Tetapi apa selanjutnya?” papar perempuan yang akrab disapa Wahyu ini dalam diskusi Malang Post Forum, Jumat (7/2) lalu.
Diskusi bertajuk, ‘Stop bullying !!!’ ini diikuti berbagai pihak. Di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Polresta Malang Kota (Makota), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Malang,  Women Crisis Centre (WCC) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang.
Lebih lanjut Wahyu mengingatkan hal itu sebab menurut dia, Kota Malang telah beberapa kali disorot publik nasional terkait kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini miris,  mengingat predikat Kota Pendidikan dan Kota Layak Anak disandang Kota Malang selama ini.
Ia pun menjelaskan contoh kasus kekerasan pada anak yang sebelumnya sudah terjadi tapi hilang dari perhatian publik. Wahyu mengatakan kejadian di SDN Kauman dan juga SD Lowokwaru tahun lalu, yakni kasus pencabulan dan juga penyetruman terhadap anak didik, ternyata masih menyisakan masalah.
“Trauma anak-anak korban tidak berhenti meskipun kasusnya selesai. Anak-anak korban itu sempat hendak pindah sekolah. Karena sempat dibully di sekolahnya sendiri, dianggap menjelekan nama sekolah. Saat pindah sekolah,  masih saja ditanyai orang, apakah  pernah disetrum?” beber Wahyu.
Inilah yang menjadi efek berantai yang tidak berhenti. Trauma anak tidak sembuh. Publik juga menjadi alasan utama anak tidak dapat hidup normal kembali usai kejadian yang dialaminya di lingkungan sekolah.
Wahyu menerangkan pengalaman-pengalaman ini seharunsya menjadikan Kota Malang lebih antisipatif dan agresif menghalau kejadian kekerasan terhadap anak. Sehingga kasus yang sama tidak terjadi lagi. Namun kenyataannya, kejadian kembali berulang.
“Stigma negatif  tetap diberikan publik baik pada korban maupun misalnya pelaku. Bahkan, tujuh  anak yang diduga melakukan bully (terhadap MS, red) harusnya mendapatkan perhatian yang sama seperti MS. Seperti bimbingan psikolog atau kejiwaan,” tegasnya.
Mengapa? Karena bisa saja ketujuh anak yang diduga melakukan perundungan tidaklah mengerti yang mereka lakukan pada MS adalah hal yang tidak menyenangkan. Bisa jadi, hingga saat ini, lanjut Wahyu, ketujuh anak tersebut benar menganggap apa yang dilakukan mereka kepada MS adalah guyon semata.
Hal-hal inilah yang sebenarnya menjadi isu utama yang tidak boleh luput dari perhatian publik. Seluruh komponen masyarakat harus bekerja bersama bersikap bijak.
Wahyu menyarankan seluruh stakeholder di Kota Malang duduk kembali dan menemukan formula yang paling tepat untuk menghentikan kejadian kekerasan terhadap anak. Perlu diaktifkan leading sector publik.
“Dari wali kota, Dinas Pendidikan, DPRD, polres, media massa, komunitas, lembaga pemerhati, semuanya sampai masyarakat harus sepaham. Harus dibuat kondisi bahwa anak-anak itu tidak lagi mengulangi apa yang dilakukannya,” tegasnya.
Wahyu juga menerangkan salah satu yang bisa digunakan adalah tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan yang menyatakan pemda dapat menyiapkan anggaran khusus  penanganan korban kekerasan pada anak.
Sementara itu,  ahli hukum pidana Universitas Brawijaya (UB), Dr. Lucky Endrawati SH, MH mengatakan, kasus kekerasan pada anak yang merujuk pada bullying dikatakannya banyak terjadi.  Hanya saja, kasus MS merupakan kasus yang viral. Sehingga menyita perhatian publik sangat cepat dan agresif. Padahal kasus-kasus seperti ini kerap terjadi bahkan lebih memprihatinkan terjadi namun luput perhatian publik.
Maka dari itu Lucky, sapaan akrabnya menjelaskan sisi hukum atas kejadian seperti ini perlu kembali ditelaah dan ditegaskan.  “Apa evaluasi selama ini terhadap satgas Kekerasan pada Anak yang sudah diatur dalam UU? Seharusnya ada. Dan disana kita bisa melihat kasus kekerasan pada anak ini menurun atau bagaiamana?,” jelasnya perempuan berambut sebahu ini.
Menurut Lucky, pemda perlu mencari kembali formulasi yang lebih tepat dan cepat. Ia berpendapat harus ada formulasi khusus yang dapat dijalankan ketika ada kejadian kekerasan mencuat untuk penindakan cepat. “Bisalah cari formulasi aturan yang walaupun tak ada MoU tapi bisa jalan,” tandas dosen hukum pidana ini.
Ia pun mengkhawatirkan hasil dari proses hukum yang ada. Kemungkinan diversi sangat mungkin dilakukan. Menurutnya harus dicermati terlebih dahulu agar dapat memberikan efek jera ataupun mengantisipasi kejadian tidak terulang kembali.
Perlu diketahui diversi dalam hukum pengadilan anak menentukan apa kasus tersebut masuk dalam kenakalan anak atau kejahatan. Jika masuk dalam kenakalan anak, maka tindak lanjut yang dilakukan bisa berupa bimbingan, dikembalikan pada orang tua atau walinya dan hal-hal berhubungan dengan pendampingan serta pemulihan pada terduga tersangka.
“Sebelum ada keputusan, Badan Permasyarakatan (Bapas) perlu memberi rekomendasi dulu. Dengan memperhatikan dampak pada korban dan juga pendapat publik. Publik disini maksudnya adalah seperti psikolog, pemerhati anak dan lain sebagainya,” tutur Lucky.
Menurutnya kejadian ini harus menjadi refleksi besar sistem hukum dan pendidikan Kota Malang. Sistem pendidikan harus mengacu pada antisipasi, kemudian hukum harus tegas akan kejadian seperti ini agar tidak lagi terjadi kejadian yang sama. (Ica/van/bersambung)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Francisca Angelina