Pembangunan Alun-Alun Kabupaten Malang Belum Jelas

Rabu, 16 Oktober 2019

Jumat, 13 Sep 2019, dibaca : 1116 , udi, ira

KEPANJEN – Harapan warga Kabupaten Malang untuk memiliki Alun-alun sendiri pupus. Pemkab Malang tidak hanya mencoret usulan anggaran untuk pembangunan proyek prestisius pada APBD tahun 2019. Tapi Pemkab Malang juga tidak menganggarkan pembangunan Alun-alun pada APBD tahun 2020.
Ditemui Malang Post disela-sela verifikasi program inovatif Pemkab Malang oleh tim Validasi IGA 2019, Badan Penelitian Pembangunan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Plt Bupati Malang H M Sanusi mengatakan, jika Pemerintah Kabupaten Malang saat ini sedang fokus pada program-program prioritas. Salah satunya adalah terkait pendidikan.
”Anggaran untuk pembangunan Alun-alun itu sangat besar. Sementara anggaran yang kami miliki tidak mampu membangun sepenuhnya. Itu sebabnya, tahun lalu pembangunan ini tidak dianggarkan pada APBD 2019. Termasuk tahun ini, kami tidak menganggarkan pembangunan Alun-alun di APBD tahun 2020. Kami lebih memilih pada program prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan,’’ katanmya.
Sanusi mengatakan, jika untuk pendidikan, Pemerintah Kabupaten Malang menganggarkan tidak sedikit untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), bagi siswa SD/MI dan SMP serta MTs. ”Tahun ini sudah jalan, tahun depan anggaran kami gelontorkan untuk pendidikan,’’ katanya.
Dia berharap dengan bantuan untuk pendidikan, kualitas pendidikan di Kabupaten Malang semakin meningkat. ”Target kami untuk siswa SD dan SMP nilainya rata-rata 9,’’ tambah Sanusi.
Disinggung apakah ada kendala terkait dengan proyek pembangunan alun-alun ini? Sanusi menggelengkan kepala. Satu-satunya kendala, adalah anggaran untuk proyek ini terlalu besar. ”Termasuk untuk pembebasan lahannya tidak kami anggarkan. Alun-alun sementara kami skip dulu. Ya nanti jika PAK tahun 2020 ada anggarannya kami anggarkan disana. Pada intinya, kami lebih pada mementingkan program yang lebih prioritas. Tapi bukan berarti Alun-Alun tidak prioritas, hanya saja ada yang lebih prioritas,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, Abdul Qodir mengatakan untuk pembangunan Alun-alun Kabupaten Malang, Pemkab Malang masih melakukan inventarisasi lahan. Sampai dengan saat ini, proses pendataan lahan itu belum selesai. ’’Sekarang masih  didata, diinventarisir semuanya. Ya baru itu prosesnya,’’ ujarnya.
Qodir mengatakan, meski rencananya pembangunan Alun-alun sudah ada sejak tahun 2017 lalu, namun belum bisa direalisasi dalam waktu cepat, lantaran proyek ini membutuhkan anggaran yang besar. ”Cuma kalau anggaran mungkin bisa langsung ke BKAD ya. Kami hanya melakukan pendataan, setelah pendataan data tersebut kami serahkan ke BKAD untuk proses selanjutnya,’’ katanya.
Ditanya apakah kendalanya masalah kepemilikan lahan? Qodir mengatakan itu salah satunya. Menurut dia, ada beberapa bidang lahan nama pemiliknya tidak sama dengan nama yang tertera di sertifikat.  Sehingga untuk memuluskan proses jual beli harus dilakukan balik nama dulu. ”Intinya kami masih melakukan inventarisasi. Belum melangkah ke tahap lainnya,’’ tandasnya. (ira/udi)



Loading...