Pemkab dan KPU Deal, Bawaslu Tolak Tawaran TAPD | Malang Post

Selasa, 12 November 2019 Malang Post

  Follow Us


Rabu, 16 Okt 2019, dibaca : 405 , bagus, agung

MALANG - Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020, antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan KPU, akhirnya menemui titik sepakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan NPHD, antara Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi dengan Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, di ruang kerja Bupati Malang Selasa (15/10).
"Sesuai arahan Departemen Dalam Negeri, pemerintah daerah harus bisa menyediakan anggaran untuk Pilkada 2020. Ada beberapa hal semacam nilai tawar kepada KPU dan Bawaslu agar segera ditandangani NPHD ini. Dengan sudah adanya kesepakatan ini, saya berpesan kepada KPU supaya menggunakan anggaran secara efisien dan efektif. Harus dipertanggung-jawabkan baik penganggaran dan penggunaannya," ungkap Sanusi.
Sebelum adanya kesepakatan NPHD ini, antara KPU dan TAPD masih terjadi tarik ulur. Tidak ada kesepakatan terkait nilai anggaran Pilkada, yang diajukan oleh KPU dengan yang ditawarkan oleh TAPD.
Pertama KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 102 miliar. Tetapi karena pengajuan tersebut dirasa berat, akhirnya anggaran dirasionalkan dengan diturunkan menjadi Rp 93 miliar.
"Namun besaran anggaran tersebut masih ditolak. TAPD hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp 70 miliar," ujarnya.
Karena sampai batas waktu tanggal 1 Oktober 2019 belum ada kesepakatan, akhirnya pada 7 Oktober Kemendagri memanggil TAPD, KPU dan Bawaslu Kabupaten Malang. Kemendagri memanggil untuk membantu memfasilitasi mediasi. Tetapi kembali tidak ada kesepakatan. KPU dan Bawaslu tetap pada pengajuan anggarannya. Begitu juga dengan TAPD tetap pada penawaran yang diajukan.
Karena tidak ada kesepakatan tersebut, akhirnya Kemendagri memberikan batas waktu sampai 14 Oktober, supaya dilakukan pembahasan lagi.
Akhirnya pada Senin (14/10) lalu TAPD memanggil KPU untuk pembahasan. Hasilnya Pemkab Malang menaikkan anggaran dari Rp 70 miliar menjadi Rp 85 miliar. Ada tambahan sebesar Rp 15 miliar, hingga akhirnya disepakati oleh KPU.
"Setelah ini, kami akan melangkah pada tahapan berikutnya. Tahapan terdekat pada 26 Oktober adalah, melakukan penetapan atas batas minimal syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan," jelasnya.
Selanjutnya, tahapan berikutnya terkait pasangan calon perseorangan yang maju, harus mulai menyerahkan dukungan pada tanggal 11 Desember 2019.


Bawaslu Minta Rp 28,6 Miliar
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang sudah sepakat dan menandatangani NPHD Pilkada 2020, yang ditawarkan oleh TAPD. Namun tidak demikian dengan Bawaslu, yang masih tetap bertahan. Bawaslu masih belum sepakat dengan tawaran yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
"Bawaslu sampai detik ini (Selasa siang, red) belum ada kesepakatan. Kalau KPU sudah sepakat ya silahkan saja, karena kami juga berbeda instansi," tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi.
Dikatakannya, Senin (14/10) pagi pukul 10.00, Bawaslu melakukan audensi dengan Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi terkait pengajuan anggaran. Bawaslu menyampaikan semula laporan pengajuan ke TAPD, hingga sampai adanya mediasi oleh Kemendagri. Tetapi dari hasil mediasi tersebut, sama sekali tidak ada kesepakatan.
Alasan tidak adanya kesepakatan, karena tidak belum ada titik temu besaran anggaran. Bawaslu mengajukan anggaran Rp 28,6 miliar, sementara TAPD hanya menawarkan hanya mampu memberikan anggaran sebesar Rp 23 miliar, dari tawaran sebelumnya hanya Rp 20 miliar.
"Belum ada kesepakatan karena anggaran yang ditawarkan sangat tidak rasional. Selain itu, tidak ada pembahasan serta rincian yang pasti. Padahal, anggaran yang kami ajukan sudah melalui rasionalisasi beberapa kali. Dari Rp 32 miliar, turun ke Rp 30 miliar, lalu ke Rp 29 miliar dan terakhir Rp 28,6 miliar," terang Wahyudi.
"Anggaran tersebut sudah sangat rasional. Itupun kami dan staf Bawaslu sama sekali tidak mengambil honor dari anggaran tersebut. Semua anggaran untuk tahapan Pilkada 2020 termasuk honor petugas Panwascam dan lainnya," sambungnya.
Dengan belum adanya kesepakatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang langsung melaporkan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jatim. Termasuk menyampaikan ke DPRD Kabupaten Malang supaya bisa difasilitasi untuk pembahasan anggaran.
"Kami sebetulnya sangat sederhana, kalaupun hanya diberikan Rp 1 miliar tidak apa-apa. Asalkan memang sangat rasional dan perhitungan secara terinci. Termasuk ada pembahasan di awal. Sedangkan yang terjadi, tidak ada pembahasan tiba-tiba langsung disodori besaran anggaran, jelas kami tidak sepakat," urainya.
Dengan belum adanya kesepakatan ini, jelas akan berdampak pada tahapan Pilkada. Karena pada tanggal 26 Oktober sudah mulai penetapan atas batas minimal syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan. Pada saat itu juga, Bawaslu harus mulai melakukan perekrutan anggota Panwascam.
"Akhir Oktober atau awal November kami harus sudah mulai perekrutan Panwascam. Karena Desember sudah mulai verifikasi dukungan calon perseorangan. Tahapan tersebut tetap kami lakukan. Namun persoalannya, kalau pengawasan tidak dibiayai bagaimana bisa jalan dan bekerja," jelasnya.
Selain itu, baik Bawaslu dan TAPD juga harus bersiap menerima sanksi. Karena Kemendagri telah memberikan batas waktu sampai tanggal 14 Oktober, untuk menyelesaikan NPHD. Kalau lewat dari batas waktu itu, Kemendagri akan memberikan sanksi.
"Soal sanksi bentuknya apa saya tidak tahu. Saya juga menunggu petunjuk dari Bawaslu pusat. Kalau menerima dengan anggaran yang ditawarkan TAPD, ya kami terima. Tetapi sejauh ini, kami masih diminta untuk bertahan sesuai dengan anggaran yang kami ajukan," paparnya.
Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan, bahwa dasar Bawaslu bertahan dengan anggaran yang diajukan, adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan Pilkada yang bersumber dari APBD. Dimana peraturan tersebut juga diperkuat dengan surat edaran Gubernur Jatim, nomor 131/18656/011.2/2019 perihal penganggaran Pilkada serentak 2020 di Jawa Timur.
"Di mana dalam surat edaran tersebut sangat jelas bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk membiayai pelaksanaan Pilkada," tandasnya.(agp/ary)



Loading...