MALANG POST - Pemkot Malang Harus Tegas, Segera Gelar Penertiban Bangunan

Senin, 25 Mei 2020

  Mengikuti :


Pemkot Malang Harus Tegas, Segera Gelar Penertiban Bangunan

Rabu, 26 Feb 2020, Dibaca : 3804 Kali

Pemukiman semakin padat membuat bangunan pemukiman berdiri tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ada. Alhasil saluran drainase pun menjadi korban. Hal ini ditengarai menjadi penyebab utama banjir di kawasan Tanjungrejo makin parah setiap tahunnya.


Hal ini dijelaskan Lurah Tanjungrejo Kecamatan Sukun, Heni Karasanto pada Diskusi Malang Post Forum “Banjir Karena Sampah atau Sistem Drainase Buruk?” Jumat (21/2) di Graha Malang Post.
“Yang saya perhatikan itu bangunan yang menghimpi saluran drainase ada kawasan lain seperti di Kelurahan Sukun. Salah satunya penyempitan karena tembok pagar pembatas RS Soepraoen dan juga bangunan Poltekes disana,” tegas Heni.
Pasalnya bagian dari banguan dua gedung ini mengambil sebagian jalur drainase yang mengarah ke kawasan Kelurahan Tanjungrejo. Mengakibatkan air yang seharusnya mengalir lancar dengan kapasitas sesuai drainase menjadi berkurang.


Keadaan ini juga banyak ditemukan di kawasan Ngaglik. Jika dilihat ke dalam, banyak bangunan berdiri disamping sempadan sungai. Tentu hal ini berpengaruh pada kapasitas sungai disana untuk mengalirkan air agar tidak meluap ke rumah warga.
“Tanjung ini korban saja karena bangunan-bangunan yang melanggar bukan di kawasan Tanjung. Banyak di wilayah lain,” tegasnya.
Untuk itulah dia meminta pihak terkait ikut memperhatikan hal ini. Paling tidak menindak hal yang jelas melanggar. Karena pihaknya tidak akan bisa berbuat apa-apa, pasalnya tidak memiliki tusi untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran.


Hal ini mengarahkan diskusi yang dipimpin Pemred Malang Post Abdul Halim pada pembahasan aturan dan regulasi pendindakan bangunan liar.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Agoes Marhaenta menegaskan, legislatif khawatir belum dipetakannya sumur resapan yang dibuat pengembang hotel. Hal ini akan mempengaruhi ketahanan tanah dan faktor tanah lainnya yang bisa menyebabkan bencana.
“Seharusnya ada Perwal soal sumur resapan juga. Kita bisa mengontrol yang mana yang boleh dan tidak di wilayah mana saja. Katakanlah di aturan ada aturan soal aturan jarak sumur resapan, misal per 10 meter dengan diameter yang sesuai. Semua diatur,” tegasnya.


Politisi PDI Perjuangan Kota Malang ini mengungkapkan pula bahwa penegakan Perda juga belum jelas jluntrungannya. Dia mempertanyakan perda atau perwal apa yang mengatur soal drainase atau mengatur ekskusi penindakan bangunan liar diatas drainase. Dia hanya dapat menemukan hal itu di Perda No 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Hanya saja tidak terlihat klausul penindakan tegas.
“Ya bagaiaman mau sadar kalau tidak ada sanksinya. Informasinya juga Satpol PP tidak punya wewenang meng eksekusi atau melakukan pembongkaran langsung. Ya ini yang miss, hilang dalam aturan,” tegas Agoes.


Ia juga memunculkan permasalahan lain drainase atau sampah menumpuk. Salah satu yang luput dari perhatian pemerintah adalah akses pengambilan sampah ke kawasan pemukiman padat yang juga termasuk kawasan kumuh.
Dikatakannya, kawasan yang disebutnya kawasan “slump” (kumuh,red) itu kebanyakan warganya enggan membayar retribusi pengangkut sampah. Belum lagi mobil pengangkut sampah juga tidak akan mengambil sampah sampai ke kawasan mereka yang sempit jalannya.
“Maka mereka akan lebih memilih membuang sampah kalau tidak di sungai ya sudah didalam drainase. Ini bisa diatasi, diberikan subsidi kepada mereka. Pemda bisa memsubsidi mereka agar dibiayai biaya angkut sampahnya. Ini bisa mengurangi,” tandasnya.


Sementara itu Pakar Teknik Sipil sekaligus pemerhati lingkungan dari ITN Malang, Ir. Wayan Mundra, ST,MT., menyetujui adanya formula baru ditelurkan Pemda untuk mengatasi masalah banjir di Kota Malang.
Selain penegakan Perda dan aturan yang diperketat ia juga mengusulkan sebuah konsep Taman Resapan. Sebelumnya hal ini sempat dikaji olehnya dan ia dapat membuktikan hal ini bisa dilakukan di Kota Malang dan akan lebih efektif.
“Ambilah taman yang dekat dengan kawasan genangan banjir. Misalnya taman median di Jl Veteran. Nah ditengah bisa dibuatkan tempat penampungan air sementara seperti embung resapan. Ketika hujan air bisa masuk sana, di atasnya bisa ditutup tanaman seperti biasa,” papar Wayan.


Tidak hanya di Veteran, taman yang menurutnya sudah siap untuk dibuatkan resapan ada di Taman Malabar. Karena taman ini berada agak rendah dari jalan sekitarnya. Maka taman ini cocok dibuatkan taman resapan.
Bahkan, dijelaskan Wayan, taman apapun dapat dibuatkan taman resapan. Karena hanya membutuhkan areal untuk digali lebih dalam untuk dibuatkan sistem resapan kemudian dapat ditutup atau dibuatkan tanamana di atas dari resapan tadi.
“Karena saya pikir banjir di Kota Malang ini bukan karena air sungai meluap. Air ini meluap dari tempat aliran air, jadi cara yang efektif adalah membuat sistem bagaiama air dapat masuk secepatnya ke sungai,” pungkasnya.


Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Alie Mulyanto pun menegaskan hal yang sama. Perubahan pola pikir masyrakat lah yang harus diubah. Tidak boleh dibiarkan “nyaman” dengan keadaan sekitarnya.


Ia menegaskan sebuah kebiasaan yang salah jika dibiarkan maka akan menjadi kenyataan yang dimaklumkan.
“Tentu sanksi dan perda harus dipertegas. Kita tidak bisa terus menerus sosialisasi dan edukasi saja. Aturan memang harus ditegakan,” pungkas Alie.(ica/ary/habis)

Editor : Bagus Ary Wicaksono
Penulis : Francisca Angelina