MALANG POST - Pendataan Penerima Bantuan JPS Amburadul

Senin, 25 Mei 2020

  Mengikuti :


Pendataan Penerima Bantuan JPS Amburadul

Jumat, 24 Apr 2020, Dibaca : 2295 Kali

MALANG -  Polemik pendataan penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Malang sudah pernah diingatkan kalangan anggota DPRD Kota Malang. Karena pendataan yang dilakukan Pemerintah Kota Malang tidak sistematis, apalagi dengan pembatasan atau kuota jumlah penerima bantuan di tengah hampir semua sektor terdampak virus corona.


Seperti diberitakan sebelumnya, sebagian warga Sukoharjo, Kecamatan Klojen menolak untuk menerima bantuan, karena jumlah penerima dengan yang diajukan pengurus RW jauh dari yang diajukan. Padahal, semua yang diajukan terdampak Covid-19. Agar bisa mendapatkan bantuan, warga melakukan swadaya membantu warga yang terdampak.


Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menjelaskan, polemik penerimaan bantuan di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang sudah pernah diingatkan pihaknya, karena pendataan yang tidak sistematis.
“Ini memang sudah kita prediksi. Ini bakal amburadul,” tegas Made kepada Malang Post.  


Ia menjelaskan sebelumnya, mengatahui rencana pendataan warga penerima bantuan akibat terdampak Covid-19 dilakukan bukan melalui satu pintu, pihaknya sudah memperingatkan Pemkot Malang hanya saja tidak mendapatkan respon.
DPRD Kota Malang memperingatkan, sistem pendataan yang dilakukan yakni melalui berbagai dinas, yakni Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskpoindag), Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), hingga Dinas Perhubungan (Dishub) akan menimbulkan masalah.
“Saat itu kami beri pendapat bahwa ini nanti bisa jadi ada penumpukan. Karena dinas satu mendata, dinas lain juga mendata. Kami sarankan waktu itu pendataan sudah dilakukan RT/RW saja. Tidak usah lagi ada verifikasi. Karena mereka yang tahu kondisi warganya kan,” tegas Politisi PDI Perjuangan Kota Malang ini.


Ia melanjutkan, kondisi yang terjadi di Kelurahan Sukoharjo ini pun tidak jauh berbeda dengan apa yang diprediksi  sebelumnya. Hal ini terjadi pula karena komunikasi atau sosialisasi yang untuk pendataan ini tidak sampai hingga tingkat bawah.
DPRD Kota Malang sempat menyarankan pendataan dilakukan satu pintu oleh RT/RW saja, akan tetapi perangkat yang mendata harus dibekali dengan parameter atau indikator pendataan.
“Mereka harus diberi tahu dulu, mereka yang layak masuk data yang seperti apa. Ada indikator yang harus dipenuhi berdasarkan yang sudah ditentukan pemda. Nanti kalau data masuk tidak sesuai kriteria, jadi kan nanti ada kesalahan pendataan di RT/RW saja,” jelasnya.


Menurut Made, hal yang dilakukan Pemkot Malang bisa melukai hati rakyat. Karena mereka yang sebelumnya sudah didata seharusnya diberikan bantuan. Jika sudah berani mendata, maka harus bisa memenuhi.
Mengenai kejadian ini pula, DPRD Kota Malang akan segera mengecek kembali data yang dipegang eksekutif hingga saat ini. Untuk siapa sajakah dan siapa saja penerimanya bantuan JPS.
“Anggarannya kan banyak, bahkan sempat dibilang sampai 17 ribu yang akan dapat waktu itu. Ini kok kurang katanya. Bisa sampai seperti itu. Nanti kita mau cek lagi data Pemkot,” tandas wakil rakyat Dapil Lowokwaru ini.


Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Drs Wahyu Setianto MM menjelaskan, bantuan yang sudah di plot di Kelurahan Sukoharjo tetap akan disalurkan.  Mengenai aksi warga yang menolak bantuan dan melakukan swadaya sendiri, pihaknya tetap akan memberikan bantuan tersebut.
“Karena kami belum mendapatkan pemberitahuan resmi penolakan lanjutan jadi tidak bisa memberi tindak lanjut. Bantuan jika nanti turun akan tetap diberikan sesuai data yang telah terverifikasi,” tegas mantan Kasatpol PP Kota Malang ini.


Dijelaskannya, proses pendataan masih dilakukan. Data yang sudah terkumpul dari seluruh wilayah di Kota Malang untuk pendataan warga terdampak dari kalangan PKL ini berjumlah kurang lebih 5 ribu warga.
Hanya saja yang bisa didistribusikan jumlahnya hanya 2.500 warga. Tetapi, Pemkot Malang masih akan mengupayakan menambah jumlah penerima bantuan JPS ini karena akan mendapat bantuan dana JPS dari pemerintah pusat.
“Informasinya ada bantuan tambahan baik dari pusat maupun provinsi,” imbuhnya.


 Jumlah penerima bantuan bagi warga terdampak covid-19 Kota Malang bisa jadi bertambah.
Pantauan Malang Post beberapa wilayah kelurahan lain belum ada timbul masalah yang sama seperti di Kelurahan Sukoharjo. Beberapa bahkan mengatakan belum mendapatkan kepastian resmi berapa warga yang didata yang terverifikasi layak menerima bantuan.


Salah satunya diungkapkan Ketua RW 06 Kelurahan Jodipan M Lutfi. Ia mengatakan di RW-nya saja PKL yang terdata sekitar 288 orang. Akan tetapi jumlah ini belum diketahuinya terverifikasi atau belum.
“Jumlah itu khusus PKL saja. Harusnya fix, masak masih di verifikasi? Tapi saya juga kurang tahu. Belum ada pemberitahuan lagi,” tegasnya.


Hal yang sama juga disampaikan Ketua RW 07 Kelurahan Madyopuro (BTU) Kecamatan Kedungkandang, Emik Gandamana. Ia mengatakan, di wilayahnya juga sudah menyetorkan jumlah data warga terdampak Covid-19 dari kalangan PKL.


Ia menegaskan belum mendapatkan pemberitahuan tentang berapa yang diverifikasi dari data yang sudah diusulkan.
“PKL yang kami data (usulkan) ada 3 orang, kalau yang bantuan dari Dinsos ada 33 orang. Tapi ini masih belum ada tindak lanjutnya,” pungkasnya. (ica/aim)

Editor : Muhaimin
Penulis : Francisca Angelina