MalangPost - Ponpes Keberatan Perwal

Senin, 06 Juli 2020

  Mengikuti :


Ponpes Keberatan Perwal

Jumat, 05 Jun 2020, Dibaca : 3045 Kali

MALANG - Salah satu persyaratan aktivitas institusi pendidikan bisa berjalan kembali sesuai Peraturan Wali Kota Malang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 adalah memastikan anak didik bebas dari gejala virus Corona. Ini ditekankan pada institusi pendidikan pondok pesantren.
Aturan ini menimbulkan masalah. Pasalnya tidak semua pihak ponpes dapat menerima aturan ini. Kaitannya dengan kemampuan memastikan anak didik atau siswa-siswi ponpesnya bebas dari gejala Covid-19 melalui prosedur kesehatan sesuai Perwal tadi.


Hal ini sempat menjadi bahasan DPRD Kota Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan menyebut aturan mengenai ponpes di Kota Malang yang akan beroperasional, akan seperti apa nanti untuk pelaksanaannya. Apalagi, pihak ponpes tidak semuanya sanggup jika harus menyediakan rapid test ataupun menjalankan tes PCR-Swab sebelum aktivitas belajar mengajar di pesantren dijalankan kembali.
"Untuk sekolah misalnya, ketika ada satu pasien positif, maka swab dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian di Pondok Pesantren seperti apa, apakah rapid test dan swab diberikan kepada pesantren sendiri atau difasilitasi Pemkot?” tegasnya belum lama ini.


Pasalnya DPRD Kota Malang sempat menampung aspirasi dari pengelola-pengelola ponpes yang merasa keberatan dengan aturan tersebut. Dan diketahui tidak semua ponpes dapat menyediakan fasilitas kesehatan yang diminta Pemkot Malang tersebut.
Menanggapi ini Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto menyampaikan, lingkungan pondok pesantren memang tak memungkinkan untuk lakukan physical distancing. Sehingga, kondisi itu akan dibahas kembali untuk dicarikan jalan keluar yang tepat.
"Kami sebelum membuat Perwal ada keinginan mengumpulkan seluruh pengurus ponpes, namun kami dikejar waktu yang hanya satu minggu," terangnya.


Dia menjelaskan, Perwal yang sudah disahkan tidak akan direvisi. Melainkan, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama pondok pesantren akan dilengkapi dengan Surat Edaran Wali Kota Malang.
Surat Edaran itu akan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sebagaimana kesepakatan yang akan diambil dalam pertemuan nantinya.
“Ya nanti bisa diatur mekanisme pengajuan bagi yang merasa tidak mampu, nanti akan difasilitasi dari Pemkot,” papar Wasto.


Bukan hanya pondok pesantren, Pemkot Malang juga akan kembali mengumpulkan rektor se Kota Malang menjelang penerapan New Normal. Salah satunya membahas tentang proses pendidikan di lingkungan kampus. Terutama selama masa penerimaan mahasiswa baru.
"Skemanya seperti apa untuk kampus di New Normal akan dibahas juga dalam waktu dekat," pungkasnya. (ica/jon)

Editor : Jon Soeparijono
Penulis : Francisca Angelina