Retrospeksi Timor Timur untuk Papua

Minggu, 20 Oktober 2019

Minggu, 08 Sep 2019, dibaca : 2790 , mp, tamu

Bumi timur Indonesia memanas setelah terjadi pelecehan bernuansa  ras yang dialami mahasiswa Papua yang sedang menggali ilmu  di Surabaya. Gumpalan asap  panas mengepul di langit Cendrawasih.  Kerusuhan pecah di mana-mana. Massa yang tadinya menuntut keadilan atas kasus SARA  berubah arah menjadi isu merdeka. Demonstrasi yang tadinya berjalan damai seketika  memanas setelah ribuan orang pro referendum turun gunung dan membuat kerusuhan.
Pemerintah dan seluruh rakyat  Indonesia  harus membebaskan diri dari pandangan rasis, eksklusif dan curiga terhadap orang Papua. Orang Papua harus diakui  dan diterima  sejajar dengan  masyarakat yang lainnya walaupun secara ras berbeda.
  Pada tanggal 19 Oktober 1999, tepatnya 20 tahun yang lalu , Majelis Permusyawaratan Indonesia, secara resmi mengakui hasil referendum rakyat Timtim. Hasil referendum tersebut menyatakan sebanyak 78,50 persen rakyat Timtim memilih memisahkan diri dari Indonesia. Timor Timur  terlepas dari bumi pertiwi. Lepasnya Timor Timur semakin mencengangkan karena terjadi pula  tragedi kemanusiaan seperti  pembakaran rumah dan gedung,  kerusuhan,  pembunuhan, kekerasan, dan ratusan ribu pengungsi.
Ironis, hingga saat ini tak satu pun kajian komprehensif yang membahas  ini, setelah lebih dari 22 tahun terintegrasi dengan  NKRI  (setelah jajak pendapat) sebagian besar rakyat Timor Timur malah memilih untuk keluar dari Indonesia. Sungguh sejarah kelam pendudukan Indonesia di bumi Lorosae berakhir menyakitkan.
Tidak ada satupun lembaga negara yang pernah melakukan analisa "lessons learned" tentang Timor Timur, baik secara individu maupun kolektif. Padahal ini merupakan pertama kalinya suatu provinsi berpisah dari NKRI. Terkait tidak  adanya kajian resmi  kemungkinan karena di kalangan pemerintah dan aparat keamanan waktu itu ada perasaan wirang, kalah dan pukulan - terutama suasana pelepasan yang mencoreng kehormatan di dunia internasional
Kecenderung berpaling muka dari hal-hal menyakitkan adalah salah satu ciri budaya politik bangsa ini.  Hal ini beresiko pada  amnesia sejarah dalam kehidupan bernegara. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari fragmen  integrasi dan referendum Timor Timur.
Pertama, di tahun 1999, kita terlalu tergesa-gesa melaksanakan jajak pendapat. Kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat ditandatangani di New York tanggal 5 Mei 1999, sedangkan jajak pendapat dilakukan tanggal 31 Agustus. Sensibel  hanya 4 bulan waktu untuk mempersiapkan jajak pendapat  yang begitu kompleks, baik dari segi keamanan, logistik , politik dan yang lainya. Logikanya perkiraan butuh waktu 2 tahun.
Dalam waktu yang sempit  yang dipaksakan ini,  suasana semakin memanas, pertentangan  antar kelompok semakin tajam, konflik horizontal semakin tegang. Alhasil banyak perhitungan  yang berujung  petaka.
Pelajaran kedua, pembangunan ekonomi ternyata tidak otomatis menghasilkan kesetiaan politik. Timor Timur sebagai "provinsi termuda" yang secara ekonomi paling dimanjakan. Anggaran pembangunan per kapita adalah yang tertinggi dibanding provinsi lainnya.
Pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, gedung-gedung dilakukan dengan  masif di provinsi itu, padahal Pendapatan Asli Daerahnya sangat kecil dan selalu membandingkannya dengan kondisi ekonomi Timor Timur di masa penjajahan Portugal.
Gelontoran  dana selama 22 tahun  tidak merubah opsi politik rakyat Timor Timur sewaktu jajak pendapat  tahun 1999, jumlah yang memilih lepas dari NKRI 78 persen sedangkan yang memilih otonomi dalam kerangka NKRI  21 persen.
Mungkin pembangunan di Timor Timur salah sasaran, tidak merata, atau justru menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial, atau banyak korupsinya. Apapun dalihnya, mungkin waktu itu terlalu cepat lega dengan alibi  ekonomi yang pengaruhnya ternyata sangat terbatas terhadap konflik politik yang semakin memanas.
 Xanana Gusmao sewaktu di penjara Cipinang di awal tahun 1999 berpendapat,  pembentukan milisi pro-otonomi berbahaya bagi proses jajak pendapat. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata benar. Walaupun  banyak yang baik, milisi pro-otonomi banyak juga yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap rakyat Timor Timur dalam kampanye menjelang referendum.
Mendekati  hari-H, posisi pro-otonomi semakin menguat , banyak yang menyatakan lebih baik perang daripada berpisah dari NKRI. Akibatnya polarisasi semakin parah, dan kemudian meletus setelah hasil jajak pendapat dumumkan. Cukup banyak rakyat Timor Timur yang tadinya terbuka untuk menerima otonomi namun kemudian berbalik arah karena merasa tidak nyaman ditekan oleh milisi.`
Jujur kita akui bahwa kelompok pro-otonomi kalah bukan karena UNAMET (misi PBB yang menyelenggarakan jajak pendapat) "curang" namun karena strategi pemenangan yang keliru dan justru menimbulkan antipati.
Kita harus banyak belajar dari cara penanganan hak asasi manusia. Setelah berintegrasi, legitimasi Indonesia di Timor Timur masih dipertanyakan dunia internasional, sementara opini dunia banyak dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai hak asasi manusia.
Sikap kita terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia cenderung setengah hati. Kasus yang seharusnya  selesai dengan cepat menjadi panjang karena selalu ada saja yang ditutupi dan kemudian ketahuan publik.
     Jaminan keamanan yang diberikan Pemerintah Indonesia dalam perjanjian di PBB akhirnya gagal dipenuhi, tontonan  aksi keonaran dan bumi hangus berakibat  ratusan ribu pengungsi hengkang ke Atambua.  Kredibilitas  Indonesia hancur mata di dunia internasional. Hal ini diperparah ketika 3 staf PBB (UNHCR) yang tidak bersalah dibunuh  dan mayatnya dibakar di tengah kota Atambua, dunia nampak lebih marah dari Indonesia, bukan sebaliknya. Ini merupakan salah satu momen paling gelap dalam sejarah Indonesia.
Pelajarannya dalam menangani hak asasi  manusia dalam suatu konflik politik, pemerintah dan aparat harus tegas dan transparan menyikapi  pelanggaran dari pihak manapun. Dalam bidang public relations, kita juga babak belur. Di dunia internasional, kita keteter dalam membentuk opini publik. Narasi yang disampaikan diplomat kita terkesan kaku, kurang persuasif .
Di lain pihak, pemenang Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta dan koleganya mampu memberikan narasi yang kreatif, dan menciptakan persepsi bahwa Indonesia menduduki Timor Timur, melakukan penindasan dan pelanggaran HAM.
 Narasi oleh tokoh Timor Timur yang pro-integrasi juga tidak memuaskan. Pelajarannya, komunikasi publik yang relatif buruk menjadi blind spot yang akhirnya merugikan posisi Indonesia. Tentunya banyak lagi pelajaran dari era Timor Timur, berkaitan dengan politik identitas, diplomasi, strategi militer, politik lokal, budaya, pemuda, pendidikan, penanganan wartawan dan LSM asing, dan banyak lagi.
Yang krusial, pelajaran-pelajaran ini jangan hanya dijadikan pembicaraan informal,   diteliti  agar menjadi bagian dari institutional memory pemerintah dan di diajarkan di Pusdiklat,  lembaga pemerintah dan  Lemhanas.
Sayang sekali kalau pelajaran yang mahal ini justru dimanfaatkan orang lain dan dilupakan bangsa sendiri.
Kita sebaiknya tidak  hanya mengandalkan negara dalam upaya meredakan ketegangan di Papua dan Papua Barat. Dan jangan  saling menyalahkan,  mengaduk bara agar membakar konflik lebih panas. Jangan sampai  justru menjadi benih  konflik berikutnya. Apabila Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua, jangan biarkan  darah keluarga kita menetes di rumah kita sendiri. (*)

Oleh : Ratnawati, S.Pd
Pengajar Sejarah SMAN 1 Kota Malang



Jumat, 18 Okt 2019

Menangani Cross Hijaber

Loading...