RUU Ketahanan Keluarga, Upaya Pemerintah Campuri Ranah Privat

Rabu, 27 Mei 2020

  Mengikuti :


RUU Ketahanan Keluarga, Upaya Pemerintah Campuri Ranah Privat

Jumat, 20 Mar 2020, Dibaca : 1254 Kali

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam lingkungan masyarakat. Peran keluarga sangat penting untuk menunjang kemajuan masa depan bangsa, selain itu keluarga menjadi pendidik dasar untuk mengenalkan etika, moral, akhlak, kepribadian, hingga kesiapan memasuki lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat dapat berpengaruh cukup besar untuk membentuk karakter seorang anak dari cara berinteraksi melalui kegiatan sehari-hari dengan masyarakat di lingkungan tersebut. Pemerintah Indonesia memiliki harapan besar untuk kehidupan masyarakat yang sempurna.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 bahwa “Kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab.” Pemerintah Indonesia menggunakan Konsep Ketahanan Kekeluargaan untuk memaksimalkan peran keluarga untuk memperkokoh bangsa dan negara.

Akan tetapi konsep ketahanan keluarga yang telah diberikan pemerintah belum dapat membantu mengatasi fenomena percerian di Indonesia, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah Talak dan Cerai pada tahun 2007 mencapai 157.713 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 mencapai 347.256 ribu. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah mengusulkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Ketahanan Keluarga guna menciptakan keharmonisan dan melindungi hingga merehabilitasi keluarga menjadi bentuk pondasi keutuhan bangsa dan negara. Terkait dengan RUU Ketahanan Keluarga yang kini menjadi bahan perbincangan publik disebabkan oleh beberapa unsur pasal yang menjadikan pemerintah memasuki ranah privat masyarakatnya.

Kehidupan bernegara merupakan ekspresi untuk menampilkan berbagai macam karya, terdapat unsur plularsisme untuk melengkapi satu sama lain. Pemerintah menjadi wadah, memfasilitasi pemeran dengan memberikan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dari para pelaksanaa. Seperti halnya kehidupan rumah tangga yang dijalankan oleh masyarakat, pemerintah tidak seharusnya mengendalikan keluarga dengan dalih memperkokoh bangsa dari lingkungan terkecil tersebut. Melalui RUU Ketahanan Keluarga menjadikan pemerintah sebagai aktor antagonis yang perlahan menghancurkan masyarakat melalui pasal-pasal kontroversional. Bentuk analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah seakan tidak memiliki sasaran yang jelas untuk diterapkan dalam kehidupan berkeluarga.

Kontrovesi Pasal RUU Ketahanan Keluarga

 

Mengenai RUU Ketahanan Keluarga yang menjadi Prolegnas (Program Legislasi Nasional) DPR RI menuai kontroversi, dikarenakan terdapat beberapa pasal yang dapat merugikan beberapa pihak. Berikut adalah beberapa pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga. Pertama, Pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pasangan suami istri wajib melaksanakan kewajiban sesuai dengan norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu pada Pasal 25 ayat 3 juga mengatur terkait kewajiban pasangan suami istri.

Kedua, Pasal 31 yang melarang tindakan menjual belikan sperma atau ovum, mendonorkan sperma atau ovum, hingga menerima sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga. Pasal 32 ayat 1 menjelaskan bahwa melarang tindakan surogasi untuk memperoleh keturunan.

 

Selanjutnya pada Pasal 74 ayat 1 dan 3 terdapat keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah krisis keluarga, serta penanganan yang dilakukan pemerintah dari aspek masalah ekonomi, kesehatan, hingga pada penyimpangan seksual. Keempat, Pasal 86 menjelaskan bahwa apabila terdapat anggota keluarga yang melakukan penyimpangan seksual maka wajib melaporkan kepada lembaga badan yang menangani Ketahanan Keluarga atau ditujukan kepada lembaga rehibilitasi untuk mendapatkan perawatan. Dalam Pasal 85 yang menjadi kategori penyimpangan seksual yaitu sadisme, masokisme, LGBT, homoseksual, dan inces. Bentuk penanganan yang diberikan mencakup: rehibilitasi sosial; rehibilitasi psikologis; bimbingan rohani; dan rehabilitasi media.

 

Pasal-pasal kontroversional tersebut dinilai dapat merugikan beberapa pihak seperti orang tua tunggal, menjatuhkan peran istri dan suami, membatasi gerak perempuan di ruang publik, hingga menjadikan pemerintah seakan tidak memberikan kebebasan dalam kehidupan bernegara. Selain itu yang sangat disayangkan para pengusung RUU Ketahanan Keluarga diketahui belum selesai menuntaskan pembahasan didalam RUU tersebut, dan para pengusung belum membicarakan lebih lanjut dengan internal partai. Hal tersebut menjadi ironi, karena para pengusung belum dapat menjamin dampak baik dari adanya RUU Ketahanan Keluarga.

 

Pemerintah Terlalu Mencampuri Ranah Privat

 

RUU Ketahanan keluarga ini dianggap sangat mencampuri ranah privat bagi masyarakat terutama individu. Mengapa demikian? karena RUU ini mencampuri urusan tentang bagaimana membangun keluarga yang sesuai dengan kriteria pemerintah, terlalu mendiskreditkan tentang perempuan, hingga membahas ranah seksual individu. Seharusnya sebagai pemerintah urusan – urusan demikian tidak perlu dibahas dan diurusi oleh pemerintah, karena, hal tersebut telah masuk ke dalam ranah pribadi yang tidak ada campur tangan dengan pemerintah. Apabila pemerintah tetap melakukan hal demikian akan banyak persoalan tambahan yang timbul dikarenakan banyak masyarakat yang menolak aturan tersebut dikarenakan dapat merugikan kehidupan mereka.

 

Permasalahan privasi yang dimilki setiap individu tidak membutuhkan keterlibatan pemerintah, sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan asas Demokrasi Pancasila, sehingga kebebasan bersekspresi dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah negara. Apabila pemerintah terlalu mengatur dan memberikan sanksi secara bertubi-tubi untuk hal-hal yang dapat diselesaikan tanpa melalui pasal-pasal tersebut maka pemerintah tidak berhasil memahami makna keberagaman di Indonesia.

 

Selanjutnya, pemerintah juga dapat melampaui ruang batasannya, dalam beberapa pasal tersebut berkaitan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), terkait dengan seksualitas, keturunan, kewajiban, hingga urusan rumah tangga tidak perlu mengikuti aturan yang diberikan, setiap keluarga memiliki hak dan kewajiban yang disepakati bersama. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan yang terbaik dalam hidupnya, pemerintah memberikan regulasi melalui peraturan yang seharunya melihat kebutuhan dalam lingkungan masyarakat. Begitu banyak pembahasan RUU yang tidak tepat sasaran, sedangkan terkait dengan penyimpangan seksual yang membutuhkan perlindungan melalui RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) tidak juga disahkan. Hal tersebut menjadi kecurigaan terkait sejauh mana pemerintah memahami, mengayomi, melindungi masyarakat apabila RUU yang diciptakan tidak tepat sasaran.

 

Perumusan RUU Ketahanan Keluarga tidak seharusnya menggunakan acuan Agama, dikarenakan kehidupan masyarakat di Indonesia begitu beragam. Terkait dengan keterlibatan agama terlalu mendominasi di ruang publik maka, dapat menghancurkan keberagaman dan tidak adanya keberhasilan dalam RUU Ketahanan Keluarga. Permasalahan baru akan timbul dengan banyaknya polemik yang tidak sengaja diciptakan, sehingga akan berdampak kepada keharmonisan dengan tujuan mempertahankan keutuhan bangsa melalui keluarga tidak dapat berhasil dan memungkinkan tidak ada perkembangan yang lebih baik ke depannya.

 

Pemerintah adalah pemimpin dalam sebuah keluarga, yang wajib membina, melindungi, menyamaratakan elemen dalam keluarga agar tidak timbul ketimpangan, memilki kebijakan untuk mempertahankan keluarganya, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, hingga sampai pada titik keberhasilan atas upaya yang telah dibentuk bersama-sama dengan elemen di dalamnya. Oleh sebab itu, sebagai sosok pemimpin maka seharusnya pemerintah lebih memahami situasi di lingkungan masyarakat, mengutamakan permasalahan yang segera membutuhkan penyelesaian melalui regulasi terbaru, dan analisis kebijakan menjadi jalan utama untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat dan menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya.(*)

Oleh: Venna Silvia Febrianti

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang

Editor : Redaksi
Penulis : Opini