Sistem Drainase Kota Malang yang Buruk Jadi Penyebab Longsor

Minggu, 31 Mei 2020

  Mengikuti :


Sistem Drainase Kota Malang yang Buruk Jadi Penyebab Longsor

Selasa, 03 Mar 2020, Dibaca : 4314 Kali

Pemukiman padat di sempadan sungai rawan bencana longsor. Sebab, pemukiman membuat kondisi tanah makin rapuh karena aliran air domestik dari warga. Aliran air yang dimaksud adalah aliran air yang bersifat korosif, termasuk datang dari drainase yang buruk.
Aliran air yang bersifat korosif ini nyatanya mengalir di mana-mana. Seluruh Kota Malang dialiri air jenis ini, utamanya jika hujan dengan intensitas tinggi datang. Yang terjadi di Kota Malang, air dengan sifat ini datang karena salah satunya sistem drainase yang tidak sesuai.


Hal ini dijelaskan Kepala Biro Informasi dan Lingkungan Perum Jasa Tirta I Erwando Rachmadi saat memberikan pandangannya dalam Diskusi Malang Post Forum, “Dilema Pemukiman DAS Brantas” di Graha Malang Post, Jumat (28/2).
“Sungai yang mengalir di Kota Malang ini karakternya mengalir dari hulu. Maka dia mengalir secara curam. Nah ketika debit tinggi maka daya rusaknya besar juga. Ini yang mengakibatkan longsor lebih mudah terjadi,” papar Erwando.
Ia meneruskan debit yang tinggi, diakibatkan curah hujan tinggi akan menguatkan sifat korosif air tadi. Apalagi dalam jika hujan dalam jangka waktu sebentar dan cukup deras turun. Ditambah misalnya, sistem drainase yang kerap mampet.


Hal ini akan membuat aliran air yang korosif tadi makin menggerus tanah yang dilewatinya. Menurutnya kondisi ini memang harus dicarikan jalan keluarnya.
“Kami mulai mengupayakan wilayah Kota Malang ini memiliki infrastruktur yang bisa dijadikan untuk mengatur air. Seperti bendungan. Selama ini kan yang paling dekat adalah Bendungan Sengguruh dan Sutami kan. Kota Malang ndak punya infrastruktur ini,” tegasnya.
Pihak Perum Jasa Tirta pun mengakui tidak bisa melakukan banyak hal soal warga yang berada di sempadan sungai. Hal ini lebih dikaitkan dengan upaya penertiban yang bisa dilakukan pemda setempat. Karena aturan jelas, tidak boleh ada pemukiman dekat sempadan sungai.


Meski begitu Jasa Tirta tetap memberi kontribusi mencegah bencana terjadi. Yakni salah satunya dengan giat memberi “warning” menggunakan alat pengukur debit air yang dimiliki Jasa Tirta. Warning akan diberikan langsung ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang jika curah hujan tinggi melebihi 50 mm dari hulu-hulu sungai yang ada.
“Meskipun selama ini hulu sungai yang diawasi Perum Jasa Tirta berlum pernah menunjukan level siaga pada debitnya ketika hujan datang, tetap kita selalu informasikan apapun keadaan debit sungainya,” pungkas Erwando.


Hal ini juga ditanggapi Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Sutrisno. Ia tidak memungkiri kejadian longsor disebabkan karena pembuatan drainase yang tidak sesuai peta atau aturan yang ada. Menurut pemantauannya, penggerusan tanah selain karena pemukiman yang ada di sempadan sungai juga diperparah dengan buangan air pada drainase.
“Yang jelas drainasenya dibuat entah bocor atau tidak maka tidak sampai ke sungai. Akhirnya masuk ke tanah menggerus. Drainasenya dibangun tidak sesuai dengan hilir dan hulunya kemudian menumpuk ini salah satu penyebabnya,” tegasnya.
Sutrisno melanjutkan memang betul jika Kota Malang harus menata atau paling tidak melihat kembali kondisi eksisting drainase yang ada. Termasuk melihat milik warga yang dibuat sendiri. Hal ini harus dilakukan dengan spesifik.


Tidak hanya drainase, pemantauan tim BPBD Kota Malang juga menduga keras kejadian longsor yang terjadi pada pemukiman warga di sempadan sungai diperparah dengan keberadaan tanaman-tanaman keras. Salah satunya seperti Mangga.
“Salah satunya yang ada di Muharto kapan hari. Itu sepanjang DAS banyak mangganya. Ini jadi susah,” papar Sutrisno.
Menurutnya tanaman keras seperti Mangga menghambat kekuatan tanah. Karena berakar keras dan memecah kesolidan struktur tanah. Ia pun mengimbau warga tidak menanam tanaman keras di sekitar sempadan sungai.


Ia melanjutkan menurut pantauan BPBD Kota Malang, Kecamatan di Kota Malang yang paling sering mengalami kejadian longsor adalah Kecamatan Kedungkandang. Selain padat warganya, banyak warga yang tinggal di sepanjang sempadan sungai.
Kemudian kecamatan kedua yang sering terjadi longsor adalah Sukun dan ketiga adalah Kecamatan Lowokwaru.
“Upaya kami mencegah dan menanggulagi bencana adalah dengan membentuk Kelurahan Tangguh. Hingga saat ini sudah ada 35 kelurahan yang diberi program ini. Jadi warga tahu tanda dan kerawanan bencana dan tahu apa yang dilakukan ketika bencana terjadi di wilayahnya,” pungkas Sutrisno.


Dalam diskusi Malang Post yang dimoderatori Sekretaris Redaksi Malang Post Muhaimin ini, Sutrisno juga menjelaskan salah satu hambatan BPBD Kota Malang mengatasi bencana longsor yang terjadi di Kota Malang.
Yakni salah satunya adalah keterbatasan logistik bantuan sosial pada korban bencana. Ia meminta bantuan dinas terkait lainnya, yakni Dinas Sosial untuk turut aktif berkontribusi. Pasalnya, banyaknya kejadian bencana tetapi tidak semua korban dapat diberi bantuan karena keterbatasan stok bantuan logistik yang dimiliki BPBD Kota Malang.
“Tahun lalu, 2019, dari 38 kejadian longsor yang terjadi kita hanya bisa tangani 6 saja. Inilah kedepan kita perlu koordinasi lagi soal bantuan logistik,” pungkas Sutrisno.
Sementara itu penjelasan lebih banyak tentang drainase juga usulan solusi mengantisipasi kejadian longsor di Kota Malang akan lebih detail dijelaskan pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR) Kota Malang. Dalam tulisan diskusi edisi terakhir berikutnya.(ica/ary/bersambung)

Editor : Bagus Ary Wicaksono
Penulis : Francisca Angelina