Tahapan Penentu di Perencanaan, Samakan Persepsi Konsep Bangunan

Rabu, 03 Juni 2020

  Mengikuti :


Tahapan Penentu di Perencanaan, Samakan Persepsi Konsep Bangunan

Selasa, 17 Mar 2020, Dibaca : 2844 Kali

PERSIAPAN lahan relokasi dan pendataan pedagang Pasar Besar Batu sedang disiapkan. Ini bukan pekerjaan  mudah. Sebab jumlah pedagang di pasar yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika itu sekitar 3.200 orang. Jumlah yang tak sedikit. Komunikasi antarpedagang dan pembuat kebijakan sangat penting. Begitu juga penataan dan konsep pasar harus dilakukan secara ideal.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu ekstra hati-hati. Sebagai instansi yang menangani pengelolaan pasar harus membangun komunikasi yang baik.   


Kepala Diskumdag Kota Batu, Eko Suharsono menyampaikan bahwa komunikasi dengan pedagang, dalam hal ini Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Kota Batu perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya agar pembangunan Pasar Besar Kota Batu mampu sejahterakan warga. Dengan komunikasi yang baik, akan lahir persepsi yang sama dalam pembangunan pasar.
"Apa yang terjadi selama ini (salah paham,red) karena kurangnya komunikasi. Karena komunikasi antara kami, pedagang, dan juga legislatif sangat penting untuk meyamakan persepsi dalam pembangunan pasar. Sekarang bukan lagi berpikir pro dan kontra. Tapi bagaimana mengawal dan menyamakan persepsi tiap malam melalui FGD yang telah kami bentuk dengan HPP," papar Eko dalam diskusi Malang Post Forum.  
Diskusi yang digelar Jumat (13/3) lalu di DPRD Kota Batu ini diikuti berbagai kalangan. Di antaranya DPRD Kota Batu, Diskumdag, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Disparta, Humas Pemkot Batu, Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Kota Batu, Kadin, Himpunan Pramuwisata Indonesia, TNI, Polri, dan juga jajaran Redaksi Malang Post.


Lebih lanjut Eko mengatakan, dari diskusi ini  menjadi bahan, saran, dan masukan. Karena menurutnya dalam diskusi semua peserta punya posisi yang sama. Sehingga harus dimanfaatkan dengan baik agar proses pembangunan pasar bisa terlaksana dengan baik.


"PR kami pertama menata pedagang, baik pendataan dan persiapan relokasi. Karena itu saya berpikir untuk membangun kembali kejayaan Pasar Besar Batu harus dilakukan pembangunan atau revitalisasi. Pasar Besar Batu dibangun saat masih kecamatan atau saat Kota Batu menjadi bagian dari Kabupaten Malang," beber pria asal Desa Sidomulyo ini.
Artinya  lanjut dia, dibutuhkan konsep Pasar Induk dan peningkatan status. Dari pasar kecamatan menjadi pasar berkonsep kota. Apalagi saat ini letak pasar berada di pusat kota dan sangat strategis.
"Letaknya yang strategis di tengah kota, diapit tempat-tempat wisata, dilewati jalan utama, dan dekat dekat terminal,  Pasar Besar Batu masih kalah bersaing. Oleh karena kita harus berpikir serius mengembalikan kejayaan Pasar Besar Batu. Salah satunya dibangun kembali menjadi pasar tradisional berkonsep kota,” papar Eko.


Jika kilas balik, Pasar Besar Batu terkenal karena komoditi yang diperdagangkan. Setiap mendengar siaran radio, harga sembako dan sayur-sayuran selalu menyebutkan dan mengacu pada harga Pasar Besar Kota Batu.
Kini sebaliknya. Pasar yang menempati lahan seluas 4 hektare itu minim pembeli. Akibatnya beberapa kios tutup alias tak beroperasi. "Berbicara pasar adalah urusan bisnis. Perdagangan tidak lepas dari bisnis. Nah dulu tak ada kompetitor. Pasar Pujon dan Karangploso belum ada. Kita harus menyadari itu dan harus ada pebenahan bagaimana pasar ke depannya," terang mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ini.


Selain latar belakang tersebut, yang perlu disikapi selanjutnya adalah konsep berpikir. Dengan melihat pasar yang ada di pusat kota yang berada di tengah hotel dan tempat wisata. Tidak bisa dipungkiri dan tutup mata bahwa kelemahan pasar induk karena bangunannya tidak representatif.
"Karena itu kami harap ada banyak masukan dari pedagang dan pelaku wisata serta OPD terkait untuk mengembalikan kejayaan Pasar Besar Kota Batu dengan mengacu kondisi saat ini. Yakni mengacu dari kondisi era revolusi industri 4.0 atau era digital,” katanya.
Sehingga lanjut Eko, pembangunan Pasar Besar Batu yang menggunakan APBN senilai Rp 200 miliar tak hanya dimanfaatkan kembali atau berjaya dalam waktu 5-10 tahun. Namun harus puluhan tahun.


Dalam diskusi yang berlangsung gayeng itu, Diskumdag menargetkan akhir Maret ini sosialisasi kebijakan relokasi pedagang bisa diselesaikan. Sesuai keputusan bersama antara pedagang dan Diskumdag, relokasi akan ditempatkan di areal sekeliling parkir Pasar Besar. Kemudian juga ada opsi Jalan Dewi Sartika digunakan sebagai tempat berjualan dan juga bangunan tepat di samping terminal tipe B milik Pemprov Jatim.
"Relokasi setidaknya bisa dan harus dilakukan paling lambat akhir tahun. Namun sosialisasi dan kebijakan harus secepatnya. Dari kesepakatan pedagang relokasi berada di areal parkir pasar induk. Serta jalan utama, rencananya kami akan sampaikan ke dinas terkait seperti DLH  dan Polres Batu untuk mengecilkan pulau jalan," terangnya.


Sedangkan untuk pendataan pedagang, pihaknya akan membentuk tim yang terdiri dari petugas UPT Pasar, HPP, pengurus tiap unit, dan Diskumdag. Selain itu meminta ada transparansi dari pedagang terkait SK kepemilikan kios, pedagang yang sewa kios, hingga kios yang bersengketa.
"Kalau sewa ya bilang sewa, kalau sengketa ya sengketa. Karena pendataan penting. Kami akan memperjuangkan pedagang yang benar-benar pedagang dan akan memprioritaskan mereka yang punya SK. Sedangkan yang sewa atau sengketa akan didiskusikan lebih lanjut," ungkapnya.


Kabid Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, Endro Wahjudi menyampaikan, pihaknya sedang melakukan Detail Engineering Design (DED) atau perencanaan.Targetnya DED bisa selesai pada Juli mendatang. Kemudian disampaikan ke pemerintah pusat.
"Pembuatan DED Pasar Besar ada konsultan. Sehingga dalam pembuatannya tidak dengan kaca mata kuda. Tetap mengakomodir usulan pedagang pasar dan Diskumdag," terang dia.
Konsepnya ungkap Endro, pasar tidak beralih fungsi. Yakni pasar tradisional tetap dipertahnakan. Hanya saja transaksi akan mengarah ke yang modern. Sehingga  pengunjung bisa berlama-lama. Selain berbelanja juga nongkrong.


Untuk diketahui, ada empat tahap pembangunan pasar. Pertama, Januari-Maret 2020 merupakan tahap perencanaan yang terbagi dalam FGD, dan penetapan lahan relokasi. Kewenangan tahapan ini yakni Pemkot Batu.
Kemudian pada April-Desember 2020 masuk dalam tahap berikutnya. Terdiri dari perencanaan DED, relokasi pedagang, penyusunan Amdal, pembangunan pasar relokasi, pelaksanaan relokasi pedagang, dan manajemen konstruksi (MK). Kewenangannya di  Pemkot Batu dan pemerintah pusat.


Pada tahun 2021-2022 dilakukan pembangunan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Serta terakhir pascapembangunan,  kewenangan akan diserahkan ke Pemkot Batu untuk pemanfaatan bangunan dan penataan kelembagaan. (eri/van/bersambung)

Editor : Vandri Battu
Penulis : Kerisdiyanto